Home » Aceh » Dek Gam: Selamatkan Babahrot dari Serbuan Tambang

Dek Gam: Selamatkan Babahrot dari Serbuan Tambang

IMG-20251007-WA0029

BANDA ACEH – Suara penolakan terhadap ekspansi tambang di Aceh Barat Daya kembali bergema. Kali ini datang dari tokoh muda Babahrot, Dek Gam, yang menyerukan agar pemerintah daerah menghentikan laju perizinan tambang di wilayahnya. Ia menilai Babahrot dan Kuala Batee kini terancam berubah dari kawasan hijau pertanian menjadi ladang eksploitasi sumber daya mineral.

“Babahrot bukan kawasan pertambangan, tapi wilayah pertanian dan sumber air masyarakat. Kalau semua lahan diserahkan ke perusahaan tambang, ke mana lagi rakyat harus menggantungkan hidup?” ujar Dek Gam dalam pernyataannya, Selasa, 7 Oktober 2025.

Berdasarkan data yang diperolehnya, sedikitnya sembilan perusahaan tambang telah atau tengah bersiap beroperasi di dua kecamatan tersebut. Luas izin usaha pertambangan (IUP) yang kian melebar dinilai mengancam keseimbangan ekologis dan sosial.

Dek Gam mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya agar menghentikan penerbitan izin baru dan melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan yang sudah beroperasi. Ia mengingatkan, pemerintah tidak boleh tunduk pada tekanan korporasi yang tak memberi manfaat bagi masyarakat maupun daerah.

“Kalau dibiarkan, ini bisa memicu konflik antara warga dan perusahaan. Jangan tunggu rakyat menjadi korban akibat lemahnya kebijakan,” tegasnya.

Selain tambang berizin, ia juga menyoroti tambang ilegal yang masih beroperasi secara bebas di kawasan Babahrot. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menindak tegas semua pelaku tanpa pandang bulu, sebagaimana instruksi Gubernur Aceh soal pemberantasan tambang tanpa izin.

“Jangan hanya tambang rakyat kecil yang ditindak, sementara perusahaan besar yang melanggar aturan dibiarkan,” katanya.

Isu pertambangan di Aceh Barat Daya kini terus mengemuka. Laporan kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, dan berkurangnya lahan produktif mulai bermunculan dari wilayah yang selama ini dikenal sebagai lumbung pertanian Babahrot. Desakan publik agar pemerintah meninjau ulang kebijakan tambang pun kian menguat mengingat ancaman kehilangan ruang hidup di tengah janji pembangunan yang tak kunjung berpihak pada rakyat.(Red)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…