ACEH SELATAN- Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan memastikan langkah percepatan pengakuan hutan adat segera dijalankan. Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, menegaskan dukungan penuh terhadap proses ini saat menerima tim Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat (PRHIA) Universitas Syiah Kuala (USK) di Pendopo Bupati, Jumat, 19 September 2025.
“Kami siap menyiapkan seluruh administrasi yang dibutuhkan. Aceh Selatan ingin menjadi contoh pengelolaan hutan adat yang maju dan produktif,” ujar Mirwan.
Kunjungan tim PRHIA yang dipimpin Sekretaris Dewan Pakar, Dr. M. Adli Abdullah, S.H., MCL., merupakan tindak lanjut dari arahan Rektor USK, Prof. Marwan. Mereka mendorong pemerintah daerah segera membentuk Panitia Penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA) sesuai Permendagri Nomor 52 Tahun 2014.
“Proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat harus melalui tahapan sistematis: mulai dari identifikasi, verifikasi, hingga validasi. Hasilnya nanti ditetapkan melalui SK Bupati sebagai dasar pengesahan hutan adat di tingkat pusat,” kata Dr. Adli.
Mirwan menyebut pengakuan hutan adat bukan hanya soal identitas masyarakat hukum adat, tetapi juga strategi pembangunan berkelanjutan. “Dengan adanya pengakuan ini, aktivitas masyarakat bisa lebih produktif, tetap menjaga kelestarian, dan sejalan dengan program ketahanan pangan Presiden Prabowo,” katanya.
Dalam pertemuan itu, Bupati didampingi Asisten I Kamarsyah, Pj Asisten III, Ketua Majelis Adat Aceh, serta sejumlah kepala dinas. Dari pihak PRHIA, hadir para akademisi hukum dan adat seperti Dr. Teuku Muttaqin Mansur, Dr. Muazzin, Rusdi, Musliadi bin Usman, dan Zul ‘Aidy.
Mirwan mengajak seluruh pihak berkolaborasi mempercepat proses legalisasi hutan adat. “Saya minta semua pihak terkait mengambil langkah konkret. Ini kesempatan Aceh Selatan menegaskan peranannya sebagai daerah dengan tata kelola hutan adat yang berdaya dan lestari,” tutupnya.(DNQ)








