Home » Opini » Ketika Menteri Desa Terindikasi Jadi Juragan Kuota Partai

Ketika Menteri Desa Terindikasi Jadi Juragan Kuota Partai

IMG-20250918-WA0043

KITA sudah terlalu sering mendengar cerita dana desa dikorupsi oleh kepala desa. Kali ini lebih ironis yaitu korupsi justru datang dari pucuk kekuasaan desa itu sendiri, dari seorang menteri yang seharusnya menjadi penjaga dan pelindung. Yandri Susanto, Menteri Desa PDTT, menjelma bukan sebagai pengayom desa, melainkan juragan kuota partai.

Baru saja kursi menteri itu ia duduki, publik disuguhi tontonan memalukan berupa surat perintah kumpul kepala desa di Serang dengan kop resmi kementerian, yang diduga untuk mendukung pencalonan istrinya sebagai bupati. Negara yang semestinya netral, disulap menjadi mesin dinasti keluarga. Di sini, publik kembali diingatkan bahwa demokrasi kita seringkali hanya soal siapa yang punya akses pada kop surat resmi.

Lalu datang kebijakan sepihak yaitu 10 ribu pendamping desa diputus kontraknya tanpa dasar yang sah. Ombudsman RI menyebutnya maladministrasi. Bayangkan, puluhan ribu keluarga kehilangan mata pencaharian hanya karena seorang menteri ingin bermain kuasa.

Dan puncaknya, ketika sebuah surat dari DPW PAN Jawa Barat, bernomor PAN/10/A/K-S/070/VIII/2025. Surat itu terang benderang menyebut kuota calon pendamping desa untuk kader partai. Di sinilah wajah telanjang korupsi kebijakan terbuka. Kuota partai menyusup ke program desa, mengorbankan meritokrasi, dan menyingkirkan profesionalisme.

Literatur politik menyebut praktik ini sebagai state capture, dimana kebijakan negara disandera kepentingan partai. Dari Guillermo O’Donnell hingga Richard Robison, para ilmuwan menulis panjang tentang bagaimana negara-negara rapuh akhirnya runtuh karena elite menjadikan jabatan publik sebagai lahan rente. Kini, skema itu kita saksikan di depan mata, bahwa pendamping desa, yang seharusnya memastikan triliunan rupiah dana desa terserap untuk rakyat, dijadikan bancakan politik.

Kita tidak perlu terlalu jauh mencari preseden. Dari skandal Bansos Kementerian Sosial 2020 hingga kasus rekrutmen tenaga kerja di Kemenaker 2015, polanya sama yaitu program publik berubah menjadi pasar internal partai. Data KPK pun tegas bahwa 70 persen kasus korupsi lima tahun terakhir melibatkan pejabat politik. Maka wajar bila publik bertanya, apa sebenarnya arti kata “pelayanan publik” jika yang dilayani hanya partai dan keluarga pejabat?

Korupsi kebijakan seperti ini jauh lebih berbahaya dibanding korupsi uang. Uang bisa kembali dihitung kerugiannya, tapi ketika kebijakan dikorupsi, yang hancur adalah sistem, meritokrasi, bahkan moral negara. Desa, yang diimpikan UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagai pondasi pembangunan dari pinggiran, justru dijadikan tambang rente.

Presiden Prabowo Subianto tak bisa menutup mata. Jika seorang menteri bisa dengan enteng menjadikan kementeriannya juragan kuota partai, maka cita-cita pembangunan desa tinggal retorika. Demokrasi hanya akan jadi stiker yang menempel di kop surat resmi kementerian, sementara isinya penuh kepentingan politik keluarga dan partai.

Di hadapan publik, Yandri Susanto sudah kehilangan legitimasi moral. Yang tersisa hanyalah keberanian politik presiden untuk menunjukkan bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan dagangan kuota. Karena bila desa saja bisa dikorupsi lewat kebijakan, apa lagi yang tersisa dari republik ini selain ilusi?

 

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes: Kolom Opini adalah Gagasan, Pendapat, dan Tanggung Jawab Sepenuhnya Penulis

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…