Home » Opini » Aceh dan Negara yang Tak Pernah Tuntas Membaca Sejarahnya

Aceh dan Negara yang Tak Pernah Tuntas Membaca Sejarahnya

IMG-20251229-WA0037

Setiap kali Aceh kembali bergolak, sekecil apa pun bentuknya, negara cenderung refleks menghidupkan istilah lama, yakni separatisme. Kata ini bekerja seperti palu godam; memukul rata kompleksitas sejarah, politik, dan psikologi kolektif Aceh ke dalam satu stigma. Padahal, konflik Aceh bukanlah soal keinginan memisahkan diri semata, melainkan kegagalan negara membaca sejarahnya sendiri dan menuntaskan persoalan hak menentukan nasib sendiri (self-determination) yang diwariskan kolonialisme.

Aceh bukan wilayah yang lahir dari proses administratif republik. Ia adalah entitas politik yang telah matang jauh sebelum Indonesia berdiri. Dalam Southeast Asia in the Age of Commerce, sejarawan Anthony Reid menempatkan Kesultanan Aceh Darussalam sebagai salah satu kekuatan utama Asia Tenggara abad ke-16 dan 17, dengan jaringan perdagangan, diplomasi, dan militer yang melampaui kawasan Nusantara. Aceh memiliki pengalaman kedaulatan yang nyata, bukan imajinasi romantik elite lokal.

Kesadaran historis inilah yang menjelaskan paradoks Aceh, ia menjadi salah satu pendukung paling loyal republik pada awal kemerdekaan, tetapi sekaligus menjadi wilayah dengan konflik terpanjang pascakemerdekaan. Dana, logistik, hingga dukungan diplomasi dari Aceh menjadi modal penting republik yang masih rapuh. Namun, relasi yang terbangun setelah itu justru bersifat eksploitatif dan asimetris. Keputusan melebur Aceh ke dalam Sumatera Utara pada awal 1950-an menjadi simbol awal pengingkaran terhadap martabat politik Aceh.

Dalam teori state building, relasi semacam ini menandakan kegagalan membangun kontrak sosial yang inklusif. Negara hadir bukan sebagai perwujudan kehendak bersama, melainkan sebagai pusat kekuasaan yang mengatur dari atas. Sentralisme Orde Baru memperdalam luka tersebut. Sejak eksploitasi minyak dan gas pada awal 1970-an, Aceh menjadi salah satu penyumbang devisa penting negara, namun tetap tertinggal secara sosial-ekonomi. Data BPS menunjukkan bahwa hingga akhir 1990-an, Aceh masih berada dalam kelompok provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi. Ketimpangan struktural ini, dalam kajian political economy of conflict, adalah prasyarat utama lahirnya perlawanan bersenjata.

Kemunculan Hasan Tiro dan Gerakan Aceh Merdeka pada 1976 harus dibaca dalam kerangka itu. Berbeda dengan Darul Islam yang mengartikulasikan kekecewaan melalui bahasa agama, Hasan Tiro memilih bahasa sejarah dan hukum internasional. Ia menghidupkan kembali narasi Aceh sebagai bangsa yang pernah berdaulat dan mengadopsi konsep successor state, yaitu Aceh bukan negara baru, melainkan negara lama yang kedaulatannya terputus oleh kolonialisme.

Argumen Hasan Tiro bertumpu pada fakta bahwa Belanda tidak pernah menaklukkan Aceh secara sah, dan karena itu tidak memiliki legitimasi untuk menyerahkan Aceh kepada Indonesia melalui Perjanjian 27 Desember 1949. Dalam perspektif hukum internasional modern, klaim ini merujuk pada prinsip dekolonisasi yang ditegaskan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV) tahun 1960. Resolusi ini menempatkan hak menentukan nasib sendiri sebagai norma dasar yang tidak dapat dinegosiasikan.

Tentu, klaim successor state tidak pernah diterima sebagai konsensus internasional. Namun yang sering diabaikan negara adalah fakta bahwa gagasan tersebut tidak lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman panjang marginalisasi dan pengingkaran sejarah. Dalam banyak kasus global mulai dari Kosovo hingga Timor Leste, komunitas internasional menunjukkan bahwa warisan kolonial yang tidak diselesaikan akan selalu menjadi sumber konflik laten.

Kesepakatan Helsinki 2005 adalah pengakuan implisit negara atas kegagalan pendekatan keamanan. Dengan memberikan format self-government, partai politik lokal, dan pengakuan terhadap institusi adat seperti Wali Nanggroe, negara berupaya merajut ulang relasi dengan Aceh. Namun, perdamaian tidak pernah final. Ia rapuh, terutama jika negara kembali menggunakan kacamata lama dalam membaca Aceh.

Keputusan-keputusan politik yang mengabaikan sensitivitas Aceh, termasuk dalam penanganan bencana alam, tidak pernah berdiri sebagai kebijakan teknokratis semata. Dalam masyarakat pascakonflik, kebijakan semacam itu bekerja sebagai simbol. Dan simbol, di Aceh, selalu berkelindan dengan memori kekerasan dan pengingkaran.

Di sinilah negara kembali gagal membaca konteks. Aceh bukan sekadar wilayah otonomi khusus, melainkan ruang kesadaran historis. Seperti ditegaskan Prof. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad melalui konsep Acehnology, Aceh harus dipahami sebagai subjek dengan nalar epistemik sendiri. Negara yang memaksakan pendekatan seragam hanya akan melahirkan resistensi simbolik, meskipun senjata telah lama diturunkan.

Aceh hari ini bukan ancaman militer, tetapi cermin politik. Ia memantulkan pertanyaan yang belum dijawab negara, yakni sejauh mana Indonesia siap berdamai dengan sejarahnya sendiri sebagai negara pasca kolonial yang lahir dari keragaman pengalaman kedaulatan? Selama negara terus berlindung di balik stigma separatisme, Aceh akan tetap menjadi pengingat bahwa konflik tidak selalu lahir dari hasrat memisahkan diri, melainkan dari kegagalan kekuasaan mengakui martabat dan keadilan.

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…