SEJARAH politik Indonesia gemar melahirkan paradoks. Dari seorang pedagang mebel di Solo, Joko Widodo naik menjadi presiden dua periode dan dielu-elukan sebagai “New Hope” oleh majalah Time. Ia hadir sebagai antitesis elite Jakarta yang sederhana, merakyat, dan dianggap mampu mengoreksi penyakit kronis republik. Namun sepuluh tahun berkuasa, harapan itu meluruh seperti cat yang mengelupas, menyisakan dinding kusam kekuasaan yang rapuh oleh korupsi, nepotisme, dan kompromi.
Kasus pelemahan KPK menjadi monumen paling gamblang. Agus Rahardjo bersaksi pernah dipanggil Jokowi agar kasus e-KTP yang menyeret Setya Novanto dihentikan. Sudirman Said mengaku mendapat teguran serupa dalam kasus “papa minta saham”. Hasto Kristiyanto bahkan menuding Presiden berada di balik revisi UU KPK, lengkap dengan kabar aliran dana jutaan dolar. Tuduhan itu memang belum pernah diuji di pengadilan, tetapi fakta tak bisa dibantah bahwa KPK benar-benar dilucuti kewenangannya, dan operasi tangkap tangan anjlok drastis.
Data menunjukkan tren yang mencemaskan. Periode 2015-2019, KPK menggelar 87 OTT. Begitu revisi UU KPK diberlakukan, jumlahnya anjlok menjadi hanya 31 di periode 2019-2024. Tahun 2024 bahkan hanya lima OTT, sebuah angka yang lebih pantas disebut parodi ketimbang prestasi. Indeks Persepsi Korupsi menegaskan kemerosotan itu membuat skor Indonesia 37 persen, menempati urutan 99 dari 180 negara. Alih-alih “new hope”, demokrasi justru masuk ruang gawat darurat.
Lebih jauh, produk legislasi besar yang lahir di era Jokowi justru berpihak pada oligarki. Omnibus Law Cipta Kerja dan revisi UU Minerba menjadi bukti bagaimana hukum direduksi menjadi instrumen akumulasi kapital. Jika dilihat dari perspektif teori John Rawls, prinsip keadilan distributif yang melindungi kelompok paling rentan justru diputar balik menjadi karpet merah bagi para taipan. BUMN pun berubah menjadi arena patronase, dengan kerugian fantastis seperti yang dialami Garuda, sementara kursi komisaris dipenuhi loyalis dan relawan politik.
Di tengah pusaran itu, muncul gelombang masyarakat sipil dengan tuntutan 17 + 8. Namun, daftar panjang itu justru kehilangan satu mata rantai paling krusial yaitu keberanian menuntut pertanggungjawaban mantan Presiden Jokowi. Padahal, lembaga internasional OCCRP telah menempatkan Jokowi dalam daftar kandidat pemimpin yang memperburuk korupsi global. Mengabaikan fakta ini sama saja menulis sejarah dengan tinta yang hilang.
Mengapa nama itu absen? Apakah karena trauma kolektif merobek mitos “harapan rakyat kecil”? Ataukah karena hitung-hitungan politik yang lebih takut pada stabilitas simbol daripada keberanian moral? Pertanyaan ini membayang seperti hantu dalam ruang publik, dan demokrasi kita memilih diam.
Hannah Arendt pernah menyebut korupsi sebagai pengkhianatan terhadap ruang publik. Jika tuntutan rakyat menghindari pusat sumber masalah kekuasaan, sementara berani menggugat pinggiran, itu bukan keberanian, melainkan kompromi. Demokrasi tanpa keberanian menegur puncak kekuasaan hanyalah ritual kosong yang gaduh di jalan, tapi sunyi di inti masalah.
Sejarah akan menuliskan Jokowi bukan hanya sebagai presiden yang datang dari rakyat kecil, melainkan sebagai paradoks besar republik, dimana harapan yang berubah jadi pengkhianatan, demokrasi yang dijanjikan namun dipasung, dan mata rantai kebenaran yang hilang di tengah tuntutan rakyat.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)








