Home » Daerah » Zuhari Desak Moratorium Tambang, Apresiasi Langkah Tegas Bupati Abdya

Zuhari Desak Moratorium Tambang, Apresiasi Langkah Tegas Bupati Abdya

IMG-20251008-WA0011

ABDYA– Putra asli Manggeng Raya, Zuhari Alvinda Haris, menyambut positif keputusan Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Dr. Safaruddin, S.Sos., M.S.P., yang mencabut rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Laguna Jaya Tambang di kawasan Manggeng–Lembah Sabil. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat dan upaya menjaga lingkungan.

“Kami sangat mengapresiasi sikap Bupati Abdya yang cepat merespons penolakan masyarakat terhadap aktivitas tambang di daerah kami. Pencabutan rekomendasi WIUP PT Laguna Jaya Tambang adalah keputusan penting dan kami mendukung penuh langkah itu,” ujar Zuhari di Manggeng, Selasa, 7 Oktober 2025.

Namun, menurutnya, perjuangan belum selesai. Ia menegaskan bahwa masyarakat Manggeng Raya akan terus mengawal proses pembatalan izin tersebut agar benar-benar tuntas dan tidak berhenti pada perubahan administratif semata.

“Kami tidak ingin ada praktik ‘berganti kulit’ izin yang hanya mengelabui publik. Kami ingin kepastian bahwa lingkungan kami benar-benar terbebas dari ancaman tambang yang merusak,” katanya dengan nada tegas.

Zuhari juga mendesak Pemerintah Kabupaten Abdya untuk menetapkan moratorium perizinan tambang di seluruh wilayah kabupaten. Ia menilai, tanpa kebijakan itu, kerusakan lingkungan dan konflik sosial akibat aktivitas tambang bisa terus berulang.

“Moratorium adalah langkah mendesak agar Abdya tidak jatuh dalam jebakan eksploitasi yang merugikan rakyat. Pemerintah harus berani menata ulang arah kebijakan tambang dan memberi ruang bagi penetapan kawasan tambang rakyat yang lebih berkeadilan dan ramah lingkungan,” ujarnya.

Zuhari berharap langkah Bupati Safaruddin menjadi momentum baru bagi Abdya untuk menata ulang tata kelola sumber daya alam secara transparan dan berkelanjutan. “Ini bukan hanya soal tambang, tapi soal masa depan Abdya dan generasi kami,” tutupnya.(RIL)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…