Home » Aceh » Tambang Tetap Jalan Saat Aceh Dilanda Bencana, Suara Publik Menggema Keras

Tambang Tetap Jalan Saat Aceh Dilanda Bencana, Suara Publik Menggema Keras

IMG-20260106-WA0028

Jakarta– Di saat Aceh masih berjibaku dengan lumpur, puing kayu, dan jalan terputus akibat banjir dan longsor, aktivitas eksploitasi sumber daya alam justru dilaporkan tetap berlangsung. Informasi yang beredar luas di media sosial memperlihatkan lalu lalang truk-truk besar yang diduga milik rekanan perusahaan tambang batubara PT MIFA memasuki kawasan Meulaboh, Aceh Barat. Pemandangan itu sontak menyulut kemarahan publik.

Reaksi keras muncul bukan tanpa alasan. Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah kabupaten di Aceh telah melumpuhkan infrastruktur dasar, merusak permukiman, serta menimbun desa-desa dengan lumpur tebal. Di sisi lain, pemerintah daerah dan tim penanggulangan bencana mengakui keterbatasan alat berat. Ribuan unit ekskavator, bulldozer, dan dump truck sangat dibutuhkan untuk membuka akses jalan, membersihkan material banjir, hingga memulihkan jembatan yang ambruk. Ketimpangan inilah yang memicu pertanyaan publik, mengapa alat berat justru digunakan untuk aktivitas tambang, bukan untuk menyelamatkan dan memulihkan kehidupan rakyat?

Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA), Bang Jack Libya, menyampaikan kritik tajam kepada pemerintah pusat dan pelaku usaha. Menurutnya, Aceh hingga kini masih berada dalam status darurat bencana. Lumpur belum mengering, longsor masih mengancam, dan ribuan warga hidup dalam kondisi tidak menentu. Dalam situasi seperti ini, kata dia, orientasi kebijakan seharusnya berpihak sepenuhnya pada keselamatan rakyat.

“Aceh masih dalam musibah. Banjir dan longsor, lumpur masih basah. Kami memohon perusahaan tambang dan perusahaan yang mengelola sumber daya alam Aceh, baik migas, tambang, maupun sawit untuk membantu dengan menyediakan alat-alat berat guna meringankan penderitaan rakyat Aceh yang terdampak,” ujar Bang Jack, Selasa 6 Januari 2025.

Seruan tersebut menemukan gaung luas di ruang publik nasional. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, secara terbuka menyampaikan permintaan penghentian sementara seluruh aktivitas penambangan dan logging di Aceh. Melalui akun media sosial X, Susi menandai langsung Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah kementerian terkait.

“Mohon hentikan sementara seluruh aktivitas penambangan dan logging di Aceh. Geser semua peralatan mereka untuk merevitalisasi desa-desa dan permukiman masyarakat dari lumpur, kayu, dan puing-puing bencana,” tulisnya.

Pernyataan itu mempertegas tuntutan moral yang berkembang di masyarakat: dalam kondisi darurat kemanusiaan, eksploitasi sumber daya alam tidak boleh mengalahkan kepentingan keselamatan warga. Bang Jack Libya menilai, pengerahan alat berat milik perusahaan tambang untuk penanganan bencana bukan sekadar bentuk empati, melainkan kewajiban etis dan sosial atas sumber daya yang selama ini diambil dari tanah Aceh.

Bencana banjir besar yang dipicu Cyclone Senyar disebut-sebut sebagai salah satu yang terparah dalam sejarah Aceh dan Sumatra. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), bahkan menyebutnya sebagai “tsunami kedua” bagi Tanah Rencong. Pernyataan itu menggambarkan skala kerusakan yang meluas dan dampak sosial-ekonomi yang mendalam.

Sejumlah laporan lapangan menyebutkan, kerugian material akibat Banjir Aceh 2025 melampaui dampak Tsunami 2004 di beberapa wilayah. Ribuan rumah rusak, lahan pertanian hancur, dan mata pencaharian warga terputus. Tragedi ini dinilai tidak berdiri sendiri. Banyak kalangan mengaitkannya dengan degradasi lingkungan yang terjadi bertahun-tahun, mulai dari pembabatan hutan untuk perkebunan sawit hingga praktik logging legal dan ilegal yang masif.

Dalam konteks ini, keberlanjutan aktivitas tambang di tengah bencana dipandang sebagai simbol kegagalan kepekaan ekologis dan sosial. Publik Aceh menuntut lebih dari sekadar bantuan simbolik. Mereka menuntut keberpihakan nyata, penghentian sementara eksploitasi, pengerahan alat berat untuk pemulihan, serta evaluasi serius terhadap tata kelola sumber daya alam di Aceh.

Bagi masyarakat yang masih terjebak lumpur dan kehilangan rumah, pertanyaan mendasarnya sederhana namun menggugah nurani,di saat Aceh berduka, untuk siapa sesungguhnya tanah ini dikeruk?. (RIL)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…