Kekuasaan jarang runtuh oleh serbuan tiba-tiba. Ia lebih sering ambruk dalam senyap, ketika loyalitas menguap dan kepercayaan publik mengering. Itulah pelajaran paling pahit dari Venezuela, sebuah negara yang secara formal masih berdiri, tetapi secara politik lama kehilangan daya topangnya.
Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam Why Nations Fail menyebut kegagalan negara bermula dari institusi ekstraktif, dimana kekuasaan yang disedot ke atas, ke tangan segelintir elite, sementara rakyat dipaksa menanggung ongkosnya. Dalam situasi semacam itu, korupsi menjadi banal, oligarki menjelma normalitas, dan negara berhenti bekerja sebagai pelindung kepentingan publik. Ketika kepercayaan runtuh, kekuasaan tinggal nama.
Venezuela memperlihatkan proses itu secara telanjang. Krisis ekonomi yang tak kunjung pulih, hiperinflasi, sanksi internasional, dan eksodus jutaan warga hanyalah gejala. Akar masalahnya adalah delegitimasi kekuasaan. Negara tetap memiliki presiden, militer, dan simbol kedaulatan, tetapi kehilangan satu hal krusial, yaitu kesediaan rakyat dan elite untuk mempertahankannya. Pada titik itu, kekuasaan menjadi rapuh, bukan karena serangan dari luar, melainkan karena ditinggalkan dari dalam.
Ilmu politik telah lama mengingatkan bahwa loyalitas tidak bisa dipelihara dengan rasa takut. Max Weber menempatkan legitimasi sebagai sumber utama kepatuhan, sementara Samuel Huntington menekankan pentingnya institusi yang profesional dan kohesif. Ketika legitimasi tergerus, loyalitas berubah menjadi pura-pura, yang patuh di depan, membelot di belakang. Inilah fase paling berbahaya bagi sebuah rezim, yaitu fase ketika kekuasaan tampak stabil, padahal fondasinya sudah kosong.
Pelajaran Venezuela patut direnungkan dalam konteks Indonesia hari ini. Survei kepercayaan publik menunjukkan masyarakat kian kritis terhadap arah kebijakan negara, terutama menyangkut keadilan ekonomi, penegakan hukum, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat. Di saat yang sama, tanda-tanda dualisme loyalitas di lingkar kekuasaan kian terasa. Tarik-menarik kepentingan elite, residu kekuasaan lama, dan komunikasi kepemimpinan yang tidak solid menciptakan ruang subur bagi perlawanan senyap.
Presiden Prabowo Subianto berada pada persimpangan krusial. Tantangannya bukan semata tekanan eksternal berupa geopolitik, ekonomi global, atau oposisi formal, melainkan ancaman yang lebih dekat dan lebih berbahaya, yaitu disharmoni internal dan loyalitas semu. Terlalu percaya pada kekuatan formal negara, apalagi pada latar belakang militeristik, berisiko meninabobokan kekuasaan. Sejarah menunjukkan, rezim tidak jatuh karena pintunya didobrak, melainkan karena dibiarkan terbuka.
Robert Putnam menyebut modal sosial berupa kepercayaan dan jejaring sosial sebagai prasyarat berfungsinya institusi. Tanpa modal sosial, negara kehilangan perekatnya. Kebijakan yang elitis, ambigu, atau terasa jauh dari penderitaan rakyat hanya akan mempercepat erosi kepercayaan. Sebaliknya, keberpihakan yang nyata, konsistensi kebijakan, dan keteladanan etis adalah satu-satunya cara merawat legitimasi.
Venezuela mengajarkan satu hal sederhana namun menentukan, bahwa kekuasaan tidak runtuh karena lawan terlalu kuat, tetapi karena pendukung berhenti setia. Bagi Presiden Prabowo, ini bukan sekadar peringatan teoritis, melainkan alarm politik. Kekuasaan hanya akan bertahan selama ia dipercaya dan dijaga, bukan oleh rasa takut, melainkan oleh loyalitas yang lahir dari keadilan dan keberpihakan pada rakyat.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)








