Home » Hukum » Alamp Aksi Minta APH Tetap Selidiki Dugaan Penyimpangan Proyek Penanganan Longsor Pameu-Genting Gerbang

Alamp Aksi Minta APH Tetap Selidiki Dugaan Penyimpangan Proyek Penanganan Longsor Pameu-Genting Gerbang

InCollage_20251026_205648134

BANDA ACEH – DPW Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Aceh meminta aparat penegak hukum untuk tetap melakukan penyelidikan mendalam atas dugaan penyimpangan pada proyek penanganan longsor di jalur Pameu-Genting Gerbang. Desakan ini disampaikan menyusul klarifikasi kontraktor melalui media online yang dinilai belum menjawab sejumlah temuan teknis serta indikasi pelanggaran prosedur di lapangan.

Ketua DPW Alamp Aksi Aceh, Mahmud Padang, mengatakan pihaknya menerima informasi serta dokumentasi yang menunjukkan dugaan bahwa pekerjaan pondasi tiang bore file pada bagian lereng proyek tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan. Menurut laporan warga dan tenaga teknis di lapangan, pemasangan bore file yang seharusnya memiliki kedalaman enam meter diduga hanya masuk lima meter. Setelah itu, tulangan diduga dipotong di permukaan dan lubang langsung dicor sehingga terlihat seolah-olah telah selesai terpasang sempurna.

“Apabila benar bore file dipasang tidak sesuai kedalaman dan tulangan tidak tertanam penuh hingga ke dasar fondasi, maka kekuatan struktur penahan tebing tentu tidak terjamin. Ini bukan sekadar kekurangan mutu, tetapi menyangkut keselamatan publik yang menggunakan jalan tersebut setiap hari,” kata Mahmud di Banda Aceh, Minggu malam, 26 Oktober 2025.

Mahmud menyebut penggunaan casing bore yang diduga tidak sesuai ukuran desain menyebabkan rangka besi tulangan bore file tidak dapat masuk ke dalam lubang yang dibor. Kondisi itu berpotensi menyebabkan struktur inti penahan tanah tidak memiliki kekuatan tekan dan tarik yang seharusnya. Menurut Mahmud, dugaan tindakan memotong tulangan lalu melakukan pengecoran langsung di permukaan justru menyembunyikan kondisi tersebut dari pengawasan kasat mata.

Selain itu, Alamp Aksi juga menyoroti adanya dugaan penggunaan material pasir dan batu yang berasal dari sumber galian C tidak berizin. Penggunaan material ilegal, menurut Mahmud, bukan hanya melanggar ketentuan perundang-undangan, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas konstruksi karena tidak melalui proses uji mutu sebagaimana yang dipersyaratkan dalam proyek konstruksi negara.

Pihaknya juga menerima laporan dugaan penggunaan bahan bakar minyak untuk alat berat yang tidak sesuai jalur distribusi resmi. Jika benar, kata Mahmud, praktik tersebut berkaitan dengan tindak pidana di sektor migas yang harus ditelusuri oleh aparat penegak hukum.

Proyek Penanganan Longsoran Pameu–Genting Gerbang Tahap II dengan pagu anggaran Rp7,401 miliar tersebut berada di bawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Aceh dan dikerjakan oleh CV. KHANA Prakarsa berdasarkan kontrak tertanggal 31 Juli 2025 dengan masa kerja 150 hari kalender.

Mahmud menilai klarifikasi kontraktor belum memberikan jawaban teknis yang dapat dibuktikan secara faktual di lapangan. Untuk itu, ia meminta Kejaksaan Tinggi Aceh, Polda Aceh, Inspektorat, dan BPKP melakukan audit fisik sebelum pekerjaan dinyatakan selesai dan diserahterimakan.

“Hal ini bukan sekadar persoalan administrasi pengadaan. Jalan ini digunakan masyarakat umum. Jika struktur penahan tidak memiliki kekuatan memadai, risiko longsor kembali dapat terjadi kapan saja. Karena itu, penyelidikan harus dilakukan menyeluruh dan transparan,” ujarnya.

Pihaknya menegaskan bahwa pengawasan publik terhadap proyek infrastruktur harus terus diperkuat, terlebih proyek yang terkait langsung dengan keselamatan masyarakat.

“Kami berharap aparat penegak hukum tidak hanya berhenti pada klarifikasi tertulis pihak pelaksana. Harus ada uji teknis dan pemeriksaan lapangan. Keselamatan warga tidak boleh ditutup oleh narasi formal semata,” tegasnya.(RIL)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…