Home » Uncategorized » Warisan Kebohongan dan Ujian Keberanian Prabowo

Warisan Kebohongan dan Ujian Keberanian Prabowo

IMG-20260701-WA0100

Opini– Sebuah negara tidak pertama-tama runtuh karena kekurangan sumber daya alam atau lemahnya pertumbuhan ekonomi. Negara kehilangan daya tahannya ketika kejujuran tidak lagi menjadi fondasi penyelenggaraan kekuasaan. Di titik itulah legitimasi perlahan terkikis, kepercayaan publik menguap, dan hukum berubah menjadi alat yang dipersepsikan melayani kekuasaan, bukan keadilan.

Dalam tradisi Islam, kejujuran (al-sidq) bukan sekadar ajaran moral, melainkan syarat tegaknya keadilan. Al-Qur’an maupun hadis menempatkan kejujuran sebagai karakter utama seorang pemimpin. Nilai itu sejatinya sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan bernegara. Tanpa kejujuran, hukum kehilangan martabat, demokrasi kehilangan substansi, dan kekuasaan berubah menjadi sekadar instrumen mempertahankan kepentingan.

Di sinilah Indonesia memasuki persimpangan yang menentukan.

Sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo meninggalkan warisan yang memunculkan dua narasi besar. Di satu sisi, pemerintah mengklaim keberhasilan pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, dan stabilitas ekonomi makro. Namun di sisi lain, berbagai survei nasional memperlihatkan meningkatnya kekhawatiran publik terhadap kualitas demokrasi, independensi lembaga negara, penegakan hukum, serta praktik politik yang dinilai semakin personalistik.

Berbagai lembaga internasional turut mencatat gejala tersebut. Indeks Demokrasi yang diterbitkan oleh Economist Intelligence Unit menunjukkan tren penurunan kualitas demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Laporan Freedom House dan Varieties of Democracy (V-Dem Institute) juga menyoroti kemunduran kebebasan sipil, meningkatnya konsentrasi kekuasaan, serta melemahnya mekanisme checks and balances. Data-data itu tidak otomatis membuktikan adanya otoritarianisme, tetapi cukup menjadi alarm bahwa demokrasi Indonesia sedang menghadapi ujian serius.

Persoalannya bukan semata siapa yang memegang kekuasaan, melainkan bagaimana kekuasaan dijalankan.

Dalam praktik demokrasi modern, legitimasi tidak hanya diperoleh melalui kemenangan elektoral. Legitimasi juga dibangun melalui persepsi publik bahwa hukum diterapkan secara setara, kritik tidak dibungkam, dan institusi negara berdiri di atas semua kepentingan politik. Ketika persepsi itu melemah, ruang kepercayaan masyarakat ikut menyusut.

Fenomena sosial seperti munculnya ungkapan “Indonesia Gelap” maupun “Kabur Aja Dulu” patut dibaca sebagai gejala psikologi politik generasi muda. Terlepas dari benar atau tidaknya narasi tersebut, kemunculannya mencerminkan kegelisahan sebagian masyarakat terhadap masa depan kesempatan ekonomi, meritokrasi, dan kualitas tata kelola negara. Dalam ilmu politik, gejala seperti ini sering dipahami sebagai bentuk silent protest, yaitu perlawanan yang tidak hadir melalui demonstrasi besar, melainkan melalui sinisme, apatisme, hingga keinginan meninggalkan negeri.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika publik mulai memandang hukum bekerja secara selektif. Polemik mengenai dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi, berbagai perkara korupsi bernilai fantastis, praktik kriminalisasi yang kerap dipersoalkan kelompok masyarakat sipil, hingga kasus perjudian daring yang menyeret nama sejumlah pejabat, telah membentuk persepsi bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan masyarakat. Terlepas dari proses hukum yang berjalan, persepsi publik adalah modal politik yang tidak boleh diremehkan.

Sejarah menunjukkan, rezim politik jarang runtuh hanya karena tekanan oposisi. Jauh lebih sering, keruntuhan dimulai ketika rakyat kehilangan kepercayaan kepada institusi negara. Francis Fukuyama menyebut kepercayaan publik sebagai modal sosial terpenting bagi keberlanjutan pemerintahan. Ketika modal itu habis, kebijakan sebaik apa pun akan sulit memperoleh legitimasi.

Di sinilah Presiden Prabowo Subianto menghadapi ujian terbesar pemerintahannya.

Ia mewarisi bukan hanya proyek pembangunan, tetapi juga beban persepsi publik terhadap era sebelumnya. Kedekatan politik dengan Jokowi memang menjadi salah satu faktor kemenangan elektoral. Namun kedekatan itu sekaligus berpotensi menjadi beban apabila publik menilai berbagai persoalan yang belum selesai terus dipertahankan tanpa koreksi.

Pertanyaannya sederhana, apakah Prabowo akan menjadi pemimpin yang sekadar menjaga kesinambungan kekuasaan, atau negarawan yang berani membangun kesinambungan konstitusi?

Seorang negarawan tidak diukur dari kesetiaannya kepada pendahulu, melainkan kepada konstitusi. Kesetiaan terhadap konstitusi menuntut keberanian mengevaluasi kebijakan, memperkuat independensi penegak hukum, membuka ruang kritik, dan memastikan bahwa tidak ada satu pun individu yang berada di atas hukum. Momentum itu masih terbuka.

Pemerintahan Prabowo masih memiliki kesempatan memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi hukum yang nyata, pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, penguatan lembaga demokrasi, serta transparansi dalam pengambilan kebijakan strategis. Langkah-langkah tersebut akan jauh lebih menentukan dibanding sekadar mempertahankan narasi keberlanjutan.

Karena pada akhirnya, sejarah tidak mencatat siapa yang paling lama mempertahankan warisan politik. Sejarah hanya mengingat siapa yang memiliki keberanian memutus mata rantai kesalahan ketika negara membutuhkannya.

Apabila warisan persoalan masa lalu terus dipelihara tanpa koreksi, maka yang diwariskan bukan sekadar kesinambungan pemerintahan, melainkan kesinambungan krisis kepercayaan. Dan ketika kepercayaan publik runtuh, ancaman terbesar terhadap sebuah pemerintahan bukan datang dari lawan politik, melainkan dari hilangnya keyakinan rakyat bahwa negara masih berpihak kepada keadilan.

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…