Home » Opini » OJK Harus Menutup Bank UOB Indonesia

OJK Harus Menutup Bank UOB Indonesia

IMG-20251001-WA0027

DUNIA perbankan berdiri di atas dua pilar yakni kehati-hatian dan kepercayaan. Begitu salah satunya runtuh, bukan hanya satu bank yang goyah, melainkan seluruh sistem keuangan ikut terguncang. Kasus dugaan penggelapan aset nasabah oleh PT Bank UOB Indonesia adalah contoh nyata bagaimana dua prinsip itu diinjak-injak.

Seorang nasabah menyerahkan sertifikat tanah sebagai bukti bonafiditas kredit. Sertifikat itu berupa SHGB No 81 seluas 17.220 meter persegi di Kabupaten Tangerang tak pernah kembali. Perjanjian kredit pun tak pernah ada. Namun dokumen tersebut justru diajukan oleh pihak bank ke Badan Pertanahan Nasional pada 2024. Nilai kerugiannya mencapai Rp 87 miliar. Sebuah modus lama dengan aroma kejahatan yang terang-benderang berupa penipuan, pemalsuan, dan penyalahgunaan kepercayaan.

Lebih buruk lagi, kasus ini menyeret nama pejabat tinggi bank dan diduga melibatkan oknum aparat hukum. Artinya, kita bukan sedang bicara soal ulah satu pegawai nakal, melainkan indikasi kejahatan perbankan yang terorganisir. Pada titik ini, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib satu nasabah, tetapi kepercayaan publik pada lembaga keuangan.

Kepercayaan adalah mata uang utama perbankan. Tanpa itu, bank hanyalah bangunan megah tanpa jiwa. Sejarah membuktikan, krisis moneter 1998 berawal dari runtuhnya keyakinan publik pada bank yang menyeleweng. Begitu nasabah berbondong-bondong menarik dananya, sistem keuangan ambruk. Kini, meski skalanya berbeda, bara itu kembali terlihat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak bisa menutup mata. Undang-Undang OJK memberi mandat jelas agar melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen pun mewajibkan bank bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah. Diam berarti membiarkan predator berkeliaran di jantung ekonomi.

Indonesia sedang menggaungkan inklusi keuangan, menargetkan 90 persen literasi finansial pada 2029. Namun bagaimana rakyat bisa percaya jika bank yang mestinya menjaga malah menjarah? Bagaimana negara bisa meyakinkan publik jika aparat penegak hukum justru ikut bermain?

Karena itu, jika tuduhan ini terbukti, langkah tegas harus diambil bahwa OJK wajib menutup Bank UOB Indonesia. Bukan hanya untuk menghukum satu lembaga, tetapi juga mengirim pesan moral bahwa kepercayaan publik lebih berharga daripada izin usaha sebuah bank.

Jika OJK gagal, kerusakan yang ditinggalkan bukan hanya kerugian materiil nasabah, melainkan erosi legitimasi negara di mata rakyat. Dan ketika kepercayaan publik hilang, krisis tinggal menunggu waktu.

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…