ABDYA– Putra asli Manggeng Raya, Zuhari Alvinda Haris, menyambut positif keputusan Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Dr. Safaruddin, S.Sos., M.S.P., yang mencabut rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Laguna Jaya Tambang di kawasan Manggeng–Lembah Sabil. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat dan upaya menjaga lingkungan.
“Kami sangat mengapresiasi sikap Bupati Abdya yang cepat merespons penolakan masyarakat terhadap aktivitas tambang di daerah kami. Pencabutan rekomendasi WIUP PT Laguna Jaya Tambang adalah keputusan penting dan kami mendukung penuh langkah itu,” ujar Zuhari di Manggeng, Selasa, 7 Oktober 2025.
Namun, menurutnya, perjuangan belum selesai. Ia menegaskan bahwa masyarakat Manggeng Raya akan terus mengawal proses pembatalan izin tersebut agar benar-benar tuntas dan tidak berhenti pada perubahan administratif semata.
“Kami tidak ingin ada praktik ‘berganti kulit’ izin yang hanya mengelabui publik. Kami ingin kepastian bahwa lingkungan kami benar-benar terbebas dari ancaman tambang yang merusak,” katanya dengan nada tegas.
Zuhari juga mendesak Pemerintah Kabupaten Abdya untuk menetapkan moratorium perizinan tambang di seluruh wilayah kabupaten. Ia menilai, tanpa kebijakan itu, kerusakan lingkungan dan konflik sosial akibat aktivitas tambang bisa terus berulang.
“Moratorium adalah langkah mendesak agar Abdya tidak jatuh dalam jebakan eksploitasi yang merugikan rakyat. Pemerintah harus berani menata ulang arah kebijakan tambang dan memberi ruang bagi penetapan kawasan tambang rakyat yang lebih berkeadilan dan ramah lingkungan,” ujarnya.
Zuhari berharap langkah Bupati Safaruddin menjadi momentum baru bagi Abdya untuk menata ulang tata kelola sumber daya alam secara transparan dan berkelanjutan. “Ini bukan hanya soal tambang, tapi soal masa depan Abdya dan generasi kami,” tutupnya.(RIL)








