Home » Aceh » Dinilai Sebagai Biang Gagalnya Pembangunan Aceh, Mualem Didesak Copot Ketua TAPA dan Kepala Biro PBJ

Dinilai Sebagai Biang Gagalnya Pembangunan Aceh, Mualem Didesak Copot Ketua TAPA dan Kepala Biro PBJ

BANDA ACEH– Komunikator Publik dan Sosial, Ahyadin Anshar, menilai rendahnya serapan anggaran Pemerintah Aceh, batalnya pembangunan 500 unit rumah duafa, serta pembatalan tender lanjutan pembangunan RSUD-YA Tapaktuan merupakan bukti nyata gagalnya perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah. Karena itu, ia mendesak Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) untuk segera mencopot Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Aceh.

“Serapan APBA 2025 per Agustus hanya 43,55 persen dari Rp 11,006 triliun, jauh di bawah target 54,04 persen. Belanja modal yang menyangkut pembangunan fisik masyarakat, termasuk rumah duafa dan rumah sakit, baru terserap 25,33 persen. Ini kegagalan besar yang tidak bisa ditutupi dengan alasan teknis,” tegas Ahyadin, Minggu (21/9/2025).

Menurutnya, akibat kelalaian TAPA dan ULP, ribuan rakyat miskin kehilangan hak atas rumah layak. Program 500 rumah duafa yang sudah dialokasikan anggarannya justru batal direalisasikan. “Rakyat kecil dikhianati, karena mereka kembali dibiarkan hidup dalam rumah tak layak huni, padahal dana tersedia. Ini bukan sekadar salah hitung, ini kezaliman birokrasi,” katanya.

Ahyadin juga menyoroti pembatalan tender lanjutan pembangunan RSUDYA Tapaktuan. Rumah sakit rujukan utama untuk kawasan pantai barat selatan Aceh itu seharusnya menjadi prioritas, namun justru kandas akibat lemahnya proses pengadaan. “ULP Aceh gagal menjalankan fungsinya. RSUDYA sangat dibutuhkan masyarakat, tapi pembangunan mangkrak karena buruknya manajemen tender,” jelasnya.

Ia menambahkan, kegagalan serapan anggaran dan proyek vital ini hanya mengulang pola buruk sebelumnya. Setiap tahun, miliaran hingga triliunan rupiah mengendap menjadi SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). “Tahun 2024 saja lebih dari Rp 1,5 triliun tidak terpakai, hal serupa akan terulang pada APBA 2025 dengan besaran angka yang lebih besar. Bayangkan berapa ribu rumah duafa dan fasilitas publik yang bisa dibangun dengan dana sebesar itu,” ujarnya.

Karena itu, Ahyadin menilai Ketua TAPA dan Kepala Biro PBJ tidak layak lagi dipertahankan. “Dua pejabat ini adalah biang gagalnya pembangunan Aceh. Jika Mualem tidak segera mencopot mereka, publik akan menilai bahwa pemerintah berpihak pada pejabat gagal, bukan pada rakyat,” tegasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan peringatan keras. “Aceh membutuhkan keberanian politik, bukan alasan teknokratis. Rakyat miskin butuh rumah, masyarakat butuh rumah sakit. Jika masalah ini dibiarkan, sejarah akan mencatat bahwa kepemimpinan saat ini turut mengkhianati rakyat,” pungkasnya.(RIL)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…