PERNYATAAN Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, pada 1 September 2025 di hadapan massa demonstran kembali mengingatkan publik pada luka lama yang sulit disembuhkan. Ucapannya, “Aceh pisah dari Pusat (Indonesia). Berani tulis? Sini saya teken,” terdengar seperti spontanitas emosional, namun bila ditarik ke ranah hukum dan politik, pernyataan itu menyimpan konsekuensi serius. Ia bukan sekadar lelucon politik, melainkan mengandung indikasi mens rea yaitu sikap batin pelaku yang dalam doktrin hukum pidana dapat menjadi dasar pertanggungjawaban.
Dalam kerangka hukum pidana, mens rea adalah elemen kunci untuk menilai ada tidaknya kesengajaan. Andi Hamzah dalam Asas-Asas Hukum Pidana (2008) menegaskan bahwa sikap batin pelaku menentukan apakah sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pasal 36 ayat (1) KUHP juga mengatur bahwa perbuatan pidana terjadi apabila dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Dalam kasus Zulfadhli, pernyataannya disampaikan di depan publik, di tengah massa yang bergejolak dengan kapasitas sebagai pejabat negara. Unsur-unsur ini cukup kuat untuk menafsirkan adanya niat yang bisa memicu tindak destruktif. Sejarah hukum Indonesia bahkan menunjukkan, melalui putusan Mahkamah Agung No. 153 K/Kr/1964, bahwa sekadar menyatakan keinginan memisahkan diri dari negara pun dapat dianggap tindak pidana makar.
Secara politik, ucapan itu lebih berbahaya lagi. Aceh punya sejarah panjang konflik dengan Jakarta, yang akhirnya diredam melalui Perjanjian Helsinki 2005. Edward Aspinall dalam Islam and Nation (2009) menulis bahwa perdamaian tercapai karena kompromi besar sehingga Aceh tetap berada dalam bingkai NKRI tetapi diberi otonomi khusus. Anthony Reid (2010) bahkan menegaskan bahwa perdamaian Aceh adalah “perdamaian elitis,” yang bertumpu pada komitmen para pemimpin, bukan semata pada masyarakat. Artinya, ucapan seorang elite politik memiliki bobot ganda yang bisa memperkuat perdamaian atau justru melemahkannya. Ketika seorang ketua parlemen daerah mengumbar retorika separatis, maka ia tidak hanya membuat blunder, tapi juga mempertaruhkan stabilitas yang dibangun dengan susah payah.
Ironisnya, masyarakat Aceh pada hari yang sama menunjukkan kedewasaan politik. Aksi unjuk rasa berlangsung damai, aspirasi disampaikan tanpa menimbulkan insiden berarti. Rakyat Aceh kini lebih percaya pada mekanisme demokrasi ketimbang jalan kekerasan. Kontras dengan itu, elit justru gagal menjaga sikap kenegarawanan. Seorang ketua DPRA seharusnya menjadi jangkar demokrasi, bukan corong agitasi.
Pernyataan Zulfadhli juga menyeret Partai Aceh ke dalam sorotan nasional. Diamnya partai hanya akan memperkuat anggapan bahwa mereka merestui retorika separatis. Di sinilah Mualem, sebagai ketua umum, mesti tampil memberi klarifikasi agar bola liar ini tidak dieksploitasi pihak-pihak yang mendambakan instabilitas. Bila dibiarkan, retorika seperti ini bisa menjadi bara kecil yang sewaktu-waktu menyulut api konflik.
Dari sisi negara, respons harus tegas tetapi proporsional. Kebebasan berpendapat memang dijamin konstitusi, namun ancaman disintegrasi bukan bagian dari hak demokratis. Ucapan separatis tidak bisa dianggap remeh, apalagi jika keluar dari mulut pejabat publik. Negara berkewajiban menegakkan hukum agar tidak ada ruang bagi provokasi yang merusak.
Pada akhirnya, ucapan Zulfadhli menjadi pengingat betapa rapuhnya damai Aceh bila elite tidak berhati-hati menjaga ucapan. Perdamaian bukan hadiah, melainkan hasil perundingan panjang yang dibayar dengan darah dan air mata rakyat Aceh. Demokrasi boleh memberi ruang kritik keras, tapi tidak untuk retorika disintegrasi. Bila perdamaian dikhianati oleh kata-kata sembrono, maka yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan Aceh, melainkan juga kredibilitas demokrasi Indonesia.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
Note : Kolom opini adalah pemikiran, gagasan dan tanggung jawab sepenuhnya penulis








