REFORMASI 1998 melucuti dwi fungsi ABRI, menghapus kursi militer di parlemen, dan membatasi peran TNI pada urusan pertahanan. Dua dekade kemudian, reformasi justru melahirkan paradoks. Militer dilemahkan di atas kertas, tetapi elite sipil tetap memanfaatkan TNI untuk kepentingan politik sesaat. Demokrasi yang dijanjikan hadir, tetapi tidak dengan kualitas institusinya.
Di masa Presiden Jokowi, tarik-menarik sipil-militer terlihat jelas. Jokowi yang datang dari latar sipil tanpa basis partai kuat, banyak bersandar pada TNI dan Polri. Penempatan perwira aktif maupun purnawirawan di jabatan sipil melonjak. Dari kepala daerah hingga komisaris BUMN, eks perwira menjadi bagian penting jaringan politik kekuasaan. Fenomena ini membuat slogan “TNI kembali ke barak” terasa hampa. TNI memang tidak lagi menguasai parlemen, tetapi tetap menjadi instrumen politik, hanya dalam bentuk yang lebih halus.
Kini, di era Prabowo, dilema itu semakin kompleks. Presiden yang berlatar militer tentu punya insting berbeda. Ia mewarisi reformasi yang mengekang militer, tetapi sekaligus tahu bahwa negara tidak mungkin bertahan hanya dengan logika sipil murni. Tantangannya, bagaimana menguatkan TNI tanpa mengulang pola Orde Baru, dimana militer menjadi alat kekuasaan, bukan alat negara.
Masalahnya, belanja pertahanan Indonesia sangat kecil. Data SIPRI menunjukkan, tahun 2024 angkanya hanya sekitar 0,8 persen dari PDB. Bandingkan dengan Singapura yang mencapai 3,1 persen, atau Vietnam 2,3 persen. Akibatnya, TNI menghadapi paradoks ganda, dikekang secara politik, dilemahkan secara anggaran. Tidak heran jika peran TNI dalam banyak kasus lebih sebagai simbol upacara ketimbang mesin pertahanan yang tangguh.
Sementara itu, isu HAM terus menghantui. Barat gemar mengungkit kasus pelanggaran masa lalu, tetapi abai pada hak kolektif bangsa Indonesia untuk berdaulat. Konsep right of a nation dan right of a state dalam UUD 1945 jarang disentuh, karena tidak sesuai dengan kepentingan geopolitik mereka. Kritik HAM pun lebih tampak sebagai senjata politik global ketimbang instrumen moral universal.
Naif bila kita terus membayangkan TNI sepenuhnya steril dari politik. Clausewitz sudah lama menegaskan bahwa perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Militer justru harus memahami politik untuk mengantisipasi ancaman. Pemisahan kaku hanya membuat TNI kehilangan insting strategis, padahal ancaman modern adalah perang hibrida yaitu menggabungkan politik, ekonomi, informasi, dan teknologi. Tanpa kemampuan membaca politik, TNI akan tertinggal.
Prabowo punya kesempatan historis. Ia bisa memperkuat TNI dengan cara yang tidak menyalin Orde Baru. Salah satu jalannya adalah memperkuat Koramil sebagai etalase TNI di masyarakat. Bukan sekadar pos seremonial, tetapi pusat pelayanan kesehatan, logistik, olahraga, bahkan pendidikan kewarganegaraan. Komandan Koramil pun harus dipilih bukan hanya karena senioritas, melainkan kapasitas akademik dan kemampuan komunikasi. Dengan begitu, TNI tetap relevan tanpa harus menjadi pemain politik praktis.
Menjelang HUT TNI ke-79, bangsa ini harus jujur. Demokrasi tanpa militer yang kuat hanyalah panggung rapuh. Reformasi seharusnya bukan amputasi sejarah, melainkan reposisi yang sehat dengan militer profesional, rakyat terlindungi, dan sipil tetap memegang kendali politik. Jika tidak, TNI hanya akan terus dijadikan alat, bukan penjaga kedaulatan. Dan demokrasi kita, seperti kata Guillermo O’Donnell, akan terjebak dalam “demokrasi delegatif”, yaitu sekadar ritual elektoral tanpa fondasi pertahanan yang kokoh.
Penulis : Sri Radjasa MBA (Pengamat Intelijen)








