Kutacane– Komando Garis Depan LSM KOREK, Riko Andalas, mempertanyakan transparansi dan pengelolaan Dana Desa Kute Bunin, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, Tahun Anggaran 2025.
Sorotan tersebut muncul setelah adanya laporan masyarakat terkait program bantuan sandang pangan berupa pengadaan kambing yang diduga tidak sesuai dengan data yang dipaparkan kepada publik.
Menurut informasi yang diterima, bantuan kambing tersebut disebut-sebut hanya diberikan kepada lima orang penerima. Namun dalam laporan dan pemaparan kegiatan, tercantum enam orang penerima bantuan. Selisih satu nama penerima itu memunculkan dugaan adanya penerima fiktif dengan nilai anggaran yang diperkirakan mencapai Rp15 juta.
“Jika benar hanya lima orang yang menerima bantuan, sementara dalam laporan tercantum enam orang, tentu hal ini harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Jangan sampai muncul dugaan adanya penerima fiktif yang berpotensi merugikan keuangan desa,” ujar Riko Andalas, Jumat (19/6/26)
Tidak hanya itu, berdasarkan keterangan sejumlah warga, kambing bantuan yang dimaksud saat ini juga dikabarkan sudah tidak lagi berada di desa. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan serta keberlanjutan program bantuan yang bersumber dari Dana Desa.
RIKO ANDALAS juga menerima informasi dari masyarakat bahwa penetapan penerima bantuan diduga dilakukan langsung oleh kepala desa tanpa melalui musyawarah desa sebagaimana prinsip partisipatif yang diamanatkan dalam pengelolaan Dana Desa.
Selain persoalan bantuan ternak, masyarakat turut mempertanyakan pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Pasalnya, beredar informasi bahwa pengurus BUMK diduga merupakan adik kandung kepala desa. Jika informasi tersebut benar, maka perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan tidak terjadi konflik kepentingan dalam tata kelola pemerintahan desa.
Riko Andalas meminta pihak-pihak terkait, termasuk Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara dan aparat penegak hukum, untuk melakukan klarifikasi serta pemeriksaan terhadap berbagai dugaan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Tujuan kami bukan untuk menghakimi, melainkan mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa. Semua pihak berhak mendapatkan penjelasan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Kute Bunin belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai dugaan tersebut.








