BANDA ACEH – Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banda Aceh, Nursyam, SH, M.Hum mengajukan enam pertanyaan krusial terkait wacana penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) oleh Kejaksaan Agung. Hal ini disampaikannya dalam Seminar Hukum memperingati Hari Lahir Kejaksaan RI ke-80 yang digelar Kejaksaan Tinggi Aceh di Aula Kajati, Banda Aceh, Rabu, 27 Agustus 2025.
Dalam seminar bertema “Optimalisasi Pendekatan Follow the Asset dan Follow the Money melalui DPA dalam Penanganan Perkara Pidana”, Nursyam menegaskan bahwa DPA merupakan terobosan progresif dalam sistem peradilan pidana. Skema ini memungkinkan penundaan penuntutan dengan syarat tertentu, terutama bagi perkara ekonomi yang melibatkan korporasi agar tidak serta merta runtuh akibat proses hukum berkepanjangan.
Namun, ia menyoroti sejumlah hal mendasar yang belum terjawab, mulai dari waktu pelaksanaan DPA (apakah sebelum atau sesudah pelimpahan perkara ke pengadilan), subjek pelaku (apakah hanya korporasi atau juga individu), jenis perkara yang bisa menggunakan DPA, hingga mekanisme pengawasan selama masa pelaksanaan.
“Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar DPA tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar bisa diterapkan dengan jelas, adil, dan terukur,” ujar Nursyam.
Selain itu, KPT juga menekankan tiga prinsip utama yang harus menjadi roh dalam penerapan DPA, yaitu: kerjasama (cooperation) antara pelaku dan aparat penegak hukum, kepatuhan (compliance) baik secara prospektif maupun retrospektif, serta kompensasi (compensation) bagi korban atau pihak yang dirugikan sebagai bentuk keadilan publik.
“Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar DPA tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar bisa diterapkan dengan jelas, adil, dan terukur,” ujar Nursyam.
Selain itu, KPT juga menekankan tiga prinsip utama yang harus menjadi roh dalam penerapan DPA, yaitu kerjasama (cooperation) antara pelaku dan aparat penegak hukum, kepatuhan (compliance) baik secara prospektif maupun retrospektif, serta kompensasi (compensation) bagi korban atau pihak yang dirugikan sebagai bentuk keadilan publik. (RIL)








