Home » Opini » Reshuffle dan Murka Relawan Jokowi kepada Presiden Prabowo

Reshuffle dan Murka Relawan Jokowi kepada Presiden Prabowo

IMG-20240604-WA0003(4)

Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyulut gelombang kemarahan dari relawan Jokowi. Pencopotan Budi Arie Setiadi dari kursi Menteri Koperasi dan UKM menjadi simbol sentral kemarahan ini. Bagi para relawan, Budi Arie bukan sekadar menteri, melainkan penghubung strategis antara Jokowi dan jaringan relawannya, serta panglima di garis depan mobilisasi politik. Ketika posisinya terpangkas, langkah itu langsung dibaca sebagai serangan terhadap infrastruktur politik Jokowi yang masih bercokol di kabinet.

Reaksi keras pun muncul. Yanes Yosua Frans, ketua ormas Wira Lentera Jiwa, sebuah organisasi yang dulunya bernama We Love Jokowi melontarkan kritik pedas melalui media sosial. Prabowo dituding arogan, kebijakan fiskal dan pemangkasan anggaran daerah dinilai menyengsarakan rakyat, dan bahkan muncul narasi bahwa presiden menjadi pemicu kerusuhan sosial. Narasi ini menandakan bahwa relawan yang dahulu dianggap sebagai motor demokrasi kini berubah menjadi pasukan resistensi yang loyal hanya pada figur, bukan pada institusi atau mekanisme kelembagaan.

Fenomena ini bukan hal baru dalam konteks politik Indonesia. Marcus Mietzner (2015) mencatat bahwa relawan Jokowi sejak Pilpres 2014 berperan sebagai pasukan cadangan yang beroperasi di luar struktur partai, tetapi memiliki daya tekan signifikan terhadap opini publik. Loyalitas mereka bersifat personal, dan ketika figur yang mereka bela tidak lagi berkuasa, mereka bisa menjadi kekuatan perlawanan. Inilah yang kini terlihat bahwa reshuffle kabinet menjadi pemicu bagi resistensi terbuka dari relawan yang merasa kehilangan posisi strategis di panggung politik.

Kemarahan relawan juga terkait langsung dengan ambisi jangka panjang Jokowi. Dinasti politik yang menempatkan Gibran Rakabuming Raka sebagai figur kunci menuju Pilpres 2029 membuat posisi Budi Arie menjadi vital. Ia menjadi simpul yang menghubungkan relawan dengan akses kekuasaan, sekaligus menjaga jalur logistik yang menopang gerakan politik. Hilangnya Budi Arie berarti pemutusan simpul vital dalam jaringan politik Jokowi, yang dapat menghambat proyek dinasti dan memutus sumber daya yang selama ini menopang para relawan.

Kajian Edward Aspinall (2020) tentang politik elektoral Indonesia menegaskan bahwa jaringan massa dan akses dana merupakan dua pilar utama dalam mempertahankan kekuasaan. Dari perspektif ini, reshuffle bukan sekadar urusan administrasi, melainkan strategi untuk melemahkan infrastruktur politik lawan. Umpatan relawan Jokowi terhadap Prabowo sesungguhnya mencerminkan kepanikan atas hilangnya posisi strategis dan potensi sumber daya yang selama ini mereka nikmati.

Dampak terbesar dari kemarahan ini bukan hanya di level elite politik, tetapi potensi konflik sosial yang lebih luas. Tuduhan bahwa kebijakan fiskal Prabowo merugikan rakyat, disertai narasi tentang kerusuhan, bisa memicu emosi akar rumput. Survei Indikator Politik Indonesia Agustus 2025 mencatat kepuasan publik terhadap Prabowo masih 63 persen, tetapi tren penurunan terlihat pada pemilih muda urban. Jika narasi resistensi ini diperkuat dengan propaganda digital, legitimasi pemerintah bisa terkikis lebih cepat daripada yang dibayangkan.

Prabowo berada pada dilema yang tidak mudah. Ia harus menunjukkan ketegasan agar marwah institusi kepresidenan tidak dikerdilkan oleh tekanan kelompok relawan, namun langkah represif yang berlebihan bisa menjadi bumerang politik. Jalan tengah yang paling rasional adalah konsistensi pada prinsip rule of law. Polri, yang selama era Jokowi sering dipandang sebagai alat politik, harus direformasi agar loyalitasnya benar-benar berada pada presiden dan hukum, bukan menjadi bayangan kekuasaan lama.

Umpatan relawan Jokowi kepada Prabowo adalah cermin dari pertarungan dua narasi besar berupa konsolidasi kekuasaan Prabowo versus manuver dinasti Jokowi menuju 2029. Reshuffle kabinet hanyalah babak pembuka dari drama panjang yang akan menentukan arah politik Indonesia lima tahun mendatang. Sejarah membuktikan bahwa relawan bisa menjadi energi positif bagi demokrasi, tetapi ketika kehilangan orientasi, mereka juga bisa menjadi kekuatan destruktif yang merongrong stabilitas negara.

Prabowo berada di persimpangan. Ia dapat menggunakan momentum ini untuk menegaskan otoritas presiden, menata ulang institusi hukum, dan memastikan negara tidak dikendalikan oleh bayang-bayang kekuasaan masa lalu. Sebaliknya, jika lengah, resistensi relawan bisa berkembang menjadi oposisi liar yang lambat laun menggerus legitimasi pemerintah. Reshuffle kabinet bukan lagi sekadar urusan pergantian menteri; ia telah menjadi medan ujian bagi kepemimpinan Prabowo, sekaligus penentu siapa yang akan menulis bab berikut sejarah politik Indonesia.

 

 

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes: Kolom Opini adalah Gagasan, Pendapat, Pandangan dan Tanggung Jawab Sepenuhnya Penulis

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…