JAKARTA– Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian yang diduga melakukan penangkapan, penyekapan, penyiksaan, bahkan pembunuhan terhadap wartawan dan pewarta warga dalam rangkaian aksi mahasiswa bersama rakyat pada 25–30 Agustus 2025.
Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menyebut tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga pengkhianatan terhadap demokrasi dan konstitusi. Ia menegaskan, aparat seharusnya melindungi masyarakat, bukan menjadi algojo bagi rakyatnya sendiri.
“Kita mengecam keras tindakan barbar aparat Polri terhadap wartawan, pewarta warga, mahasiswa, dan masyarakat. Tugas mereka adalah melindungi rakyat, bukan menyiksa dan membunuh pihak yang justru ikut membayar gaji mereka,” kata Wilson dalam pernyataan resminya, Kamis, 4 September 2025.
PPWI menuntut dilakukannya investigasi independen yang melibatkan lembaga-lembaga berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. Wilson menekankan, tidak boleh ada impunitas bagi aparat yang melanggar hukum. “Tindakan brutal ini harus diusut hingga tuntas. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Para pelaku, dari level bawah sampai komando tertinggi, harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik, Wilson menilai Kapolri semestinya segera mengundurkan diri. “Kapolri telah gagal melindungi rakyat. Maka, sudah seharusnya beliau mundur dari jabatannya,” ujar alumni Lemhannas RI itu.
PPWI juga menuntut pembebasan segera terhadap wartawan, pewarta warga, dan seluruh demonstran yang ditangkap aparat selama aksi. Menurut Wilson, menangkap jurnalis sama saja dengan membungkam suara rakyat.
Selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28F, tindakan represif aparat juga melanggar berbagai aturan hukum nasional dan internasional, mulai dari UU HAM, UU Pers, KUHP, hingga perjanjian internasional ICCPR yang telah diratifikasi Indonesia.
PPWI menyerukan solidaritas nasional dari kalangan pers, masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa untuk menolak kekerasan aparat serta memperjuangkan keadilan bagi korban. “Demokrasi hanya bisa hidup jika pers bebas dan rakyat terlindungi. Jika aparat berubah menjadi algojo, maka negara ini sedang berjalan menuju otoritarianisme. Kita tidak boleh diam,” pungkas Wilson.(TIM/Red)








