Home » Aceh » Kapolda Aceh Galang Dukungan, Green Policing Resmi Dideklarasikan

Kapolda Aceh Galang Dukungan, Green Policing Resmi Dideklarasikan

IMG-20251002-WA0040

BANDA ACEH– Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menggandeng para pemangku kepentingan untuk mendeklarasikan Green Policing atau pemolisian hijau sebagai strategi memberantas tambang ilegal di Aceh. Deklarasi berlangsung di Aula Machdum Sakti Polda Aceh, Kamis, 2 Oktober 2025, dan dihadiri Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, bersama sejumlah pejabat daerah.

Green Policing diproyeksikan sebagai pendekatan baru yang menggabungkan filosofi, strategi, dan aksi nyata guna mendorong kemitraan antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat. Tujuannya bukan hanya menindak pelanggaran, tetapi juga membangun kesadaran kolektif menjaga lingkungan.

Dalam naskah deklarasi, para pihak sepakat menolak segala bentuk Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Komitmen itu mencakup mendukung sosialisasi larangan dan dampak tambang ilegal, mendorong realisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai alternatif yang sah, saling berbagi informasi valid terkait aktivitas PETI, serta berkolaborasi menegakkan hukum secara terpadu dan berkelanjutan.

“Green Policing adalah wujud komitmen Polri menjaga alam Aceh untuk generasi mendatang. Tambang ilegal bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut kelestarian hidup kita semua,” kata Marzuki.

Kapolda menegaskan, praktik tambang ilegal telah membawa kerusakan ekologis dan sosial. Dari hutan gundul, sungai tercemar, potensi longsor, banjir bandang, hingga konflik horizontal di masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kerugian negara bukan satu-satunya taruhan, melainkan juga keberlangsungan hidup orang banyak.

Alumni Akabri 1991 itu menutup pesannya dengan ajakan kepada seluruh masyarakat untuk tidak terlibat dalam tambang ilegal. “Kalau menemukan indikasi, segera laporkan. Ini tugas kita bersama,” ujarnya.(RIL)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…