Home » Opini » Triliunan Rupiah untuk Intelijen Digital, Negara Tetap Gagal Membaca Manuver Provokator

Triliunan Rupiah untuk Intelijen Digital, Negara Tetap Gagal Membaca Manuver Provokator

InCollage_20250904_234825381

SEJARAH mencatat bahwa setiap krisis besar di negeri ini kerap diwarnai kegagalan deteksi dini aparat intelijen. Kerusuhan Mei 1998 menjadi luka paling dalam, dengan lebih dari 1.200 korban jiwa, 2.500 bangunan hancur, dan kerugian ekonomi yang mencapai Rp2,5 triliun. Trauma itu mendorong pemerintah untuk memperkuat perangkat intelijen melalui pengadaan material khusus (matsus). Sejak 2017 hingga 2025, ratusan triliun rupiah digelontorkan untuk spyware premium, sistem lawful intercept, serta perangkat digital terintegrasi yang digadang sebagai early warning system.

Namun, investasi fantastis itu kembali terbukti rapuh. Pada 25 Agustus hingga 2 September 2025, unjuk rasa kolosal yang merebak di berbagai kota menunjukkan bahwa negara tidak mampu membaca eskalasi sejak dini. Meski dilengkapi teknologi canggih, aparat gagal mendeteksi pola provokasi, tidak bisa mencegah kerusuhan, dan akhirnya tak kuasa melindungi rakyat dari jatuhnya korban jiwa. Publik pun bertanya, untuk siapa sebenarnya intelijen digital itu dibangun? Benarkah demi keamanan nasional, atau sekadar menjadi instrumen politik oligarki?

Indikasi Korupsi dan Inkompetensi

Audit Badan Pemeriksa Keuangan dalam delapan tahun terakhir menyingkap borok tata kelola pengadaan. Pada 2017, laporan BPK mencatat 8.323 kasus ketidakpatuhan senilai Rp30,87 triliun dalam proyek peralatan taktis di Polri dan Kemenhan. Tahun 2018, pengadaan intelijen Rp685 miliar dilakukan tanpa tender. Pada 2019, BSSN menghabiskan Rp420 miliar untuk infrastruktur siber dengan realisasi minim. Audit semester pertama 2020 mencatat Rp19,4 triliun belanja bermasalah di Polri, Kemenhan, dan BSSN. Tahun 2021, BIN menganggarkan lebih dari Rp1 triliun untuk perangkat intelijen digital, tapi audit hanya menyinggung aspek administrasi karena dalih “rahasia negara”.

Tahun 2022, Polri dan Kemenhan membeli perangkat pengawasan Rp1,1 triliun lewat penunjukan langsung tanpa analisis kebutuhan. Tahun 2023, BSSN melaporkan belanja Rp310 miliar untuk alat deteksi ancaman digital tanpa hasil jelas. Sementara itu, Kejaksaan Agung pada periode 2024-2025 menemukan total belanja intelijen sebesar Rp5,78 triliun yang dilakukan lewat lelang cacat prosedur maupun penunjukan langsung.

Deretan fakta ini memperlihatkan bahwa jargon rahasia negara sering digunakan sebagai perisai untuk menutupi penyalahgunaan anggaran. Vendor yang ditunjuk seringkali hanya dipilih karena kedekatan dengan elite, bukan kapabilitas teknis. Akibatnya, peralatan yang dibeli tidak kompatibel dengan sistem yang ada, tidak terintegrasi lintas institusi, bahkan sering dibiarkan menganggur karena operator tak dilatih. Intelijen yang mestinya menjadi “mata dan telinga” negara justru berubah menjadi besi tua berlapis rahasia.

Kegagalan ini bukan monopoli Indonesia. Skandal spyware Pegasus menjadi bukti bagaimana teknologi pengawasan yang seharusnya digunakan melawan terorisme malah dipakai menarget wartawan, aktivis, dan oposisi di berbagai negara. Laporan Amnesty International dan Citizen Lab membongkar penyalahgunaan itu, memperingatkan bahwa tanpa kontrol hukum dan pengawasan independen, alat semacam ini justru menjadi ancaman demokrasi. Indonesia kini menghadapi dilema yang sama, apakah triliunan rupiah yang sudah digelontorkan benar-benar untuk melindungi rakyat, atau sekadar membungkam suara kritis dengan kedok keamanan.

Tragedi unjuk rasa 2025 seharusnya menjadi momentum reformasi. Audit pengadaan intelijen tidak boleh berhenti pada dokumen kontrak, melainkan harus menyentuh fungsi substantif: apakah perangkat bekerja, terintegrasi, dan memberi manfaat nyata. Transparansi pengadaan wajib ditegakkan, dengan publik mengetahui judul paket, tujuan, dan manfaatnya. Penunjukan langsung harus dibatasi pada kondisi darurat, sementara mekanisme lelang terbuka harus dipulihkan. Lebih penting lagi, doktrin operasi intelijen harus diarahkan untuk melindungi warga, termasuk pengunjuk rasa damai, bukan untuk membungkam kebebasan sipil.

Presiden Prabowo menghadapi pilihan politik yang tegas. Apakah reformasi intelijen akan dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, atau dibiarkan menjadi proyek oligarki baru yang hanya menguras APBN. Penguatan intelijen digital hanya bermakna jika benar-benar digunakan untuk melindungi masyarakat dan menjaga demokrasi. Tanpa itu, negara akan terus mengulang ironi yakni mata intelijen semakin canggih, tetapi tetap buta membaca manuver provokator sehingga tak mampu mengontrol aksi demontrasi yang dilakukan rakyat.***

 

Penulis : Sri Radjasa, M. BA (Pemerhati Intelijen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Kolom Opini adalah gagasan, pandangan dan tanggung jawab sepenuhnya penulis

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…