Home » Aceh » Bunda Salma: Kasus PT BMU Jangan Jadi Polemik, Kawal Secara Transparan dan Adil

Bunda Salma: Kasus PT BMU Jangan Jadi Polemik, Kawal Secara Transparan dan Adil

IMG-20251108-WA0047

BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Aceh, Salmawati, SE., MM, atau yang akrab disapa Bunda Salma, menyerukan agar penanganan dugaan pelanggaran oleh PT Beri Mineral Utama (PT BMU) di Kabupaten Aceh Selatan dilakukan secara transparan, adil, dan proporsional.

Menurut Bunda Salma, pengawasan terhadap kasus tersebut penting agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dan polemik di tengah masyarakat. Ia menegaskan, proses hukum maupun administrasi yang sedang berjalan harus benar-benar terbuka dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Setiap persoalan pertambangan, terutama yang berdampak pada lingkungan dan menyangkut perubahan izin, seperti dari bijih besi menjadi emas, harus dikawal secara transparan. Ini tanggung jawab moral kita semua, demi menjaga investasi yang sehat dan kelestarian lingkungan Aceh,” ujarnya saat dihubungi Serambi Indonesia, Sabtu, 8 Oktober 2025.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi desakan Ketua Inisiator Muda Nusantara (IMN), Ilham Rizky Maulana, yang meminta Kapolda Aceh menuntaskan penyelidikan dugaan tindak pidana lingkungan yang melibatkan PT BMU.

Bunda Salma menegaskan, Komisi III DPRA memberi perhatian khusus terhadap sektor pertambangan dan iklim investasi di Aceh. Ia berharap setiap investor yang masuk dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah, bukan sebaliknya menjadi beban lingkungan.

“Kami menghargai langkah aparat penegak hukum dan instansi teknis yang sudah bekerja. Kalau memang ada pelanggaran pidana, silakan diproses sesuai hukum. Tapi kalau tidak ada, pencabutan izin sudah cukup sebagai bentuk penegakan aturan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa DPRA akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan pertambangan di Aceh tidak keluar dari koridor hukum dan kepentingan rakyat.

“Kami mendorong sinergi antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat supaya masalah seperti ini tidak berlarut-larut. Prinsipnya, semua harus terbuka, objektif, dan berpihak pada keadilan,” tutupnya.(DNQ)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…