Home » Uncategorized » Rapat Tindak Lanjut Putusan MA Sengketa Lahan SD Kampung Nangka Berakhir Tanpa Kesimpulan

Rapat Tindak Lanjut Putusan MA Sengketa Lahan SD Kampung Nangka Berakhir Tanpa Kesimpulan

IMG-20260708-WA0063

Aceh Tenggara– Rapat pembahasan tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 476 PK/Pdt/2023 mengenai sengketa lahan SD Negeri Kampung Nangka, Kabupaten Aceh Tenggara, Rabu, 8 Juli 2026, berlangsung kurang dari satu jam dan berakhir tanpa menghasilkan kesimpulan.

Rapat yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB itu dihadiri Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Kepala Bagian Hukum, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara, serta pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut. Bupati Aceh Tenggara dan Sekretaris Daerah tidak hadir.

Pembahasan rapat mengerucut pada administrasi surat kuasa yang diajukan pihak pemilik lahan.

Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tenggara menyatakan surat kuasa yang diajukan dinilai masih perlu diperjelas dari sisi administrasi.

“Surat kuasa harus tegas,” kata Kepala Bagian Hukum dalam rapat.

Ia juga menyampaikan bahwa Lamsin SKD bukan advokat sehingga, menurut penilaiannya, terdapat aspek administrasi surat kuasa yang perlu dilengkapi. Selain itu, dokumen yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah belum dikembalikan karena masih menjadi bagian dari proses administrasi.

Pandangan tersebut mendapat tanggapan dari Lamsin SKD. Menurut dia, pembahasan mengenai administrasi surat kuasa tidak mengubah kedudukan Putusan Mahkamah Agung Nomor 476 PK/Pdt/2023 yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Polemik administrasi surat kuasa tidak mengubah fakta bahwa putusan Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap. Yang kami harapkan adalah kepastian tindak lanjut terhadap putusan itu,” ujar Lamsin.

Lamsin mengatakan dokumen yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara merupakan bagian dari berkas hukum yang digunakan selama proses persidangan hingga tingkat Mahkamah Agung. Menurut dia, putusan tersebut semestinya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti amar putusan, termasuk terkait pembayaran ganti rugi lahan kepada pemiliknya sesuai ketentuan yang diputuskan pengadilan.

Meski demikian, pelaksanaan putusan pengadilan tetap harus mengikuti mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku pada instansi terkait.

Di tengah berlangsungnya rapat, Lamsin bersama pihak yang mendampinginya memilih meninggalkan ruang rapat sebelum pembahasan selesai. Dengan demikian, forum tersebut tidak menghasilkan kesepakatan mengenai langkah lanjutan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung.

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, media membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…