Home » Uncategorized » Data Desil Bermasalah, LSM KOREK Sorot Kinerja Dinsos Aceh Tenggara

Data Desil Bermasalah, LSM KOREK Sorot Kinerja Dinsos Aceh Tenggara

IMG-20260418-WA0000

Presentatif.COM || Kutacane_ Imbauan Dinas Sosial (Dinsos) Aceh Tenggara kepada masyarakat untuk melaporkan ketidaksesuaian data desil menuai kritik dari kalangan aktivis.

Ketua LSM KOREK, Irwansyah Putra, menilai imbauan tersebut terkesan mengalihkan tanggung jawab utama instansi kepada masyarakat. Menurutnya, validitas data kesejahteraan seharusnya menjadi tugas pokok Dinas Sosial, bukan dibebankan kembali kepada warga.

“Kalau masyarakat disuruh melapor, kerja Dinas Sosial itu apa? Mereka punya anggaran, pendamping, dan sistem. Jangan sampai tanggung jawab justru dialihkan ke warga,” ujar Irwansyah, Senin (20/4/26)

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Aceh Tenggara, Bahagia Wati, mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika terdapat ketidaksesuaian data desil dengan kondisi riil di lapangan. Laporan tersebut, menurutnya, dapat disampaikan melalui pemerintah desa atau pendamping sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi ulang.

Namun, Irwansyah Putra menilai pernyataan tersebut kontraproduktif. Ia menyoroti adanya dugaan pergeseran data yang signifikan, di mana warga dari kelompok desil 3 hingga 5 disebut berpindah ke desil 8.

”Ini bukan sekadar soal perubahan data, tetapi menyangkut kualitas pendataan. Jika sejak awal dilakukan secara akurat dan transparan, lonjakan seperti itu seharusnya tidak terjadi,” katanya.

Selain kritik dari aktivis, keluhan juga muncul dari sejumlah warga di media sosial. Berdasarkan pantauan di kolom komentar Facebook Kabar Agara, beberapa warga menyebut masih banyak kesalahan dalam penetapan data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

“Banyak yang tidak tepat sasaran, terkesan asal-asalan,” tulis salah satu akun warga dalam komentar.

Warga lainnya juga menyoroti minimnya respons dari pihak terkait atas keluhan yang disampaikan. Mereka berharap ada kejelasan dan tindak lanjut, bukan sekadar imbauan.

”Jangan biarkan kami berpersepsi liar. Instansi hanya menghimbau, tapi faktanya tidak ada respons nyata,” tulis akun lainnya.

Tak hanya itu, sebagian warga turut mempertanyakan peran LSM dan media yang dinilai belum cukup vokal dalam mengawal persoalan tersebut.

Menanggapi hal itu, Irwansyah menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan dan peran para pendamping sosial di lapangan.

Lebih lanjut, LSM KOREK mendesak Dinas Sosial untuk tidak hanya mengeluarkan imbauan, tetapi juga melakukan audit internal serta turun langsung ke lapangan guna memastikan keakuratan data.

”Ini menyangkut hak masyarakat miskin. Kesalahan data bisa berujung pada salah sasaran bantuan,” tutupnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Sosial Aceh Tenggara, Bahagia Wati, menyampaikan bahwa dirinya sedang berada di Jakarta untuk menghadiri rapat di Kementerian Sosial.

”Ijin pak, saya di Kementerian Sosial ada rapat di Jakarta,” ujarnya singkat melalui pesan WhatsApp.

Ia belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait keluhan warga dan dugaan ketidaksesuaian data desil di lapangan.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…