Home » Uncategorized » Tagar, Kekuasaan, dan Defisit Mendengar

Tagar, Kekuasaan, dan Defisit Mendengar

IMG-20260503-WA0013

Opini– Di republik yang semakin digital, kritik tak lagi selalu hadir dalam pidato panjang atau tulisan akademik. Ia datang dalam bentuk tagar yang ringkas, satir, dan mudah menular. #kaburajadulu dan narasi “Indonesia gelap” adalah contoh paling mutakhir. Ia bukan sekadar tren, melainkan indikator berupa termometer yang mengukur suhu kepercayaan publik. Masalahnya, termometer itu tampaknya dibaca sebagai provokasi, bukan sebagai peringatan.

 

Respons kekuasaan yang defensif bahkan disertai tudingan adanya rekayasa dan kepentingan tertentu, menunjukkan satu hal yaitu defisit mendengar. Dalam literatur demokrasi deliberatif, ruang publik adalah arena pertukaran argumen, bukan panggung untuk menegasikan kritik. Ketika negara memilih membantah ketimbang memahami, ia kehilangan kesempatan paling berharga dengan membaca dirinya sendiri melalui mata warga.

 

Tagar tidak lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sehari-hari dengan harga bahan pokok yang terasa makin menekan, peluang kerja yang tidak sebanding dengan ekspektasi, serta persepsi bahwa hukum belum sepenuhnya adil.

 

Berbagai survei opini publik berulang kali menegaskan, persepsi terhadap penegakan hukum dan kesejahteraan ekonomi menjadi penentu utama tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Di titik inilah kritik menemukan energinya.

 

Generasi muda yang kini mendominasi demografi tidak lagi tunduk pada pola komunikasi konvensional. Mereka berbicara dalam bahasa ironi. “Kabur” bukan semata-mata tindakan fisik meninggalkan negeri, melainkan metafora atas keinginan keluar dari situasi yang dianggap buntu. Membacanya secara harfiah adalah kesalahan analitik. Dalam kajian sosiologi digital, ekspresi semacam ini disebut networked discontent yaitu ketidakpuasan yang terhubung dan beresonansi luas melalui jejaring.

 

Alih-alih menjadi alarm, kritik justru diperlakukan sebagai ancaman. Pendekatan deterrence dengan mendeligitimasi, mencurigai, atau mengerdilkan, memang mungkin efektif meredam dalam jangka pendek. Namun, ia menyisakan residu, berupa kian lebarnya jurang kepercayaan. Negara tampak kuat di permukaan, tetapi rapuh di bawah.

 

Padahal, sejarah politik mengajarkan hal sederhana, bahwa legitimasi tidak dibangun dari penyangkalan, melainkan dari kemampuan memperbaiki diri. Kritik adalah bahan baku koreksi. Tanpanya, kebijakan mudah terjebak dalam echo chamber, berputar di ruang yang hanya memantulkan suara sendiri.

 

Di tengah ekspektasi publik yang tinggi terhadap kepemimpinan nasional, kemampuan membaca sinyal sosial menjadi krusial. Bukan sekadar merespons dengan retorika, tetapi dengan tindakan yang terukur. Isu-isu yang menyangkut keadilan hukum, integritas aparat, dan sensitivitas elite terhadap penderitaan rakyat tidak bisa dijawab dengan bantahan normatif. Ia menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keberanian mengambil keputusan yang mungkin tidak populer di kalangan sendiri.

 

Tagar #kaburajadulu seharusnya ditempatkan sebagai early warning system. Ia memberi tahu bahwa ada yang tidak beres dalam persepsi publik. Mengabaikannya berarti menunda masalah. Mendeligitimasinya berarti memperbesar masalah.

 

Demokrasi tidak runtuh dalam satu malam. Ia melemah perlahan, ketika kritik dianggap gangguan, ketika suara publik dipilah-pilah, dan ketika kekuasaan lebih sibuk menjaga citra ketimbang memperbaiki substansi. Dalam situasi seperti itu, yang dibutuhkan bukan ketegasan yang keras, melainkan ketegasan untuk mendengar.

Pada akhirnya, ukuran kekuatan kekuasaan bukan pada kemampuannya membungkam kritik, melainkan pada kesediaannya mengoreksi diri. Jika tagar dibaca sebagai cermin, bukan ancaman, maka republik ini masih punya peluang untuk belajar dan membenahi arah.

Penulis : Sri Radjasa M.BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…