Home » Opini » Loyalitas Buta, Bansos, dan Republik yang Terkunci Dinasti

Loyalitas Buta, Bansos, dan Republik yang Terkunci Dinasti

IMG-20250919-WA0035

 

Indonesia pernah berdiri di atas fondasi kenegarawanan yang kokoh. Soekarno menempatkan persatuan bangsa di atas ambisi pribadi, sementara Mohammad Hatta menegaskan kepentingan negara tak boleh bercampur dengan urusan keluarga. Dari era Orde Baru kita mengenal Hoegeng dan Baharuddin Lopa, seorangpejabat langka yang berani menentang arus hedonisme dan korupsi. Mereka adalah cermin bahwa negara besar hanya lahir dari pemimpin berintegritas.

Namun, memasuki era reformasi, kualitas kenegarawanan justru menurun drastis. Presiden Joko Widodo, yang lahir dari rahim reformasi, tampil sederhana sebagai “wong cilik”, tapi pada akhirnya menanamkan dinasti politik. Terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden adalah puncak paradoks itu.

Pasal 169 huruf q UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 sebenarnya mengatur batas usia minimal capres-cawapres 40 tahun. Namun, melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, syarat itu dilonggarkan, dimana calon di bawah 40 tahun boleh maju jika pernah atau sedang menjabat kepala daerah. Putusan ini diputuskan ketika Ketua MK adalah ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman. Komisi Yudisial bahkan menyatakan ada pelanggaran etik berat. Inilah titik balik ketika demokrasi dibengkokkan demi kepentingan keluarga.

Di sisi lain, politik bansos kian menyeruak. Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu tegas melarang pejabat negara menggunakan fasilitas untuk kampanye. Namun, kenyataan berkata lain. Anggaran perlindungan sosial naik dari Rp 476 triliun (2023) menjadi Rp 496 triliun (2024). Pemerintah juga meluncurkan BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp 11,2 triliun untuk 18,8 juta penerima, serta program tambahan beras Rp 2,67 triliun dan BLT Elnino Rp 7,52 triliun, semuanya digelontorkan menjelang pemilu.

Hasilnya terlihat jelas. Menurut survei LSI (2024), pemilih yang menerima bansos lebih dari 69 persen memilih pasangan Prabowo-Gibran. Survei Indikator Politik juga menegaskan bahwa mesin relawan Jokowi adalah modal elektoral paling solid hingga hari-m H. Sementara survei Denny JA menunjukkan kepuasan publik terhadap Jokowi bertahan di angka 80,8 persen, menjelaskan betapa kuatnya “efek Jokowi” dibanding visi dan program kandidat.

Fenomena ini oleh sebagian pengamat disebut “kecanduan Jokowilic” yaitu loyalitas buta yang lahir dari adiksi politik. Relawan dan pemilih tak lagi menimbang akal sehat, melainkan sekadar mengulang semboyan: right or wrong, Jokowi is important. Demokrasi pun kehilangan substansi, digantikan oleh kultus figur.

Bahaya terbesar dari adiksi politik ini adalah terbelahnya bangsa. Polarisasi tajam sejak Pilpres 2014 hingga 2024 sudah menjadi bukti. Publik terjebak dalam kubu-kubuan, sementara masalah fundamental, ketimpangan ekonomi, kemiskinan struktural, dan krisis lingkungan yang dipinggirkan.

Dalam literatur politik, fenomena ini dikenal sebagai populisme patronistik, dimana pemimpin menciptakan basis massa loyal dengan simbol sederhana, patronase material, dan jejaring relawan. Kajian Marcus Mietzner (ANU, 2023) menegaskan, populisme patronistik di Indonesia kini memasuki fase dinasti politik. Demokrasi terancam lumpuh bukan oleh kudeta militer, melainkan oleh adiksi pada figur dan keluarga.

Jika kondisi ini berlanjut, republik benar-benar akan terkunci dalam dinasti. Institusi negara tunduk pada kultus individu, rakyat kehilangan daya kritis, dan masa depan bangsa dipertaruhkan. Reformasi yang dulu diagungkan sebagai “orde keterbukaan” bisa berubah menjadi “orde adiksi politik”.

Bangsa ini harus berani melepaskan diri dari candu loyalitas buta. Demokrasi hanya bisa diselamatkan jika rakyat kembali rasional, menuntut pemimpin bertindak sebagai negarawan, bukan sekadar pewaris dinasti. Tanpa itu, kita sedang menuju era kolo bendu yaitu masa kekacauan, ketika republik terbelah oleh syahwat kekuasaan segelintir elite.

Penulis :Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes: Kolom opini merupakan gagasan, pendapat, pemikiran dan tanggung jawab sepenuhnya penulis

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…