Opini– Di republik ini, keberhasilan sering diumumkan dengan gegap gempita, tetapi diuji dalam sunyi, yakni di ruang-ruang gelap tempat kuasa dan kepentingan saling berkelindan. Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) sedang berdiri di persimpangan itu, yaitu antara capaian spektakuler dan godaan laten yang berpotensi merusaknya dari dalam.
Mari mulai dari fakta yang sulit dibantah. Dalam tempo sekitar 18 bulan, Satgas PKH mengklaim berhasil menyelamatkan aset negara senilai Rp371 triliun dan merebut kembali 5,89 juta hektare kawasan hutan dari tangan-tangan ilegal. Ini bukan angka kecil. Dalam ukuran tata kelola sumber daya alam Indonesia yang selama ini kerap bocor, capaian ini nyaris terasa anomali, dimana sebuah lonjakan yang memberi harapan bahwa negara masih punya daya.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengklasifikasikan kejahatan sumber daya alam sebagai “subversi ekonomi” terasa tepat, bahkan terlambat. Sebab selama bertahun-tahun, praktik perampokan hutan dan tambang tidak pernah benar-benar diperlakukan sebagai ancaman serius terhadap negara. Ia dibiarkan tumbuh dalam zona abu-abu, dilindungi oleh jejaring kuasa yang rapi dan nyaris tak tersentuh. Namun di sinilah ironi itu mulai terasa.
Ketika negara tampak menang di atas kertas, tanda-tanda retak justru muncul dari dalam. Dugaan adanya oknum pejabat yang bermain sebagai “backing” bukan sekadar isu pinggiran; ia adalah gejala lama yang terus berulang. Dalam bahasa yang lebih telanjang, bahwa penegakan hukum kita kerap berhadapan dengan musuh yang bersemayam di tubuhnya sendiri.
Kasus yang menyeret PT Position di Halmahera Timur menjadi potret yang sulit diabaikan. Aktivitas di kawasan hutan tanpa legitimasi kerja sama yang jelas semestinya menjadi objek penindakan. Tetapi alur peristiwa justru berbelok, dimana pihak yang memiliki dasar legalitas diproses, sementara aktor yang diduga melanggar belum tersentuh secara setara. Ini bukan sekadar kejanggalan administratif, melainkan sinyal adanya distorsi dalam arah penegakan hukum.
Putusan praperadilan yang membatalkan penahanan semakin menegaskan persoalan itu. Dalam kerangka rule of law, cacat prosedural bukan hanya soal teknis; ia adalah pintu masuk bagi delegitimasi. Hukum yang dijalankan tanpa ketelitian atau dengan kepentingan tertentu, justru akan kehilangan daya paksa moralnya.
Tempo pernah mencatat, problem terbesar penegakan hukum di sektor sumber daya alam bukanlah kekurangan aturan, melainkan keberlimpahan kepentingan. Di titik ini, Satgas PKH sedang diuji, apakah ia mampu berdiri sebagai instrumen negara yang otonom, atau justru terseret menjadi bagian dari orbit kekuasaan yang sama yang selama ini ingin ia bersihkan.
Adagium power tends to corrupt terasa relevan, tetapi dalam konteks Indonesia, ia sering kali tampil dalam bentuk yang lebih subtil, berupa kekuasaan tidak selalu korup, tetapi hampir selalu membuka ruang kompromi. Dan kompromi, dalam penegakan hukum, adalah awal dari kemunduran.
Publik tidak menutup mata terhadap capaian besar Satgas PKH. Namun publik juga tidak naif. Kepercayaan bukan dibangun oleh angka semata, melainkan oleh konsistensi tindakan. Satu kasus yang dibiarkan kabur dapat merusak seribu keberhasilan yang telah dicapai.
Jika benar ada praktik “centeng negara” di dalam tubuh satgas, maka persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran individual. Ia adalah ancaman sistemik, yakni menggerogoti legitimasi institusi, sekaligus mengirim pesan berbahaya bahwa hukum masih bisa dinegosiasikan.
Di titik ini, pilihan menjadi terang, bahwa membersihkan ke dalam atau perlahan kehilangan kepercayaan publik. Tidak ada jalan tengah.
Satgas PKH telah menunjukkan bahwa negara bisa hadir dan bertindak. Tetapi sejarah Indonesia mengajarkan satu hal penting, yakni menghadirkan negara jauh lebih mudah daripada menjaga integritasnya.
Dan ketika integritas mulai goyah, kemenangan sebesar apa pun hanya tinggal menunggu waktu untuk runtuh.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)








