Home » Opini » Danantara di Sarang Penyamun

Danantara di Sarang Penyamun

IMG-20251023-WA0002

INDONESIA sedang menapaki babak baru pengelolaan aset negara. Di tengah semangat reformasi birokrasi dan kemandirian ekonomi, lahirlah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah lembaga yang diharapkan menjadi mesin penggerak investasi nasional. Tapi sebelum kering tinta peraturannya, publik sudah mencium aroma busuk, dimana ada tangan-tangan lama yang hendak menjarah dari balik jargon kemakmuran.

Danantara berencana menanamkan Rp16 triliun di pasar modal. Menurut Chief Investment Officer (CIO) Pandu Patria Sjahrir, dana itu akan ditempatkan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan saham-saham perusahaan dengan fundamental kuat. Sepintas, ini tampak sebagai langkah modern dan profesional. Namun, jika dilihat dari siapa yang bicara dan kemana uang itu mungkin mengalir, narasi idealisme itu berubah menjadi kisah lama, yaitu uang rakyat yang kembali berputar di lingkaran oligarki.

Aroma Oligarki dalam Investasi Negara

Nama Pandu Patria Sjahrir bukan nama asing di dunia bisnis dan kekuasaan. Ia keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, sekaligus tokoh sentral dalam arah kebijakan ekonomi pemerintahan. Pandu juga menjabat Wakil Direktur Utama PT Toba Bara Sejahtra Tbk (TOBA) dan Komisaris Utama GoTo Financial, dua perusahaan yang beririsan langsung dengan jejaring elite politik dan bisnis.

Di sinilah persoalan mulai mengerucut. Publik berhak curiga bahwa Danantara bisa diseret menjadi alat penyelamat bagi perusahaan yang sedang sekarat, khususnya GoTo, raksasa digital yang sahamnya terjun bebas dari Rp270 menjadi Rp55 per lembar. Dengan kepemilikan 23 miliar lembar saham, Telkomsel/Telkom menanggung kerugian hingga lebih dari Rp5 triliun, uang negara yang membusuk di lantai bursa.

Rumor beredar bahwa Danantara akan “menyelamatkan” GoTo lewat investasi baru. Jika ini benar, maka Danantara bukan lagi lembaga pengelola kekayaan negara, melainkan penebus dosa korporasi gagal. Negara dipaksa menambal lubang yang digali sendiri oleh pejabat dan kroninya.

Lebih jauh, ada benang merah yang tak bisa diabaikan bahwa Erick Thohir, Menteri BUMN saat investasi itu terjadi, dan Boy Thohir, kakaknya, pemegang saham besar GoTo. Kini, ketika nilai saham rontok, muncul skema baru dengan wajah baru yakni Danantara. Polanya klasik, ketika bisnis kroni gagal, negara dipaksa menjadi dokter sekaligus pembayar utang moral mereka.

Ujian Moral di Tengah Bayang Kekuasaan

Presiden Prabowo Subianto pernah menyebut Danantara sebagai “kekuatan masa depan Nusantara.” Tapi masa depan itu hanya bisa lahir jika lembaga ini dijaga dari tangan kotor para penyamun berjas yang mengintai di sekitarnya. Sejarah menunjukkan, hampir setiap lembaga ekonomi negara yang lahir dari idealisme, mati di pelukan oligarki.

Filsuf Jean-Jacques Rousseau menulis, kontrak sosial antara rakyat dan negara hanya sah bila kekuasaan bekerja untuk volonté générale yaitu kehendak umum. Ketika uang publik digunakan untuk menyelamatkan bisnis yang gagal karena keserakahan, negara telah melanggar kontrak moral itu.

Prabowo kini berada di ujung ujian kepemimpinan, apakah ia akan menjadikan Danantara simbol kedaulatan ekonomi bangsa, atau membiarkannya menjadi alat perampokan baru yang legal secara administratif tapi busuk secara moral?

Danantara adalah perawan yang baru lahir, membawa harapan untuk membangun kemandirian ekonomi Indonesia. Tapi di sekelilingnya, para penyamun sudah menunggu, pejabat yang lihai berbicara tentang nasionalisme sambil berbisnis di bawah meja, pengusaha yang kehilangan uangnya tapi tidak kehilangan pengaruhnya, dan birokrat yang pandai menjual kebijakan dengan bahasa “penyelamatan ekonomi.”

Jika Prabowo membiarkan Danantara diseret ke lubang itu, maka ia bukan hanya kehilangan sebuah lembaga, tapi juga kepercayaan moral bangsa.

Seperti kata Thomas Jefferson, “Ketika pemerintah menjadi alat bagi segelintir orang untuk memperkaya diri, maka republik telah kehilangan jiwanya.” Kini, jiwa republik itu sedang diuji, bukan oleh musuh asing, tetapi oleh bajingan yang duduk di kursi empuk negara.

Danantara harus diselamatkan sebelum ia benar-benar menjadi perawan di sarang penyamun.

 

 

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…