Home » Opini » Tanah Indatu yang Kini Tergenang Izin Perusahaan Tambang

Tanah Indatu yang Kini Tergenang Izin Perusahaan Tambang

ChatGPT Image 24 Feb 2026, 05.33.24

Aceh menyebut tanahnya sebagai tanah indatu, yakni warisan leluhur yang dititipkan lintas generasi. Dalam khazanah adat Aceh dikenal ungkapan, “Adat bak Po Teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala”, yang menegaskan keseimbangan antara kekuasaan dan hukum, antara dunia dan akhirat. Namun pada 26 November 2025, tanah warisan itu kembali tergenang. Banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah kabupaten, memutus jalan, merobohkan jembatan, dan memaksa ribuan warga mengungsi berbulan-bulan.

Di tengah duka itu, laporan Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) memunculkan kegelisahan baru, dimana sepanjang 2025 Pemerintah Aceh menerbitkan 20 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan total konsesi 44.585 hektar, sebuah angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Delapan izin terbit pada Januari 2025 saat Penjabat Gubernur Safrizal memimpin. Dua belas lainnya keluar pada Oktober-November 2025 di era Gubernur Muzakir Manaf.

Daftar perusahaan dan luas konsesinya tidak kecil. PT Aceh Jaya Baru Utama (emas, 2.362 ha, Aceh Jaya), PT Abdya Mineral Utama (emas, 2.319 ha, Aceh Barat Daya), PT Sumber Energi S (batubara, 4.876 ha, Aceh Singkil), PT Onetama Kencana Energi (batubara, 4.418 ha, Aceh Singkil), PT Surya Bara Mentari (batubara, 4.327 ha, Aceh Barat), PT Kingston Abadi Mineral (bijih besi, 4.251 ha, Aceh Selatan), hingga dua konsesi kuarsa PT Qasas Sabang Berjaya di Aceh Jaya yang totalnya melampaui 5.700 hektar. Sebagian besar berada di wilayah hulu dan kawasan dengan tutupan hutan tersisa.

Apakah izin-izin itu penyebab langsung banjir? Ilmu kebencanaan tidak bekerja sesederhana tuduhan politik. Namun kajian hidrologi dan tata ruang selama dua dekade terakhir menunjukkan korelasi kuat antara deforestasi, pembukaan lahan skala besar, dan peningkatan risiko banjir bandang serta longsor. Perubahan tutupan hutan di daerah aliran sungai (DAS) lebih dari seperempat luas kawasan dapat meningkatkan limpasan permukaan secara signifikan, mempercepat sedimentasi, dan menurunkan kapasitas sungai menampung debit ekstrem.

Aceh adalah lanskap pegunungan dengan curah hujan tinggi. Dalam konteks perubahan iklim global, frekuensi hujan ekstrem meningkat. Ketika kawasan hulu dibuka, bahkan pada tahap eksplorasi, berupa akses jalan tambang, pengeboran, dan pembukaan vegetasi memicu fragmentasi hutan. Pada tahap produksi, risiko erosi, sedimentasi, dan potensi pencemaran logam berat menjadi konsekuensi yang harus dihitung cermat.

Pertanyaannya bukan sekadar legal atau ilegal. Pertanyaannya adalah etis atau tidak etis, bijak atau tidak bijak. Dalam perspektif Islam, yang menjadi nafas sosial Aceh bahwa manusia adalah khalifah fil ardh, penjaga bumi. Al-Qur’an mengingatkan, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia” (QS Ar-Rum: 41). Ayat ini bukan retorika moral, melainkan prinsip tata kelola.

Penerbitan 20 IUP dalam satu tahun, ketika ribuan warga masih bertahan di hunian sementara, menimbulkan krisis kepercayaan. Transparansi menjadi keharusan. Apakah setiap izin telah melalui analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang komprehensif berbasis risiko bencana? Apakah sudah ada kajian dampak kumulatif antar-konsesi dalam satu bentang DAS? Apakah masyarakat lokal dilibatkan melalui persetujuan yang bebas dan diinformasikan?

Aceh pernah belajar mahal dari bencana 2004. Rekonstruksi pascatsunami mengajarkan pentingnya tata ruang berbasis mitigasi. Ironis jika dua dekade kemudian, pelajaran itu dilupakan dalam euforia investasi ekstraktif.

Argumen ekonomi tentu hadir, tentang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), lapangan kerja, dan percepatan pembangunan. Namun literatur ekonomi politik sumber daya memperingatkan paradoks, bahwa daerah kaya tambang kerap terjebak dalam ketimpangan, konflik lahan, dan degradasi lingkungan jika tata kelolanya lemah. Tanpa hilirisasi dan pengawasan independen, nilai tambah mengalir keluar, sementara beban ekologis tinggal di kampung-kampung.

Filosofi Aceh mengenal konsep meusapat yakni musyawarah untuk mufakat. Kebijakan yang menyentuh puluhan ribu hektar tanah seharusnya lahir dari perenungan kolektif, bukan sekadar prosedur administratif. Tanah indatu bukan komoditas biasa; ia amanah.

Banjir 26 November 2025 adalah teguran alam dan, bagi yang beriman, teguran Ilahi. Pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan adalah bentuk ketidakadilan antar-generasi. Jika hutan di hulu habis, yang pertama menanggung akibatnya adalah petani di hilir dan anak-anak di sekolah darurat.

Aceh berada di persimpangan jalan: melanjutkan model ekonomi ekstraktif berbasis konsesi luas atau membangun ekonomi berkelanjutan, terkait pertanian lestari, perikanan, energi terbarukan, dan pertambangan rakyat skala terbatas dengan pengawasan ketat. Pilihan itu bukan hanya teknokratis, melainkan moral.

Di tanah indatu yang tergenang, pertanyaan mendasarnya sederhana, apakah kita sedang membangun untuk kehidupan, atau justru mewariskan kerentanan? Sejarah Aceh mengajarkan keteguhan iman dan keberanian moral. Kini, keberanian itu diuji, bukan di medan perang, melainkan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan.

Penulis : Sri Radjasa, M.BA ( Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…