Home » Opini » Negeri yang Kalah oleh Banditnya Sendiri

Negeri yang Kalah oleh Banditnya Sendiri

IMG-20251021-WA0028

Di negeri ini, kemiskinan telah menjadi pemandangan yang akrab. Ia tumbuh seperti ilalang di halaman republik yang tak lagi mengenali makna janji kemerdekaannya sendiri. Republik yang lahir dari darah dan tekad para pejuang kini seolah jatuh di kaki para bandit, sekelompok orang yang berwajah santun namun berlumur najis kekuasaan. Mereka bukan lagi sekadar pencuri uang negara, melainkan perampas martabat bangsa.

Puisi “Republik Bandit” menjadi cermin getir tentang wajah Indonesia hari ini. “Ada bandit kuasai eksekutif, ada bandit kuasai legislatif, ada bandit kuasai lembaga hukum.” Kalimat itu bukan hiperbola, ia adalah diagnosis sosial yang menelanjangi fakta bahwa korupsi kini bukan lagi penyakit, melainkan sistem imun baru dalam tubuh kekuasaan.

Dalam situasi inilah muncul sosok seperti Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan yang berani menyingkap kebusukan di jantung institusi negara. Gaya bicaranya lugas, langkahnya tak bertele-tele, seperti seorang dokter bedah yang tak gentar menoreh luka untuk menyembuhkan tubuh republik. Namun, langkah itu justru mengusik sarang bandit. Begitu ia bicara soal kebocoran keuangan negara dan mafia kebijakan fiskal, para bandit keluar dari persembunyian dengan menggertak, menebar fitnah, bahkan mengancam keluarganya.

Fenomena ini bukan sekadar kisah tentang satu pejabat yang diteror. Ia adalah metafora tentang bagaimana state capture bekerja di republik ini, ketika kebijakan negara dibajak oleh segelintir elite yang memanipulasi birokrasi untuk menumpuk rente. Bandit tidak lagi bersembunyi di balik bayangan, mereka kini duduk di kursi empuk kekuasaan, berseragam rapi, berbicara tentang “pembangunan” sambil menandatangani kontrak yang mengalirkan uang rakyat ke kantong pribadi.

Menurut Transparency International, indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2024 turun ke skor 34 dari 100, menempatkan kita di bawah Malaysia, Thailand, bahkan Timor Leste. Penurunan ini bukan sekadar angka, ia mencerminkan kerapuhan institusi dan pudarnya etika publik. Sementara itu, laporan BPK menunjukkan potensi kerugian negara akibat penyalahgunaan anggaran tahun lalu mencapai Rp 30,74 triliun, sebuah angka yang cukup untuk membangun ribuan sekolah atau rumah sakit di daerah terpencil.

Bandit-bandit itu bukan sekadar perampok uang rakyat, mereka juga perampok narasi kebangsaan. Mereka bicara tentang nasionalisme, tapi memaknai cinta tanah air sebagai cinta pada proyek dan tender. Mereka mengutip Pancasila, tapi menukar nilai-nilainya dengan loyalitas kepada klan politik. Dalam bahasa filsafat Hannah Arendt, inilah banalitas kejahatan, ketika kekuasaan kehilangan empati, dan kejahatan dijalankan bukan karena kebencian, tapi karena kebiasaan.

Lihatlah bagaimana negara bereaksi. Alih-alih melindungi para reformis seperti Purbaya, negara justru tampak canggung, seolah lebih takut pada kegaduhan elite daripada kehancuran moral bangsa. Inilah yang oleh sosiolog Norwegia, Johan Galtung, disebut sebagai structural violence, yaitu kekerasan yang tak menumpahkan darah, tapi membunuh keadilan dari dalam sistem.

Indonesia adalah republik yang dibangun di atas idealisme berupa keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan kemakmuran bersama. Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai itu dirampas oleh para bandit plat merah, baik itu birokrat rakus, politisi licik, dan pengusaha oportunis yang menjadikan negara sebagai ladang perburuan rente. Mereka berkelindan dalam relasi patronase yang menjadikan hukum tak lebih dari alat barter kekuasaan.

Namun sejarah selalu menyimpan ironi. Bangsa ini pernah mengusir penjajah dengan bambu runcing, melawan korupsi dengan darah dan keberanian. Jika hari ini bandit menebar teror, rakyat tak perlu gentar. Seperti kata Chairil Anwar berbunyi “Sekali berarti, sesudah itu mati.” Kebenaran mungkin terluka, tapi ia tak akan mati. Sebesar apa pun kejahatan berkuasa, sekecil apa pun kebaikan tak akan binasa.

Purbaya bukan sekadar pejabat; ia simbol perlawanan terhadap republik yang nyaris kehilangan jiwanya. Ia adalah pengingat bahwa keberanian bukan hanya melawan musuh di medan perang, tapi juga menantang kezaliman di meja birokrasi.

Negeri ini memang belum sepenuhnya kalah. Tapi jika kita terus diam, membiarkan bandit mengatur arah negara, maka benar adanya, bahwa Indonesia bukan lagi republik rakyat, melainkan republik bandit. Dan sejarah, pada akhirnya, tidak akan berpihak pada para bandit.

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes : Kolom Opini adalah gagasan, pandangan, pendapat dan tanggung jawab sepenuhnya penulis

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…