Home » Opini » Mencari Kambing Hitam di Negeri Migas

Mencari Kambing Hitam di Negeri Migas

ChatGPT Image 9 Feb 2026, 11.17.52

Kasus mega korupsi Pertamina periode 2018-2023 adalah potret telanjang rusaknya tata kelola energi nasional. Kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 285,7 triliun bukan lahir dari satu keputusan, apalagi satu orang. Ia adalah akumulasi kebijakan salah arah, relasi kuasa yang tak tersentuh, dan pembiaran sistemik yang berlangsung lintas waktu dan rezim.

Namun seperti lazimnya skandal besar di negeri ini, kompleksitas itu perlahan disederhanakan. Publik disuguhi nama-nama tertentu sebagai tersangka, seolah persoalan raksasa bisa diselesaikan dengan menunjuk segelintir individu. Di titik inilah bahaya scapegoating mengintai, yakni ketika hukum tergoda mencari kambing hitam, bukan akar masalah.

Keterlibatan Kerry Adrianto dalam pusaran kasus ini harus dibaca dengan nalar dingin. Bukan untuk menghapus kemungkinan kesalahan, tetapi untuk memastikan bahwa proses hukum tidak terjebak pada logika pengorbanan simbolik. Sebab, fakta-fakta yang terungkap justru menunjukkan bahwa persoalan migas berada pada level kebijakan strategis, bukan semata operasional.

Kesaksian mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, di persidangan menjadi kunci. Ia mengakui adanya tekanan dari dua tokoh nasional agar memberi perhatian khusus pada perusahaan milik Muhammad Riza Chalid dan anaknya. Pengakuan ini menegaskan bahwa keputusan penting di sektor migas tidak berdiri di ruang hampa. Ada relasi kekuasaan, ada tekanan politik, dan ada kepentingan besar yang bekerja dari balik layar.

Jika demikian, pertanyaan mendasarnya bukan hanya siapa yang menjalankan, tetapi siapa yang memerintahkan, menyetujui, dan menikmati hasilnya. Menarik satu nama ke muka tanpa mengurai rantai komando hanya akan menghasilkan keadilan semu, yang ramai di media, hampa di substansi.

Masalahnya diperparah oleh kondisi objektif Pertamina sendiri. Dari tujuh kilang yang dimiliki, hanya lima yang beroperasi, dan hanya satu yang berteknologi relatif modern. Cadangan minyak nasional yang hanya cukup sekitar 18 hari konsumsi membuat Indonesia rentan dan bergantung pada impor. Dalam situasi seperti ini, kebijakan migas lebih sering lahir dari keterpaksaan struktural, bukan pilihan bebas individu.

Hukum pidana modern menolak pendekatan dangkal terhadap kejahatan kebijakan. Kesalahan struktural tidak bisa diselesaikan dengan kriminalisasi personal semata. Jika tidak, hukum justru berubah menjadi alat pengalihan tanggung jawab, dimana yang sistemik dikecilkan, yang struktural dihapus, dan yang paling mudah dijangkau dijadikan tersangka.

Lebih mengkhawatirkan, kasus ini juga diiringi upaya pembentukan opini melalui buzzer, tekanan terhadap jurnalis, hingga teror terhadap aparat penegak hukum. Ini menandakan bahwa yang dipertaruhkan bukan sekadar kebenaran hukum, melainkan kendali atas narasi publik. Dalam situasi seperti ini, menjaga asas keadilan bagi setiap tersangka, termasuk Kerry Adrianto, justru menjadi ujian paling serius bagi negara hukum.

Tempo telah berkali-kali mengingatkan: korupsi di sektor energi bukan sekadar kejahatan finansial, melainkan kejahatan politik. Ia merampas masa depan, memperlemah kedaulatan, dan menormalisasi kolusi sebagai cara kerja negara. Karena itu, pemberantasannya tidak boleh berhenti di permukaan.

Jika hukum hanya berani menindak yang terlihat, tetapi gentar menyentuh pusat kekuasaan, maka yang terjadi bukan penegakan hukum, melainkan sandiwara keadilan. Publik memang marah, tetapi kemarahan bukan alasan untuk mengorbankan prinsip.

Negeri ini tidak kekurangan tersangka. Yang kurang adalah keberanian menelusuri kebenaran sampai ke akar. Dan selama hukum masih sibuk mencari kambing hitam, mafia migas akan terus hidup, dan menunggu skandal berikutnya.

 

 

Penulis : Sri Radjasa, MBA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…