BANDA ACEH – Dugaan penyimpangan dana Pelatda PON Aceh senilai Rp11,2 miliar kembali menyeruak ke permukaan. Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyatakan akan melaporkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus yang sempat diperiksa aparat penegak hukum itu kini seperti hilang ditelan bumi, padahal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan indikasi kuat adanya penyalahgunaan dana hibah.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menegaskan pihaknya tidak ingin kasus ini tenggelam di meja penyidik. “Ini jelas menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Aceh. Kapolda dan Kajati yang baru harus berani membuka kembali kasus ini. Jangan ada kompromi,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu 20 September 2025.
Dugaan penyimpangan anggaran berawal dari laporan BPK yang menemukan kejanggalan dalam belanja penginapan, konsumsi, dan kebutuhan lain atlet serta pelatih. Berdasarkan dokumen kontrak, biaya fullboard yang dibayarkan KONI Aceh mencapai Rp235 ribu per orang per hari, ditambah konsumsi Rp80 ribu dan snack Rp35 ribu. Namun, uji petik BPK menemukan fakta mengejutkan, dari 519 peserta yang namanya tercatat dalam dokumen, 363 orang ternyata tidak pernah menginap di hotel yang disebutkan. Artinya, ada ratusan atlet dan pelatih “bayangan” yang dihitung dalam pembiayaan, padahal tidak menerima fasilitas tersebut.
BPK juga meragukan keabsahan penggunaan sebelas hotel dalam kegiatan pelatda. Dari jumlah itu, hanya tujuh hotel yang benar-benar terbukti memiliki aktivitas. Sisanya patut diduga sebagai hotel fiktif. Indikasi markup harga satuan juga menguat, dengan dugaan adanya kontrak ganda untuk menutupi kelebihan anggaran. Data yang dihimpun menunjukkan total peserta pelatda terdiri atas 292 atlet, 29 atlet kontrak, 70 pelatih, dan 9 pelatih nasional dari 44 cabang olahraga. Namun kejanggalan dalam pencatatan jumlah dan akomodasi membuat validitas laporan keuangan KONI Aceh semakin diragukan.
Temuan ini sejatinya cukup menjadi dasar kuat untuk penyelidikan mendalam. Apalagi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK wajib ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum jika mengandung unsur pidana. Namun faktanya, meski sejumlah pejabat KONI Aceh sempat dipanggil penyidik, proses hukum tidak pernah berkembang. Status kasus pun tidak jelas: tidak naik ke tahap penyidikan, tidak ada penetapan tersangka, dan akhirnya nyaris tidak terdengar lagi.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan publik tentang konsistensi aparat dalam menegakkan hukum. TTI menilai, jika benar ada penggelembungan anggaran sebagaimana dicatat BPK, seharusnya penyidik segera meningkatkan status perkara dan menetapkan tersangka. “Siapapun dia, tanpa pandang bulu. Hukum jangan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” kata Nasruddin.
Presiden sebelumnya telah membuka kanal pengaduan daring bagi masyarakat yang menemukan dugaan korupsi, dengan janji laporan akan ditindaklanjuti. Bagi TTI, kasus KONI Aceh bisa menjadi ujian bagi pemerintah pusat maupun aparat hukum di daerah dalam membuktikan komitmen pemberantasan korupsi. Jika tidak, masyarakat akan semakin apatis, menganggap hukum hanya menjadi panggung formalitas tanpa keberanian menyentuh aktor-aktor besar di balik penyalahgunaan anggaran.
Kasus dana pelatda ini bukan sekadar soal keuangan, tapi menyangkut masa depan olahraga Aceh, yang seharusnya mempersiapkan atlet menuju PON dengan dukungan maksimal. Dana hibah yang mestinya digunakan untuk membangun fisik dan mental atlet justru ditengarai menjadi bancakan oknum. Kecurigaan publik semakin kuat melihat pola pengulangan kasus serupa di sejumlah daerah: dana olahraga yang rawan dikorupsi karena minim pengawasan, luasnya ruang diskresi, serta kerap dijadikan ajang bagi elite lokal untuk memperkaya diri.
Bila kasus ini kembali didiamkan, kredibilitas KONI Aceh akan terpuruk. Lebih jauh, kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum pun akan terkikis. TTI menekankan bahwa pelaporan ke KPK merupakan langkah terakhir setelah jalur hukum di daerah tidak memberi kepastian. “Kami ingin membuktikan, hukum di negeri ini masih ada, dan keadilan tidak boleh berhenti hanya karena menyangkut kepentingan segelintir orang,” tegas Nasruddin.
Skandal Rp11,2 miliar ini menjadi cermin betapa rapuhnya tata kelola anggaran di sektor olahraga. Kini bola panas ada di tangan penegak hukum. Apakah kasus ini kembali menguap, atau justru membuka jalan untuk membersihkan praktik korupsi yang menggerogoti dunia olahraga di Aceh, publik akan menunggu jawabannya.(RIL)








