DUNIA perbankan berdiri di atas dua pilar yakni kehati-hatian dan kepercayaan. Begitu salah satunya runtuh, bukan hanya satu bank yang goyah, melainkan seluruh sistem keuangan ikut terguncang. Kasus dugaan penggelapan aset nasabah oleh PT Bank UOB Indonesia adalah contoh nyata bagaimana dua prinsip itu diinjak-injak.
Seorang nasabah menyerahkan sertifikat tanah sebagai bukti bonafiditas kredit. Sertifikat itu berupa SHGB No 81 seluas 17.220 meter persegi di Kabupaten Tangerang tak pernah kembali. Perjanjian kredit pun tak pernah ada. Namun dokumen tersebut justru diajukan oleh pihak bank ke Badan Pertanahan Nasional pada 2024. Nilai kerugiannya mencapai Rp 87 miliar. Sebuah modus lama dengan aroma kejahatan yang terang-benderang berupa penipuan, pemalsuan, dan penyalahgunaan kepercayaan.
Lebih buruk lagi, kasus ini menyeret nama pejabat tinggi bank dan diduga melibatkan oknum aparat hukum. Artinya, kita bukan sedang bicara soal ulah satu pegawai nakal, melainkan indikasi kejahatan perbankan yang terorganisir. Pada titik ini, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib satu nasabah, tetapi kepercayaan publik pada lembaga keuangan.
Kepercayaan adalah mata uang utama perbankan. Tanpa itu, bank hanyalah bangunan megah tanpa jiwa. Sejarah membuktikan, krisis moneter 1998 berawal dari runtuhnya keyakinan publik pada bank yang menyeleweng. Begitu nasabah berbondong-bondong menarik dananya, sistem keuangan ambruk. Kini, meski skalanya berbeda, bara itu kembali terlihat.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak bisa menutup mata. Undang-Undang OJK memberi mandat jelas agar melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen pun mewajibkan bank bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah. Diam berarti membiarkan predator berkeliaran di jantung ekonomi.
Indonesia sedang menggaungkan inklusi keuangan, menargetkan 90 persen literasi finansial pada 2029. Namun bagaimana rakyat bisa percaya jika bank yang mestinya menjaga malah menjarah? Bagaimana negara bisa meyakinkan publik jika aparat penegak hukum justru ikut bermain?
Karena itu, jika tuduhan ini terbukti, langkah tegas harus diambil bahwa OJK wajib menutup Bank UOB Indonesia. Bukan hanya untuk menghukum satu lembaga, tetapi juga mengirim pesan moral bahwa kepercayaan publik lebih berharga daripada izin usaha sebuah bank.
Jika OJK gagal, kerusakan yang ditinggalkan bukan hanya kerugian materiil nasabah, melainkan erosi legitimasi negara di mata rakyat. Dan ketika kepercayaan publik hilang, krisis tinggal menunggu waktu.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)








