Home » Aceh » TTI : Kursi Direktur RSZA Jangan Jadi Barang Dagangan Politik

TTI : Kursi Direktur RSZA Jangan Jadi Barang Dagangan Politik

IMG-20251023-WA0007

BANDA ACEH – Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), agar tidak asal tunjuk dalam memilih Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Lembaga pemantau itu menilai, jabatan strategis di rumah sakit tipe A tersebut rawan dijadikan ajang jual beli jabatan dan bancakan proyek.

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengatakan RS Zainoel Abidin adalah rumah sakit rujukan tertinggi di Aceh dengan status akreditasi paripurna, sehingga sudah semestinya dipimpin oleh sosok yang kompeten di bidang kesehatan dan manajemen rumah sakit.

“Ini bukan posisi seremonial atau hadiah politik. Gubernur harus benar-benar selektif dan memilih orang yang paham manajemen kesehatan. Kalau salah pilih, yang hancur bukan cuma sistem rumah sakit, tapi juga kepercayaan publik,” ujar Nasruddin dalam keterangannya, Kamis, 23 Oktober 2025.

Ia menilai isu jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Aceh semakin meresahkan. Di sejumlah instansi, posisi strategis disebut-sebut bisa “dibeli” dengan tarif tertentu, meski sulit dibuktikan secara hukum. “Publik sudah bisa membaca siapa yang diangkat dan apakah sesuai dengan bidangnya. Rakyat tidak bisa lagi dibodohi,” katanya.

Nasruddin menegaskan, rumah sakit besar seperti RSZA tidak boleh dijadikan ladang bisnis politik. Menurutnya, besarnya anggaran di rumah sakit itu membuat banyak pihak berlomba-lomba melobi demi keuntungan pribadi.

“RSZA itu magnet uang. Dari pengadaan obat, alat medis, sampai jasa cleaning service, semua ada potensi cuan. Bayangkan, disinyalir fee dari pihak ketiga bisa mencapai 25 persen, cashback alat kesehatan bisa 20 persen. Semua orang tahu ini rahasia umum,” ujar Nasruddin.

Ia juga mengkritik sistem e-purchasing dan e-katalog yang semestinya menjadi instrumen transparansi, namun kini justru disalahgunakan. “Mini kompetisi e-katalog versi 6.0 malah dijadikan arena persekongkolan. Semua penawaran mendekati HPS. Artinya, persaingan itu semu,” ucapnya.

Menurut Nasruddin, jabatan Direktur RSZA harus diberikan kepada orang yang berpengalaman memimpin rumah sakit dan memiliki integritas tinggi. “Rumah sakit ini butuh pemimpin yang paham pelayanan publik, bukan yang pandai melobi. Kalau Mualem salah pilih, kehancuran tinggal menunggu waktu,” tutupnya.(RIL)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…