Home » Aceh » Tata Kelola Birokrasi Amburadul dan Penanganan Bencana Lamban, Gubernur Didesak Ganti Sekda Aceh

Tata Kelola Birokrasi Amburadul dan Penanganan Bencana Lamban, Gubernur Didesak Ganti Sekda Aceh

IMG-20260127-WA0010

BANDA ACEH – Buruknya tata kelola birokrasi serta lambannya penanganan bencana kembali menempatkan posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dalam sorotan tajam. Di tengah beratnya tantangan pembangunan pascabencana dan tuntutan pencapaian visi-misi Aceh 2025–2030, desakan kepada Gubernur Aceh untuk segera mengganti Sekda dinilai tak bisa lagi ditunda.

Pengamat politik dan kebijakan publik, Nasrul Zaman, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar isu personal, melainkan menyangkut efektivitas pemerintahan dan masa depan tata kelola birokrasi Aceh. Menurutnya, setidaknya terdapat tiga alasan utama yang menunjukkan Sekda Aceh saat ini tidak lagi layak dipertahankan.

Pertama, dari aspek kapasitas dan integritas, Sekda Aceh dinilai gagal menunjukkan kompetensi kepemimpinan strategis. Hal ini, kata Nasrul, tercermin dari ketidakmampuan yang bersangkutan lolos uji kelayakan dan kepatutan sebagai Komisaris Bank Aceh oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Gagal dalam uji OJK adalah indikator serius. Jika standar nasional saja tidak terpenuhi, bagaimana mungkin Sekda mampu mengelola birokrasi Aceh yang kompleks,” ujar Nasrul, Selasa (27/1/2025).

Kedua, Sekda Aceh disebut tidak menempuh Diklat PIM secara tertib dan berjenjang, mulai dari PIM IV hingga PIM I, sebagaimana diwajibkan dalam sistem pembinaan karier Aparatur Sipil Negara (ASN). Pangkat dan jabatan yang diraih dinilai tidak sejalan dengan proses meritokrasi.

“Ini preseden buruk. Sistem karier ASN jadi rusak karena pangkat diperoleh tanpa proses yang sah dan layak,” tegasnya.

Ketiga, dari sisi rekam jejak jabatan, Sekda Aceh dinilai minim pengalaman di instansi strategis seperti Bappeda, Badan Keuangan, dan Inspektorat. Padahal, posisi Sekda menuntut kemampuan perencanaan, pengelolaan anggaran, serta pengawasan lintas Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Akibatnya, tata kelola ASN Aceh dinilai semakin tidak terarah. Nasrul mencontohkan penempatan pejabat yang tidak sesuai kompetensi. “Ada dokter ditempatkan di urusan kehutanan, ahli transportasi di dinas kesehatan. Ini bukti nyata gagalnya manajemen birokrasi,” ujarnya.

Kondisi tersebut, lanjut Nasrul, juga berdampak pada ketidakstabilan internal pemerintahan, termasuk saat Sekda Aceh menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Ketidakmampuan mengelola dinamika kebijakan bahkan berujung pada mundurnya Kepala Bappeda Aceh, Dr. Husnan, di tengah jalan.

“Padahal secara akademik dan karier, Dr. Husnan adalah figur perencana murni. Dari S1 sampai S3 bidang perencanaan pembangunan dan sejak CPNS mengabdi di Bappeda, dari Aceh Tenggara, Gayo Lues, hingga Aceh,” kata Nasrul.

Sorotan tak berhenti di situ. Penanganan bencana juga menjadi indikator lemahnya fungsi koordinasi Sekda Aceh. Nasrul menilai, saat Gubernur Aceh telah turun langsung ke lapangan dan tinggal bersama korban, Sekda justru baru terlihat aktif merespons pada hari ketiga pascabencana.

“Bahkan masih sempat menghadiri seminar. Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang seharusnya bisa dicairkan cepat, justru baru terealisasi hampir satu minggu setelah bencana,” ungkapnya.

Selain itu, koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) disebut tidak berjalan efektif ketika gubernur berada di lapangan. Akibatnya, gubernur harus mengandalkan jejaring personal untuk memastikan bantuan segera sampai kepada korban.

“Untung Gubernur kita sigap dan berani turun langsung. Kalau tidak, bisa saja muncul gejolak sosial akibat lambannya respon birokrasi,” ujar Nasrul.

Ia menegaskan, jika Gubernur Aceh serius ingin mewujudkan agenda reformasi birokrasi dan pembangunan berkelanjutan, maka pembenahan harus dimulai dari pucuk tertinggi ASN.

“Sekda adalah jantung birokrasi. Jika jantungnya bermasalah, maka seluruh sistem pemerintahan akan terganggu. Pergantian Sekda Aceh sudah menjadi kebutuhan mendesak, bukan lagi pilihan,” pungkasnya.(RIL)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…