Home » Editorial » Sikap Tegas Anak Aceh di Senayan

Sikap Tegas Anak Aceh di Senayan

images - 2025-08-31T234037.347

Di tengah badai jalanan yang menggulung Jakarta dan kota-kota lain sejak akhir Agustus, muncul sosok yang menengahi kegaduhan dengan nada tegas dan berwibawa, Nazaruddin Dek Gam, putra Aceh yang kini menjabat Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ketika aspal ramai itu memanggil nurani publik, Nazaruddin menaruh tangan pada batang pilar institusi, ia meminta para ketua umum partai untuk segera menonaktifkan anggota DPR yang telah melukai hati rakyat. Permintaan itu bukan sekadar gertak, tapi upaya untuk mengembalikan martabat lembaga yang mulai lapuk oleh perilaku elit.

Kita perlu merasakan konteksnya. Jalanan memuntahkan amarah yang tak lagi bisa diredam oleh jargon politik. Demonstrasi besar-besaran menuntut pengurangan fasilitas yang dinilai berlebihan, menuntut akuntabilitas saat rakyat merasakan beban hidup yang menekan. Di tengah sorak dan spanduk, darah juga tumpah, krisis legitimasi itu sempat memakan korban, dan itu mengubah tuntutan menjadi urgensi moral yang tidak bisa lagi diabaikan. Saat itulah Nazaruddin berdiri, bukan sebagai penguasa yang jauh, melainkan sebagai anak kampung yang mengerti luka kampungnya, dan menegaskan bahwa parlemen harus menegakkan standar etiknya sendiri.

Respons partai datang cepat. NasDem melalui surat resmi mengumumkan penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach efektif 1 September 2025, keputusan itu ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Golkar menyusul menonaktifkan Adies Kadir, langkah yang diteken oleh pucuk pimpinan partai. PAN juga mengambil tindakan menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya setelah desakan MKD dan gelombang kritik publik. Sebelumnya, PKB pernah menonaktifkan Edward Tannur ketika badai persoalan keluarga menjadi beban reputasi partai. Langkah-langkah ini menunjukkan satu hal sederhana bahwa ketika tekanan publik dan norma etik bersatu, partai-partai terkepung memilih aksi cepat untuk menahan kerusakan reputasi.

Namun ketegasan Nazaruddin Dekgam bukan sekadar soal daftar nama yang harus diberhentikan sementara. Ia adalah pengingat bahwa akuntabilitas tidak boleh menjadi alat permainan politik, tapi harus menjadi praktik yang permanen dan transparan. Dalam kajian demokrasi perwakilan, sanksi internal tanpa proses yang jelas hanya akan menjadi alat stempel elite. Sebaliknya, sanksi yang disertai publikasi alasan, bukti, dan prosedur memberi makna pada kata “pertanggungjawaban”. Nazaruddin menuntut bukan pertunjukan, melainkan mekanisme dengan nonaktif yang dapat diverifikasi, proses etik yang terbuka, dan pelaporan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Reaksi publik memperlihatkan betapa sensitifnya momen ini. Ada yang lega melihat partai bertindak, ada pula yang sinis, menilai pencopotan sebagai tumbal citra sementara struktur tetap utuh. Media sosial penuh sindiran, rakyat menuntut lebih dari “tumbal” individu, mereka menuntut pembenahan anggaran, transparansi tunjangan, dan reformasi permanen agar kursi wakil rakyat kembali menjadi milik rakyat, bukan properti partai. Dalam bahasa sederhana bisa disebutkan menonaktifkan satu dua nama tidak cukup jika sistem masih memungkinkan penyalahgunaan.

Sikap Nazaruddin Dekgam, putra Aceh yang memilih keberanian institusional, memberi kesempatan bagi parlemen untuk menanggapi tuntutan jalanan dengan kejujuran. Jika ketua umum partai menindak anggota DPR bermasalah dan proses itu dibuka untuk publik, maka gelombang protes bisa berubah menjadi momentum perbaikan. Jika tidak, jalanan akan terus menjadi ruang pengadilan moral yang lebih dipercaya rakyat daripada gedung-gedung yang mestinya mewakili mereka. Di persimpangan itu, pilihan partai-partai akan menentukan, memperbaiki rumah bersama, atau membiarkan amarah publik terus mengetuk sampai dinding runtuh. (RED/DNQ)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…