Home » Opini » Keadilan yang Menunggu Nyali Kejaksaan

Keadilan yang Menunggu Nyali Kejaksaan

IMG-20251026-WA0032

ADA sesuatu yang menggelitik ketika Jaksa Agung ST Burhanuddin mengumumkan evaluasi menyeluruh terhadap para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri belum lama ini. Pernyataan itu disampaikan dengan bahasa yang tegas, di tengah pelantikan 17 Kajati dan 20 pejabat eselon II di Gedung Utama Kejaksaan Agung. Namun yang lebih menarik bukan kata-katanya, melainkan konteks politik yang merayap di baliknya, ada negara sedang berupaya menata ulang arah pemberantasan korupsi setelah bertahun-tahun berjalan dengan ritme yang tersendat dan penuh kompromi.

Presiden Prabowo, dalam beberapa kesempatan, sudah terang-terangan marah di ruang publik. Ia menyebut jajaran direksi BUMN hidup dalam kemewahan yang menggelikan berupa tantiem berlapis, fasilitas istimewa, gaji yang melonjak hingga ratusan kali lipat dari upah pekerja, namun memberi kontribusi yang justru membebani negara. Di balik wacana transformasi BUMN, angka kerugian negara yang beredar mendekati seribu triliun rupiah. Jika angka ini benar, kita tidak sedang berbicara tentang korupsi biasa, tetapi tentang penyakit struktural yang merusak sistem ekonomi dan logika kebernegaraan.

Instruksi Prabowo kepada Kejaksaan jelas yakni tindak, seret, dan bersihkan. Namun di sinilah jebakan laten menunggu. Pemberantasan korupsi di tingkat elite akan kehilangan maknanya jika jaringan yang menopang korupsi di daerah dibiarkan utuh. Di sejumlah kabupaten dan kota, kejaksaan justru bermain di wilayah abu-abu kekuasaan. Ada pola lama yang bekerja dengan rapi, dimana jaksa lokal menjadi backing kontraktor tertentu, mengatur tender proyek daerah, mematikan kompetisi, dan mengubah hukum menjadi alat ekonomi rente. Kabupaten dan Kota Tangerang hanyalah contoh yang bocor ke publik. Di tempat lain, praktik serupa berjalan lebih sunyi dan karena itu lebih mematikan.

*Siapa Mengawasi Para Penjaga?*

Kita hidup dalam fase ketika bahasa moral lembaga penegak hukum tidak lagi dipercaya begitu saja. Kepolisian terjebak dalam stigma transaksi perkara. KPK terperangkap dalam perebutan kendali politik. Publik mulai memahami bahwa hukum di Indonesia sering kali berjalan bukan pada rel keadilan, tetapi pada poros kekuasaan.

Di tengah kelelahan itu, Kejaksaan tiba-tiba dipandang sebagai harapan terakhir. Suatu situasi yang ironis sekaligus berbahaya, bahwa semakin besar harapan, semakin dalam luka jika dikhianati.

Masalahnya sederhana yaitu sapu yang digunakan untuk membersihkan korupsi tidak pernah datang dalam keadaan steril. Ia selalu berada dalam genggaman mereka yang juga bisa tergoda. Maka pertanyaan utamanya bukan apakah Kejaksaan bisa menyapu bersih, tetapi apakah ia bersedia mengarahkan sapunya ke arah yang paling sensitif yakni ke tubuhnya sendiri.

Sebab kita mengenal jenis-jenis “bersih” dalam realitas birokrasi yaitu ada yang bersih karena prinsip, ada yang bersih karena takut, ada pula yang bersih karena belum mendapat kesempatan. Pintu itu selalu ada. Yang membedakan hanya nyali untuk tidak membukanya.

Keadilan di negeri ini terlalu sering dibuat menunggu. Menunggu jeda politik. Menunggu kompromi. Menunggu kesiapan. Padahal, hukum, jika ia ingin dihormati, harus bertindak sebelum semua siap. Karena keadilan yang menunggu adalah keadilan yang merapuh.

Evaluasi Kejaksaan yang kini diumumkan tidak boleh berhenti pada kertas laporan kinerja. Ia harus turun sampai ke simpul-simpul gelap yaitu ruang lobi proyek daerah, meja koordinasi gelap, jaringan rente yang bekerja di bawah nama hukum. Jika agenda ini berhenti di tengah jalan, kita hanya akan menyaksikan drama lama dimana sapu mengarah ke luar, tetapi sengaja tidak menyentuh debu di dalam.

Republik sudah terlampau lama dibersihkan dengan gerakan kosmetik. Kini waktunya kita melihat apakah Kejaksaan berani melakukan pembersihan yang menyakitkan. Jika tidak, sejarah akan mencatat bahwa lagi-lagi hukum tidak gagal, melainkan memilih untuk gagal.

 

 

Penulis : Sri Radjasa MBA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…