Opini– Kedaulatan negara sering dibayangkan runtuh oleh invasi, berupa tank yang melintas perbatasan, rudal yang menghancurkan kota, atau pasukan yang menjatuhkan rezim. Namun dalam praktik geopolitik modern, keruntuhan negara justru lebih sering terjadi tanpa drama semacam itu. Ia berlangsung pelan, nyaris tak terlihat, namun dimulai dari dalam.
Kasus Venezuela dan Iran memberi kontras yang sulit diabaikan. Keduanya berada dalam tekanan Amerika Serikat dan dinamika geopolitik global, tetapi menghasilkan respons yang bertolak belakang. Venezuela runtuh cepat; Iran bertahan keras. Perbedaan ini bukan semata soal militer, melainkan tentang struktur daya tahan negara.
Intervensi di Venezuela pada awal 2026 menunjukkan satu pola klasik, dimana negara yang rapuh dari dalam tidak membutuhkan tekanan besar untuk dijatuhkan. Bahkan, perubahan kekuasaan di Caracas menjadi salah satu peristiwa yang mengguncang pasar energi global dan memperlihatkan betapa rentannya negara yang bergantung pada satu komoditas.
Ketergantungan minyak menciptakan ilusi kekuatan. Namun ketika harga jatuh dan produksi melemah, ekonomi ikut runtuh, disusul legitimasi politik. Dalam banyak kajian ekonomi politik, ini dikenal sebagai resource curse, yaitu kutukan sumber daya yang membuat negara kaya alam tetapi miskin ketahanan. Venezuela menjadi contoh konkret bagaimana krisis ekonomi berkembang menjadi krisis kepercayaan, lalu menjelma krisis negara.
Dalam situasi seperti itu, loyalitas militer melemah, elite terpecah, dan publik kehilangan orientasi. Intervensi eksternal hanya mempercepat proses yang sebenarnya sudah berlangsung. Negara tidak benar-benar dikalahkan; ia sudah kalah sebelumnya.
Sebaliknya, Iran menghadirkan cerita berbeda. Negara ini tidak bebas dari tekanan, bahkan menghadapi konflik militer, sanksi ekonomi panjang, dan isolasi internasional. Namun ia tetap bertahan. Salah satu kunci utamanya adalah posisi strategis Iran dalam geopolitik energi global, terutama kendalinya atas Selat Hormuz, jalur vital distribusi minyak dunia yang memberinya daya tawar besar.
Ketegangan terbaru di kawasan itu menunjukkan bahwa Iran masih mampu memainkan peran sebagai aktor penentu, bukan sekadar objek tekanan. Bahkan dalam perundingan internasional, kekuatan ini menjadi faktor yang diperhitungkan oleh negara-negara besar.
Namun kekuatan Iran tidak berhenti pada geografi. Sejak Revolusi Iran 1979, negara ini membangun fondasi ideologis yang relatif solid. Ideologi tidak hanya menjadi simbol negara, tetapi diinternalisasi sebagai keyakinan kolektif. Dalam perspektif strategic culture, ini menciptakan daya tahan yang tidak mudah runtuh oleh tekanan eksternal.
Iran juga tidak bertarung secara konvensional. Ia mengembangkan strategi asimetris, dengan menggabungkan kekuatan militer terbatas dengan jaringan pengaruh regional, teknologi rudal, hingga perang siber. Dalam konteks perang modern, pendekatan ini justru lebih relevan dibanding konfrontasi terbuka.
Pelajaran dari dua kasus ini sederhana, tetapi mendasar, dimana negara tidak runtuh karena diserang; negara runtuh karena kehilangan daya tahannya.
Lalu, bagaimana dengan Indonesia?
Sebagai negara dengan dasar Pancasila, Indonesia memiliki fondasi ideologis yang inklusif. Namun persoalannya bukan pada konsep, melainkan pada praktik. Dalam dua dekade terakhir, demokrasi berkembang, tetapi lebih menekankan prosedur ketimbang substansi. Pemilu rutin digelar, tetapi tidak selalu memperkuat kualitas kepemimpinan.
Di saat yang sama, gejala lain menguat, yakni oligarki ekonomi, korupsi yang sistemik, serta polarisasi sosial yang tajam. Ketimpangan ekonomi memperlemah kohesi masyarakat. Dalam perspektif intelijen, kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai structural vulnerability, yaitu kerentanan yang tidak terlihat di permukaan, tetapi berpotensi besar dalam situasi krisis.
Indonesia memang tidak menghadapi ancaman invasi militer langsung. Namun ancaman kedaulatan hari ini hadir dalam bentuk yang lebih kompleks, berupa tekanan ekonomi, infiltrasi budaya, hingga operasi informasi yang memengaruhi persepsi publik. Dalam konteks ini, kekuatan militer saja tidak cukup.
Indonesia sebenarnya memiliki modal penting melalui konsep pertahanan rakyat semesta. Namun konsep ini hanya akan efektif jika ada kepercayaan antara negara dan rakyat. Tanpa kepercayaan, pertahanan kehilangan basis sosialnya.
Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan terbesar bangsa ini bukan pada senjata, melainkan pada persatuan dan kepemimpinan. Sosok Soekarno pernah menunjukkan bahwa keberanian politik dan kemandirian dapat menjadi sumber daya strategis dalam menghadapi tekanan global.
Pertanyaannya, apakah fondasi itu masih terjaga?
Cermin Iran dan Venezuela memberi peringatan yang jelas. Negara yang kehilangan arah, identitas, dan kepercayaan akan runtuh bahkan tanpa perang. Sebaliknya, negara yang memiliki kesadaran kolektif yang kuat akan tetap bertahan, bahkan di bawah tekanan berat.
Ujian kedaulatan Indonesia mungkin belum datang dalam bentuk konflik terbuka. Tetapi tanda-tandanya sudah ada, pelan, tersembunyi, dan sering diabaikan. Dan seperti yang ditunjukkan oleh sejarah banyak negara, ancaman terbesar bukan datang dari luar, melainkan dari dalam.
Penulis: Sri Radjasa M.BA (Pemerhati Intelijen)








