Home » Nasional » Mapolda Papua Barat Daya Jadi ‘Galangan Kapal Ilegal’? DPRP Sidak, Wilson Lalengke Meledak

Mapolda Papua Barat Daya Jadi ‘Galangan Kapal Ilegal’? DPRP Sidak, Wilson Lalengke Meledak

IMG-20250824-WA0072

SORONG – Publik dikejutkan dengan temuan mengejutkan di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Papua Barat Daya. Gedung yang seharusnya jadi pusat penegakan hukum itu ternyata berubah fungsi bak galangan kapal ilegal, lengkap dengan tugboat tongkang tersandar dan bekas aktivitas pengelasan.

Fakta ini terbongkar setelah Ketua Komisi I DPRP Papua Barat Daya, Zed Kadokolo, bersama dua rekannya, melakukan sidak ke Mapolda pada Jumat, 22 Agustus 2025. Mereka mendapati kapal rusak yang tengah diperbaiki persis di area Mapolda yang berdiri di tepi pantai Distrik Tampa Garam, Kota Sorong.

“Apakah Mapolda sekarang sudah jadi tempat servis kapal? Kalau memang iya, sejak kapan Polda dapat izin galangan kapal?” sindir Robert Wanma, anggota DPRP dari unsur masyarakat adat, di lokasi sidak.

Ironisnya, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Haribowo tak bersedia menemui rombongan dewan. Hanya staf berpangkat bintara yang diminta memberi keterangan.

Temuan ini makin pelik karena ternyata kapal yang diperbaiki milik PT Mitra Pembangunan Global (PT MPG). Perusahaan itu sejak lama berutang ke masyarakat adat Saimar di Distrik Kais Darat, Kabupaten Sorong Selatan. Sebagai jaminan, masyarakat sempat menahan kapal tongkang tersebut. Namun, setelah intervensi aparat, kapal justru dipindahkan ke area Polairud yang bersebelahan dengan Mapolda, lalu kini didapati tengah dikerjakan seperti di galangan.

Tak hanya soal dugaan penyalahgunaan fungsi Mapolda, masyarakat adat juga mengaku mengalami intimidasi. Ketua adat Yesaya Saimar bahkan sempat diculik bersama istrinya oleh oknum Polres Sorong Selatan, dipaksa menandatangani surat pembatalan kesepakatan dengan PT MPG.

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, mengecam keras tindakan aparat yang diduga membela kepentingan perusahaan dengan mengorbankan masyarakat adat.

“Kalau Mapolda berubah jadi galangan kapal ilegal, itu sudah keterlaluan. Saya minta Kapolda bersihkan anak buahnya. Kalau tidak bisa, lebih baik copot saja bintangnya,” tegas Wilson melalui keterangan tertulis, Senin 25 Agustus 2025.

Kasus ini bakal berlanjut ke rapat dengar pendapat DPRP Papua Barat Daya dengan pihak terkait, termasuk Kapolda, KSOP Sorong, pemilik kapal, hingga perwakilan masyarakat adat.(RIL)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…