Home » Opini » Qanun yang Masih Belum Ditambang

Qanun yang Masih Belum Ditambang

IMG-20250823-WA0001

DUA puluh tahun damai, Aceh seharusnya sudah belajar bahwa kekhususan bukan sekadar plakat di dinding kantor gubernur atau pasal-pasal manis dalam UU Nomor 11 Tahun 2006. Kekhususan itu mestinya mesin diesel yang menggerakkan pembangunan, bukan vas bunga yang dipajang di ruang rapat belaka. Tapi apa jadinya jika mesin hanya dipanaskan setiap kali ada kunjungan pejabat pusat, lalu didiamkan lagi? Hasilnya ya seperti sekarang tambang rakyat di Aceh lebih mirip cerita hantu dimana semua orang tahu ada, tapi negara berpura-pura tidak melihat.

Kementerian ESDM sudah membuka jalan dengan menetapkan ribuan blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di 19 provinsi. Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, NTB sudah melangkah. Penambang kecil bekerja tanpa kucing-kucingan dengan aparat, pajak mengalir, PAD bertambah. Di Aceh? Semua berhenti di pintu qanun. Kekhususan yang semestinya jadi keunggulan justru berubah jadi borgol. Rakyat yang menambang emas, kerap kali harus berakhir dengan status kriminal, bukan profesional.

Padahal angka berbicara lebih jujur dari politisi. Mari hitung kasar, katakan saja sepuluh ribu penambang rakyat, rata-rata mendapat dua gram emas per minggu, dengan harga emas yang kini tembus dua juta rupiah per gram. Itu perputaran Rp160 miliar per bulan atau Rp1,9 triliun setahun. Jika pemerintah mengambil pajak dan retribusi sepuluh persen saja, PAD Aceh bisa mendapat Rp190 miliar per tahun hanya dari satu komoditi saja, itu cukup untuk membiayai beasiswa ribuan mahasiswa atau menambal jalan yang bolong di setiap kabupaten. Tapi apa daya, yang mengalir justru rente gelap dengan pungli, iuran “tak resmi”, dan kompromi di balik tenda razia.

Ironinya, pemerintah Aceh begitu rajin berdebat soal nasib dana Otsus Rp8 triliun per tahun di Jakarta, tapi malas menambang sumber daya sendiri di halaman rumah. Kita seperti keluarga kaya yang terus menunggu kiriman dari saudara di rantau, sementara sawah di belakang rumah dibiarkan ditumbuhi ilalang. Qanun pertambangan rakyat yang mestinya jadi cangkul, belum kunjung dicetak dari pabrik legislasi.

Lebih satir lagi, tiap razia tambang rakyat selalu diumumkan dengan gegap gempita. Aparat menyita mesin, pekerja kabur, berita masuk media. Esoknya, aktivitas kembali seperti biasa. Rakyat menambang emas, negara menambang pencitraan. Semua berlangsung dalam siklus yang absurd.

Apakah sulit membuat qanun? Tenaga ahli hukum di Aceh tak kurang, akademisi yang bisa menyusun naskah akademik bertebaran di kampus, namun yang kurang hanya niat politik. Atau barangkali justru niat itulah yang sedang ditambang? Qanun menjadi emas politik yang diperebutkan lebih alot daripada butiran emas di dasar sungai.

Sementara itu, rakyat dibiarkan hidup di antara dua dunia yaitu dunia hukum yang menyebut mereka penjahat, dan dunia perut yang memaksa mereka menambang. Kekhususan yang seharusnya memuliakan, justru merendahkan. Kita sedang menonton sandiwara dimana Aceh punya mahkota, tapi dikenakan terbalik.

Jika terus begini, sejarah akan mencatat Aceh sebagai daerah dengan kekhususan yang gemerlap di atas kertas, tapi lumpuh di lapangan. Sebuah singgasana yang elegan, tapi hanya dipakai untuk berayun seperti kursi goyang, memang tampak mewah, namun tak pernah membawa ke mana-mana.

Penulis : Hanzirwansyah, ST (Dewan Pembina DPC Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia Kabupaten Aceh Selatan)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…