Home » Nasional » UUPA Tersingkir dari Prolegnas, Elit Aceh Diminta “Bek Lagee Ikat Jalo Bak Jalo”

UUPA Tersingkir dari Prolegnas, Elit Aceh Diminta  “Bek Lagee Ikat Jalo Bak Jalo”

IMG-20250908-WA0004

JAKARTA – Absennya revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029 menjadi penanda serius merosotnya daya tawar politik Aceh di tingkat nasional. Padahal, UUPA yang lahir dari MoU Helsinki 2005 dan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 adalah fondasi hukum utama kekhususan Aceh.

Politikus PDI Perjuangan asal Aceh, Masady Manggeng, menyebut keputusan itu sebagai alarm keras. Menurutnya, aspirasi Aceh tidak lagi ditempatkan sebagai prioritas baik oleh pemerintah maupun DPR RI. “Kekhususan Aceh berpotensi dipinggirkan jika kita tidak memiliki kekuatan politik yang terdistribusi dengan baik di Senayan,” ujarnya, Rabu, 10 September 2025.

Fakta di parlemen memperlihatkan lemahnya posisi Aceh. Tak ada satu pun anggota DPR RI asal Aceh yang duduk di Komisi II, yaitu komisi strategis yang menjadi mitra Kementerian Dalam Negeri dalam urusan pemerintahan, otonomi daerah, hingga kebijakan pelaksanaan UUPA. Sebaliknya, sejumlah legislator Aceh justru menumpuk di Komisi XIII, yang relevansinya minim dengan isu otonomi. Kondisi ini menutup ruang advokasi langsung isu-isu vital Aceh.

Ketiadaan distribusi politik yang cermat membuat agenda penting seperti revisi UUPA kehilangan pengawalan. Padahal, di antara komisi vital lainnya, Komisi IV yang mengurusi pertanian dan pangan, serta Komisi V yang berkaitan dengan infrastruktur, dimana kepentingan pembangunan Aceh sangat bergantung pada akses legislasi dan alokasi program.

Masady menekankan pentingnya peran Gubernur Aceh dalam melakukan diplomasi politik dengan pimpinan partai nasional agar wakil rakyat asal Aceh ditempatkan pada komisi yang strategis. Ia juga menilai Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan forum bersama anggota DPR dan DPD asal Aceh (Forbes Aceh) harus diperkuat sebagai mesin lobi kolektif. “Tanpa kerja kolektif antara Gubernur, DPRA, dan Forbes Aceh, maka kita hanya akan berada dalam posisi defensif,” katanya.

Dalam situasi ini, Masady mengingatkan pepatah Aceh: “bek lagee ikat jalo bak jalo (jangan seperti mengikat sampan ke sampan). Sebuah sindiran agar elit Aceh tak terjebak pada gerakan parsial yang saling mengunci tanpa arah, dan pada akhirnya gagal menyeberangkan kepentingan rakyat ke pusat pengambilan keputusan.

Momentum absennya revisi UUPA dari Prolegnas seharusnya menjadi titik balik kesadaran politik Aceh. Elit eksekutif, legislatif, maupun perwakilan di Senayan mesti mengakhiri fragmentasi dan mulai menyusun strategi ofensif yang selaras. MoU Helsinki, yang menjadi dasar damai dan kekhususan, bukan sekadar dokumen sejarah, melainkan janji politik yang harus terus diperjuangkan.

“Jangan biarkan janji itu berubah menjadi ilusi hanya karena kita absen di ruang pengambilan keputusan nasional,” tegas Masady.(DNQ)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…