Home » Nasional » Bara JP Serukan Persatuan Nasional, Minta Pemerintah Fokus pada Agenda Program Kerakyatan

Bara JP Serukan Persatuan Nasional, Minta Pemerintah Fokus pada Agenda Program Kerakyatan

IMG-20250903-WA0013

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Barisan Relawan Jalan Perubahan (DPP Bara JP) menyampaikan delapan poin pernyataan sikap terkait dinamika nasional yang belakangan diwarnai aksi massa, kerusuhan, hingga ketegangan politik.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum DPP Bara JP, Willem Frans Ansanay, didampingi Sekretaris Jenderal Boy BRJ Nababan dan Ketua Harian M. Adli Abdullah di Jakarta, Selasa, 2 September 2025.

“Kami prihatin atas kondisi nasional yang dipenuhi aksi kekerasan dan tindakan anarkis. Negara harus hadir melindungi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Willem Frans Ansanay. Ia menyampaikan duka cita mendalam atas korban jiwa dari masyarakat maupun aparat, serta berharap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

Bara JP juga mendorong pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat secara berkesinambungan. Selain itu, mereka menuntut penghentian fitnah, hoaks, dan adu domba yang dinilai berupaya merusak hubungan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo.

“Fitnah yang mencoba mengadu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi hanya akan merusak persatuan pemimpin dan bangsa. Ini harus segera dihentikan,” kata Willem.

Dalam sikapnya, Bara JP juga menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran serta transfer dana ke daerah, agar roda ekonomi berjalan baik. Mereka mengingatkan para menteri dan wakil menteri untuk fokus pada program kerakyatan Presiden Prabowo-Gibran, terutama terkait penanganan kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, serta ketimpangan ekonomi.

Sekjen Bara JP Boy BRJ Nababan menambahkan, pemerintah bersama DPR RI harus lebih peka terhadap aspirasi masyarakat. “Anggaran negara harus diprioritaskan untuk sektor esensial seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, bukan untuk pos-pos yang tidak penting,” ujarnya.

Bara JP juga mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menekan inflasi, menstabilkan harga bahan pokok, serta membatalkan kebijakan kenaikan pajak yang dilakukan secara sepihak oleh sejumlah kepala daerah.

Ketua Harian Bara JP, M. Adli Abdullah, menegaskan bahwa arah pembangunan harus berpihak pada rakyat. “Kami akan terus mengawal agar pemerintahan Prabowo-Gibran fokus pada kepentingan masyarakat luas dan menjaga persatuan nasional,” katanya.

Dengan pernyataan sikap ini, Bara JP menegaskan komitmennya untuk berdiri bersama rakyat sekaligus mendukung pemerintahan yang kuat, adil, dan berpihak pada kepentingan bangsa.(RED)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…