Home » Aceh » Tanah Dibeli dengan Air Mata, Hilang di Atas Nama di Kertas

Tanah Dibeli dengan Air Mata, Hilang di Atas Nama di Kertas

IMG-20250828-WA0011(1)

BULUKUMBA – Di negeri ini, sering kali bukan keringat yang menentukan kepemilikan tanah, melainkan selembar kertas yang penuh tanda tangan dan cap stempel. Kisah Ibu Hasriani dari Dusun Kalikiya adalah cermin kecil dari luka besar bernama birokrasi dan budaya “atas nama” yang kerap menelan keadilan rakyat kecil.

Hasriani membeli tanah dengan uang hasil kerja kerasnya. Setiap tetes peluh yang ia tumpahkan, setiap rupiah yang ia sisihkan, seolah terikat pada sebidang lahan yang menjadi harapan masa depan. Namun, dalam catatan hukum negara, tanah itu bukan miliknya, melainkan milik orang tuanya. Hanya karena satu frasa di sertifikat “atas nama.”

Ketika orang tuanya meninggal, hukum adat dan hukum negara bertemu di satu titik persilangan yang tak lagi adil, dimana tanah itu dianggap warisan. Adik-adiknya menuding Hasriani sekadar menumpang hak, sementara ia sendiri yang membeli. Pertengkaran keluarga pun nyaris meledak, dan Hasriani akhirnya memilih mengalah. Tanah yang dibeli dengan keringat sendiri dibagi rata kepada saudara-saudaranya. Air mata pun jadi ganti rugi.

 

Kasus Hasriani adalah ironi klasik tentang bagaimana hukum bisa jadi pisau bermata satu. Di satu sisi, negara meminta kita taat administrasi, mencatat segala kepemilikan secara resmi. Di sisi lain, kesalahan kecil dalam pencatatan atau sekadar menitipkan nama di sertifikat bisa berubah menjadi bumerang yang menghancurkan keadilan.

Kita hidup di zaman ketika sertifikat tanah dianggap “surat sakti.” Tanpa itu, jerih payah tak bernilai apa-apa. Bahkan lebih tragis lagi, dengan sertifikat pun, kita bisa tetap kehilangan segalanya jika salah menaruh nama. Tanah yang seharusnya menjadi warisan keringat, bisa berubah jadi warisan luka.

Di Aceh, di Jawa, di Sulawesi, atau di mana pun di Indonesia, cerita serupa sering terdengar. Anak menitipkan tanah atas nama orang tua, suami atas nama istri, atau kerabat atas nama saudara. Awalnya demi kemudahan. Namun ketika maut datang menjemput, kertas sakti itu tiba-tiba menjadi kitab hukum yang membelah keluarga, mencabik kasih sayang, dan menghapus sejarah jerih payah seseorang.

Hasriani, dengan suara bergetar, menyampaikan pesan yang seharusnya menggema ke seluruh negeri. “Kalau ada yang membeli tanah, jangan sampai mengatasnamakan orang tua kita. Itu bisa menjadi masalah besar bagi diri kita sendiri,” ujar Hasriani kepada awak media, Rabu, 27 Agustus 2025.

Sebuah kalimat sederhana, tapi lahir dari pengalaman pahit. Ia bukan hanya peringatan, melainkan juga dakwah tentang pentingnya berhati-hati dalam menaruh nama di selembar sertifikat.

Sayangnya, negara jarang hadir untuk mengurai benang kusut semacam ini. Birokrasi pertanahan masih lebih suka bersembunyi di balik pasal dan prosedur. Sementara rakyat kecil seperti Hasriani harus rela merelakan haknya demi menjaga kedamaian keluarga.

Di negeri yang katanya “tanah air,” justru tanah sering menjadi sumber air mata. (SDP)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…