Sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan fondasi jati diri suatu bangsa. Bangsa yang membiarkan sejarahnya direduksi, diselewengkan, atau bahkan dipalsukan, sejatinya sedang merelakan kehilangan kepribadiannya sendiri. Pada titik inilah Indonesia patut bercermin, apakah kita masih berdiri di atas sejarah yang kita perjuangkan dengan darah dan nyawa, atau justru di atas narasi yang difabrikasi oleh bekas penjajah?
Salah satu contoh paling krusial dari apa yang dapat disebut sebagai kecelakaan penulisan sejarah adalah peristiwa 27 Desember 1949. Selama puluhan tahun, tanggal ini terus diajarkan di buku pelajaran, kamus sejarah, dan narasi resmi negara sebagai hari “pengakuan kedaulatan” Indonesia oleh Belanda. Padahal, menurut kajian historiografi kritis, sebagaimana dikemukakan antara lain oleh Batara Hutagalung yang terjadi pada 27 Desember 1949 bukanlah pengakuan kemerdekaan Indonesia, melainkan transfer of sovereignty dari Pemerintah Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), sebuah entitas federal yang secara politis dirancang sebagai negara boneka.
Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag tidak pernah mempersoalkan atau mengakui Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai sumber kedaulatan Indonesia. Sebaliknya, Belanda memosisikan diri seolah-olah sebagai pihak yang “memberikan” kedaulatan, bukan mengakui kemerdekaan yang telah direbut dan diproklamasikan oleh bangsa Indonesia. Ironi sejarah mencapai puncaknya ketika hasil KMB justru mewajibkan Indonesia menanggung utang sekitar 4,5 miliar gulden atau setara lebih dari USD 1 miliar saat itu, yang di dalamnya termasuk biaya agresi militer Belanda. Dengan kata lain, bangsa yang dijajah dipaksa membayar biaya penjajah untuk membunuh rakyatnya sendiri.
Lebih penting lagi, secara politik dan konstitusional, hasil KMB tersebut telah ditolak dan dibatalkan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo pada 1956.
Langkah ini bukan keputusan emosional, melainkan koreksi atas cacat fundamental KMB yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan semangat Proklamasi. Penolakan itu bahkan didukung oleh sejumlah perwira TNI yang memilih mundur dari dinas militer sebagai bentuk sikap moral dan politik. Artinya, negara secara sadar pernah menyatakan bahwa kedaulatan Indonesia tidak bersumber dari KMB, melainkan dari Proklamasi 17 Agustus 1945.
Namun pertanyaannya, mengapa hingga hari ini narasi 27 Desember 1949 masih dipertahankan sebagai “pengakuan kedaulatan”?
Fakta yang jarang diungkap adalah bahwa Belanda sampai detik ini tidak pernah menerbitkan dokumen resmi yang secara tegas mengakui kemerdekaan Indonesia per 17 Agustus 1945, baik secara de facto maupun de jure. Yang ada hanyalah pengakuan atas hasil KMB dan eksistensi RIS. Dalam perspektif hukum internasional dan hubungan antarnegara, ini bukan persoalan simbolik, melainkan menyangkut martabat dan kesetaraan bangsa.
Bagaimana mungkin hubungan bilateral dibangun di atas fondasi sejarah yang timpang, ketika momen lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka tidak diakui secara jujur oleh bekas penjajahnya?
Keprihatinan ini semakin relevan ketika kita menengok praktik internal negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), misalnya, secara rutin mensosialisasikan “Empat Pilar Kebangsaan”: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ironisnya, Proklamasi 17 Agustus 1945, sebagai sumber legitimasi moral dan historis dari seluruh bangunan konstitusional tersebut tidak dicantumkan.
Penghilangan ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk reduksi sejarah yang berbahaya. Tanpa Proklamasi, empat pilar itu kehilangan akar eksistensialnya.
Dalam kajian filsafat sejarah, seperti ditegaskan Benedetto Croce dan E.H. Carr, sejarah selalu ditulis dari sudut pandang kepentingan. Pertanyaannya kemudian, kepentingan siapa yang diuntungkan dengan terus dipertahankannya narasi 27 Desember 1949 sebagai tonggak kedaulatan? Jika negara gagal meluruskan ini, publik berhak curiga bahwa telah terjadi normalisasi terhadap warisan kolonial dalam kesadaran kolektif bangsa.
Meluruskan sejarah bukan berarti memutus hubungan diplomatik dengan Belanda, melainkan menegakkan kebenaran historis sebagai dasar hubungan yang setara dan bermartabat. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah keputusan berdaulat bangsa Indonesia untuk berdiri sebagai negara merdeka, bukan hadiah, bukan hasil kompromi, dan bukan permohonan kepada penjajah. Selama negara abai terhadap fakta ini, selama itu pula Indonesia berisiko berdiri di atas narasi yang bukan miliknya sendiri.
Pada akhirnya, pertarungan atas sejarah adalah pertarungan atas masa depan. Bangsa yang berani menuntut kebenaran sejarahnya adalah bangsa yang percaya diri menghadapi dunia. Sebaliknya, bangsa yang membiarkan sejarahnya direkayasa, perlahan sedang diajari untuk lupa siapa dirinya.
Penulis: Sri Radjasa, MBA (Pemerhati Intelijen)








