Home » Opini » Sandiwara Garis Dalam

Sandiwara Garis Dalam

IMG-20250829-WA0011

DALAM politik Indonesia pasca Jokowi, yang terlihat di panggung hanyalah permukaan dari manuver yang sesungguhnya. Seperti kata Sun Tzu dalam The Art of War disebutkan “All warfare is based on deception (semua perperangan didasarkan tipu daya)”. Politik pun adalah perang dengan wajah sipil. Di balik senyum sederhana dan bahasa rakyatnya, Jokowi dinilai merancang sebuah strategi yang bisa dibaca sebagai “operasi garis dalam” dengan upaya mempertahankan dinasti, bukan sekadar kekuasaan.

Tahap pertama dari operasi ini dimulai dengan manuver yang menghebohkan dimana menempatkan Gibran sebagai wakil presiden. Sebuah langkah yang dalam kacamata intelijen politik, bukan sekadar taktik elektoral, melainkan infiltrasi struktural di pucuk kekuasaan. Sejarah politik dunia mencatat, dinasti kerap bertahan bukan dengan kekuatan ideologi, melainkan lewat jaringan dalam yang ditanam di jantung negara. Jokowi, dengan langkah ini sedang membangun pondasi politik untuk memastikan ruang kembali ke Istana tetap terbuka, entah lewat mekanisme pilpres atau momentum krisis.

Tahap kedua adalah konsolidasi lewat kabinet dan institusi hukum. Loyalis Jokowi menempati posisi strategis, sementara Prabowo, dengan dalih rekonsiliasi, merangkul lawan yang sebenarnya menyiapkan jarum. Dalam literatur intelijen, tahap ini disebut deception operation atau operasi pengaburan. Seolah-olah mendukung, padahal merancang pelemahan. Blunder-blunder kebijakan yang lahir dari tangan para menteri bukan sekadar ketidakcakapan, melainkan skenario untuk mengikis legitimasi presiden.

Di titik ini, kita melihat logika Clausewitz tentang “center of gravity”: pusat kekuatan lawan yang harus dilemahkan. Bagi Jokowi, pusat itu adalah kepercayaan rakyat pada Prabowo. Maka janji-janji kampanye tentang pemberantasan korupsi, ekonomi rakyat, penegakan hukum akan dibiarkan menjadi batu sandungan. Gagal mewujudkan janji, Prabowo distempel “presiden omon-omon.”

Tahap ketiga adalah percepatan. Media sosial dipakai sebagai senjata propaganda. Paul Linebarger dalam Psychological Warfare menjelaskan bahwa operasi psikologis efektif ketika mampu menyentuh luka batin rakyat. Di sinilah isu korupsi, ketimpangan ekonomi, dan represifitas aparat digoreng sedemikian rupa, hingga meledak dalam bentuk demonstrasi kolosal. Demo bukan lagi ekspresi spontan, melainkan desain dimana ada personel terlatih yang memicu kerusuhan, ada skenario bentrokan dengan aparat untuk membangun kesan negara tak terkendali.

Relawan Jokowi memainkan peran ganda yaitu sebagai penggerak opini sekaligus pengontrol narasi. Ketika kerusuhan pecah, tudingan diarahkan pada Prabowo dimana presiden dianggap tak mampu menjaga stabilitas. Namun, sebagaimana operasi intelijen klasik, kendali sesungguhnya tetap di satu tangan. Demonstrasi seakan liar, padahal dikendalikan. Chaos yang diskenariokan untuk menciptakan delegitimasi.

Tahap keempat adalah puncak, dimana penguasaan penuh atas people power. Dalam teori kudeta, ini disebut decapitation without coup (pemenggalan kepala tanpa kudeta) untuk menggulingkan legitimasi tanpa perlu tank di jalanan. Jika Jokowi berhasil, maka Pilpres 2029 hanyalah panggung formalitas dimana dinasti kembali berkuasa. Guillermo O’Donnell menyebutnya delegative democracy yaitu demokrasi yang hanya menjadi ritual elektoral, sementara substansinya dikendalikan segelintir orang.

Risikonya sungguh besar, Indonesia bisa tergelincir ke status failed state pada 2035. Seperti Yugoslavia yang runtuh karena elite yang memanfaatkan krisis, Indonesia pun bisa roboh oleh ambisi satu keluarga. Samuel Huntington dalam Political Order in Changing Societies mengingatkan, negara dengan institusi rapuh rentan ditelan kekuatan informal. Dinasti politik adalah salah satu wujud kekuatan itu.

Aksi anarkis 25-28 Agustus 2025 adalah alarm dini. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan, bukan hanya pada pemerintah, tapi juga pada aparat. Polri yang seharusnya menjaga netralitas justru dipersepsikan sebagai “centeng Jokowi.” Setiap pukulan aparat pada demonstran bukan meredam, melainkan mempercepat narasi bahwa Prabowo gagal. Machiavelli dalam The Prince pernah menulis bahwa “The arms by which a prince defends himself, if turned against him, will be his ruin (Senjata yang digunakan seorang pangeran untuk membela diri, jika digunakan untuk melawannya, maka akan menjadi kehancurannya). Polri kini menjadi senjata makan tuan.

Di sinilah dilema Prabowo. Apakah ia tetap tampil gemoy dan kompromistis, atau kembali ke trademark kerasnya? Sejarah Indonesia mencatat, Soekarno tersandera oleh manuver PKI dan militer, Soeharto lengser oleh massa yang awalnya ia abaikan. Prabowo kini menghadapi persimpangan serupa.

Jawaban strategisnya hanya satu yakni melakukan counter intelligence operation. Membongkar jaringan garis dalam, mengganti Kapolri yang loyal pada Jokowi, merombak kabinet dari kroni berwajah ganda, dan membangun kembali kepercayaan rakyat. Tanpa langkah ini, presiden hanya akan menjadi wayang, sementara dalangnya tetap Jokowi.

Rakyat menunggu Prabowo yang keras kepala, bukan yang gemoy. Menunggu presiden yang berani menampar balik operasi garis dalam dengan langkah nyata. Sebab seperti Clausewitz menegaskan, perang hanyalah kelanjutan politik dengan cara lain. Dan bagi Jokowi, politik kini hanyalah kelanjutan dinasti dengan skenario garis dalam.

 

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes: Kolom opini merupakan gagasan, pandangan dan tanggung jawab sepenuhnya penulis

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…