Home » Hukum » KPK Ingatkan Profesi Penilai: Integritas Harga Mati, Jangan Tergoda Godaan Korupsi

KPK Ingatkan Profesi Penilai: Integritas Harga Mati, Jangan Tergoda Godaan Korupsi

IMG-20250827-WA0032

JAKARTA – Profesi penilai mungkin tak sepopuler jaksa atau hakim, namun perannya begitu menentukan arah keadilan dalam tata kelola aset negara maupun swasta. Setiap kali mereka menilai sebuah lahan, bangunan, atau bisnis, angka yang tercatat bukan sekadar nominal, melainkan bisa menentukan jalannya investasi, kebijakan, bahkan kasus hukum. Karena itulah objektivitas dan independensi adalah harga mati. Tanpa keduanya, profesi penilai bisa menjadi pintu masuk praktik curang yang merugikan bangsa.

Kesadaran itu pula yang ditekankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Seminar Nasional bersama Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Rabu, 27 Agustus 2025.

Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Friesmount Wongso, mengingatkan bahwa integritas adalah kompas utama yang harus dijaga. “Integritas bukan hanya prinsip etika, tetapi modal utama agar profesi penilai tetap dipercaya publik. KPK memandang penilai sebagai mitra penting dalam menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel,” ujarnya dalam forum daring yang diikuti lebih dari 300 peserta.

KPK menekankan bahwa profesi penilai kerap berada di persimpangan dilema, di mana tekanan eksternal, kepentingan bisnis, atau bahkan budaya permisif bisa menggoyahkan komitmen. Tekanan dari pihak tertentu, lemahnya perlindungan pengadu, keterbatasan pemahaman regulasi, hingga norma sosial yang masih mentoleransi praktik curang menjadi tantangan nyata. “Semua ini menguji integritas kita, dan pencegahan korupsi harus menemukan ruang perlawanan,” tegas Friesmount.

Dalam kesempatan itu, KPK kembali menekankan pendekatan “trisula” pemberantasan korupsi mulai dari pendidikan, pencegahan, dan penindakan secara simultan. Pencegahan melalui edukasi dan penguatan integritas dianggap sebagai langkah strategis agar profesi penilai tidak sekadar bekerja secara teknis, melainkan ikut menjaga bangunan besar bernama kepercayaan publik.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Budi Prasodjo, mengamini pesan tersebut dengan menekankan integritas sebagai kunci utama lima prinsip dasar etika profesi penilai. “Kejujuran dan keterusterangan merupakan akar dari integritas, baik secara pribadi maupun institusi. Dalam situasi ketika praktik KKN masih kerap terjadi, bahkan seolah mendapat permisivisme dari masyarakat setiap kali muncul berita penangkapan, profesi penilai dituntut mampu menahan godaan dan teguh pada nilai integritas,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Ketua I DPN MAPPI, Dewi Smaragdina. Ia menyoroti bahaya sikap permisif terhadap praktik curang skala kecil. Menurutnya, dari celah kecil itulah sering lahir penyimpangan besar yang merusak. “Sikap permisif terhadap praktik kecil harus diwaspadai, karena dari situlah potensi penyimpangan dapat bermula,” tandasnya.

Seminar ini bukan sekadar forum rutin, tetapi menjadi ruang refleksi bersama bahwa pencegahan korupsi tidak bisa hanya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Profesi penilai, yang bekerja dalam ruang-ruang sunyi penentuan nilai aset, sejatinya adalah garda depan yang menjaga transparansi. Ketika angka yang mereka tetapkan benar-benar mencerminkan kenyataan, maka keadilan bisa berjalan. Sebaliknya, ketika angka itu dimanipulasi, bukan hanya satu individu atau institusi yang dirugikan, melainkan negara dan masyarakat luas.

Pesan yang bergema dari forum ini jelas: profesi penilai adalah mitra strategis dalam upaya membangun Indonesia yang bersih dari praktik korupsi. KPK dan MAPPI sepakat bahwa integritas harus ditempatkan di atas segalanya. Bukan sekadar jargon, melainkan laku hidup sehari-hari yang diwujudkan dalam setiap laporan, setiap analisis, dan setiap keputusan penilaian.

Dalam suasana bangsa yang masih kerap dikejutkan oleh berita penangkapan kasus korupsi, publik menaruh harapan besar agar profesi penilai berdiri tegak sebagai pagar moral. Sebab di balik setiap angka yang mereka tuliskan, ada kepercayaan publik yang dipertaruhkan.(RED)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…