Home » Nasional » UUPA di Prolegnas, Antara Daftar Panjang dan Prioritas yang Tertunda

UUPA di Prolegnas, Antara Daftar Panjang dan Prioritas yang Tertunda

InCollage_20250910_153951827

JAKARTA– Polemik soal revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) kembali menyeruak di Senayan. Ketua Forbes DPR-DPD RI asal Aceh, TA Khalid, menyebut revisi UUPA sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029. Namun, pernyataan itu segera dipatahkan politisi PDI Perjuangan asal Aceh, Masady Manggeng, yang menilai UUPA hanya berstatus kumulatif terbuka dan belum menyentuh daftar prioritas tahunan.

“Sudah Prolegnas 2025-2029. Pasca kesepakatan DPRA tentang pasal-pasal yang direvisi, baru kemudian kita usahakan untuk masuk Prolegnas prioritas atau kumulatif 2025,” ujar TA Khalid melalui pesan WhatsApp, Rabu, 10 September 2025.

Politisi Gerindra itu bahkan mengingatkan bahwa keputusan sudah diambil sejak Rapat Paripurna DPR RI pada 19 November 2024. Ia juga mengirimkan dokumen daftar Prolegnas yang mencantumkan RUU Perubahan UUPA di nomor 135 dalam RUU 2025-2029.

Namun, dalam daftar 41 RUU Prioritas 2025 yang diketok DPR RI, UUPA memang tidak ada. Masady menilai tafsir TA Khalid tidak tepat. “Itu yang dimaksud kumulatif terbuka, bukan RUU prioritas,” katanya singkat.

Perbedaan tafsir ini membuka ruang analisis lebih dalam. Dalam praktik legislasi, masuk ke Prolegnas lima tahunan memang penting, tetapi tidak menjamin pembahasan. Hanya RUU yang berstatus prioritas tahunan yang benar-benar dijadwalkan dibahas. Tanpa status prioritas, revisi UUPA rawan menjadi penghuni daftar panjang yang tak pernah tersentuh. Data Badan Legislasi DPR RI menunjukkan, dari 248 RUU yang masuk Prolegnas 2020–2024, hanya sekitar seperempat yang benar-benar disahkan.

Sejarah juga menunjukkan pola berulang. Pada 2017, usulan revisi UUPA sempat digulirkan dengan menyasar pasal-pasal strategis, mulai dari kewenangan DPRA, pengelolaan sumber daya alam, hingga fiskal. Namun pembahasan terhenti di tengah jalan. Periode 2019-2024 pun demikian, revisi UUPA masuk daftar panjang tapi tak kunjung naik ke daftar prioritas. Kini, skenario itu berulang, ada di daftar jangka menengah, tapi belum jadi agenda tahun berjalan.

Sebelumnya, Masady menyebutkan bahwa lemahnya representasi Aceh di DPR RI turut memperburuk situasi. Tidak ada satu pun wakil Aceh di Komisi II, komisi yang berurusan langsung dengan isu otonomi daerah, pemerintahan, dan hubungan pusat-daerah. Padahal, komisi inilah pintu utama pembahasan UUPA. Sebaliknya, sebagian legislator Aceh justru ditempatkan di Komisi XIII, yang relevansinya kecil terhadap isu otonomi. Penempatan ini memperlihatkan lemahnya daya tawar politik Aceh di Senayan.

“DPRA sejatinya sudah menyepakati pasal-pasal revisi, namun tanpa lobi kolektif di pusat, hasil itu rawan terhenti,” kata Masady.

Forbes Aceh, forum resmi para wakil rakyat asal Aceh di DPR dan DPD, pun kerap dinilai tak solid memainkan peran strategisnya. Situasi ini menggambarkan Aceh bergerak parsial, bukan kolektif.

Pepatah Aceh “bek lagee ikat jalo bak jalo (jangan seperti mengikat sampan ke sampan) dinilai tepat menggambarkan kondisi hari ini. “Elit politik Aceh seakan saling terikat dalam tafsir yang berbeda, tanpa arah kolektif yang jelas. Akibatnya, agenda strategis seperti revisi UUPA terombang-ambing di lautan politik nasional,”katanya.

Polemik ini seharusnya jadi alarm politik. MoU Helsinki 2005 yang melahirkan UUPA bukan sekadar dokumen damai, tetapi janji politik yang menegaskan kekhususan Aceh. “Membiarkan revisi UUPA sekadar berstatus “masuk daftar panjang” tanpa memperjuangkannya masuk prioritas, sama dengan membiarkan janji itu kehilangan daya,”ujar Masady.

Pertanyaannya kini sederhana namun menentukan. “Apakah elit Aceh puas dengan status formalitas dalam Prolegnas, atau berani mengawal revisi UUPA hingga masuk daftar prioritas tahunan? Jawaban atas pertanyaan itu akan menjadi penentu apakah kekhususan Aceh tetap hidup sebagai payung hukum yang kuat, atau perlahan direduksi menjadi sekadar simbol politik tanpa makna,”pungkas Masady.(DNQ)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…