Home » Opini » Republik yang Dibangun, Negara yang Direbut

Republik yang Dibangun, Negara yang Direbut

IMG-20251116-WA0045

DELAPAN puluh tahun setelah proklamasi, republik ini berjalan dengan gelora sejarah yang mengagumkan sekaligus memikul luka yang tak pernah tuntas. Kita menyaksikan negara yang mula-mula dibangun dengan keberanian, tetapi perlahan direbut oleh kekuatan-kekuatan yang bekerja senyap, terlatih, dan sangat terstruktur. Di balik gedung-gedung pemerintahan yang megah dan jargon demokrasi yang terus digaungkan, ada realita getir bahwa republik yang dulu diperjuangkan justru sedang dibajak dari dalam.

Pembangunan yang sejak awal dikelola secara tersentralisasi menempatkan rakyat jauh di belakang meja keputusan. Wilayah pinggiran, desa-desa terpencil, hingga masyarakat termarginalkan sekadar menjadi penonton atas agenda-agenda yang tidak mereka rumuskan. Kekosongan itu kemudian diisi oleh kelompok-kelompok yang melihat negara bukan sebagai ruang publik, tetapi sebagai ladang kuasa dan keuntungan.

Mereka lahir bukan dari legitimasi demokrasi, melainkan dari simbiosis modal, ambisi, dan patronase. Oligarki tumbuh, merembes, lalu beranak-pinak di dalam birokrasi, aparat hukum, politik, hingga media. Ini bukan fiksi thriller politik, melainkan kenyataan yang didokumentasikan banyak kajian tentang state capture di negara-negara berkembang.

Para filsuf politik sudah lama memberi peringatan. Hannah Arendt menyebut kondisi ini sebagai “runtuhnya ruang moral negara”, ketika institusi masih bekerja, tetapi tidak lagi by design, melainkan by order. Plato menulis bahwa demokrasi yang membiarkan ambisi mengalahkan kebijaksanaan akan berubah menjadi tirani yang dikendalikan oleh kehendak segelintir orang. Hari ini Indonesia memasuki bab yang persis seperti itu.

Satu dekade terakhir membuka jalan bagi konsolidasi kekuatan yang dikendalikan lingkar modal dan kelompok kepentingan. Mereka bukan sekadar lobi politik, mereka adalah godfather modern dengan jaringan yang rapi dengan pejabat yang patuh, aparat yang bisa diatur, makelar kasus yang gesit, preman berkedok ormas yang siap memobilisasi tekanan, hingga media yang tunduk pada arah tertentu.

Jaringan ini bekerja sebagai struktur paralel, nyaris seperti negara bayangan yang mengatur proses-proses vital tanpa harus duduk di kursi resmi. Di titik ini, garis batas antara kekuasaan legal dan kekuatan ilegal menjadi kabur.

Skandal tata niaga timah, fraud industri sawit, tambang ilegal yang tak pernah berhenti, penggelapan pajak skala besar, serta manipulasi politik elektoral hanyalah permukaan dari fenomena yang jauh lebih kompleks. Setiap kasus menunjukkan pola serupa, yaitu kolaborasi antara pejabat negara, pemilik modal, aparat hukum, konsultan politik, dan aktor-aktor non negara.

Indonesia hari ini sedang menghadapi organized crime yang tidak lagi berada di luar sistem, mereka telah menjadi bagian dari sistem itu sendiri.

Laode Ida sudah menegaskan bahwa Indonesia mulai memenuhi hampir seluruh indikator negara mafia, dimana hukum tunduk pada politik, partai berubah menjadi pasar posisi, media menjadi alat fabrikasi informasi, dan kritik publik diarahkan ke ranah kriminalisasi. Sebuah lanskap yang hanya mungkin muncul saat negara kehilangan keberpihakan moral dan politiknya pada rakyat.

Dalam momen genting, kepemimpinan nasional seharusnya menjadi jangkar moral yang menjaga negara dari keruntuhan etis. Namun langkah Presiden Prabowo yang memilih kompromi politik terhadap persoalan hukum yang menyeret Presiden Jokowi justru membentuk preseden yang menakutkan. Kompromi mungkin membuat politik terlihat stabil, namun ia sekaligus mengirimkan pesan bahwa kebenaran dan hukum dapat dinegosiasikan.

Inilah titik rawan di mana negara perlahan tergelincir ke ruang abu-abu. Dalam kajian keamanan nasional, kawasan ini dikenal sebagai killing ground, yaitu wilayah dimana hukum tak lagi menjadi panduan, sementara aktor informal semakin menguasai arena kekuasaan.

Negara masih berdiri, tetapi rapuh. Institusinya masih bekerja, tetapi kehilangan otoritas moral. Republik ini tidak sedang diserang dari luar, ia sedang digerogoti dari dalam oleh tangan-tangan yang memiliki akses terbesar ke kekuasaan.

Jalan keluar tentu tidak sesederhana seruan moral, tetapi juga tidak mungkin tanpa keberanian politik. Negara harus kembali kepada prinsip paling elementer, yaitu hukum yang ditegakkan tanpa kompromi, lembaga penegak hukum yang dibersihkan dari jaringan rente, pembatasan dominasi modal dalam politik, serta perlindungan terhadap suara kritis masyarakat sipil.

Tanpa langkah-langkah itu, republik ini akan terus meluncur menuju bentuk negara yang paling ditakuti oleh para perumus demokrasi yaitu negara yang hidup, tetapi kehilangan jiwa, negara yang bergerak, tetapi bukan atas kehendak rakyat, negara yang berdaulat, tetapi tidak berpengaruh terhadap oligarki yang mengendalikannya.

Pada akhirnya, pertanyaan paling mendasar kembali pada kita semua, akankah republik ini tetap dipertahankan oleh warganya, atau dibiarkan jatuh ke tangan mereka yang menganggap negara sebagai komoditas?

 

Penulis : Sri Radjasa (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…