DUA puluh tahun damai, Aceh seharusnya sudah belajar bahwa kekhususan bukan sekadar plakat di dinding kantor gubernur atau pasal-pasal manis dalam UU Nomor 11 Tahun 2006. Kekhususan itu mestinya mesin diesel yang menggerakkan pembangunan, bukan vas bunga yang dipajang di ruang rapat belaka. Tapi apa jadinya jika mesin hanya dipanaskan setiap kali ada kunjungan pejabat pusat, lalu didiamkan lagi? Hasilnya ya seperti sekarang tambang rakyat di Aceh lebih mirip cerita hantu dimana semua orang tahu ada, tapi negara berpura-pura tidak melihat.
Kementerian ESDM sudah membuka jalan dengan menetapkan ribuan blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di 19 provinsi. Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, NTB sudah melangkah. Penambang kecil bekerja tanpa kucing-kucingan dengan aparat, pajak mengalir, PAD bertambah. Di Aceh? Semua berhenti di pintu qanun. Kekhususan yang semestinya jadi keunggulan justru berubah jadi borgol. Rakyat yang menambang emas, kerap kali harus berakhir dengan status kriminal, bukan profesional.
Padahal angka berbicara lebih jujur dari politisi. Mari hitung kasar, katakan saja sepuluh ribu penambang rakyat, rata-rata mendapat dua gram emas per minggu, dengan harga emas yang kini tembus dua juta rupiah per gram. Itu perputaran Rp160 miliar per bulan atau Rp1,9 triliun setahun. Jika pemerintah mengambil pajak dan retribusi sepuluh persen saja, PAD Aceh bisa mendapat Rp190 miliar per tahun hanya dari satu komoditi saja, itu cukup untuk membiayai beasiswa ribuan mahasiswa atau menambal jalan yang bolong di setiap kabupaten. Tapi apa daya, yang mengalir justru rente gelap dengan pungli, iuran “tak resmi”, dan kompromi di balik tenda razia.
Ironinya, pemerintah Aceh begitu rajin berdebat soal nasib dana Otsus Rp8 triliun per tahun di Jakarta, tapi malas menambang sumber daya sendiri di halaman rumah. Kita seperti keluarga kaya yang terus menunggu kiriman dari saudara di rantau, sementara sawah di belakang rumah dibiarkan ditumbuhi ilalang. Qanun pertambangan rakyat yang mestinya jadi cangkul, belum kunjung dicetak dari pabrik legislasi.
Lebih satir lagi, tiap razia tambang rakyat selalu diumumkan dengan gegap gempita. Aparat menyita mesin, pekerja kabur, berita masuk media. Esoknya, aktivitas kembali seperti biasa. Rakyat menambang emas, negara menambang pencitraan. Semua berlangsung dalam siklus yang absurd.
Apakah sulit membuat qanun? Tenaga ahli hukum di Aceh tak kurang, akademisi yang bisa menyusun naskah akademik bertebaran di kampus, namun yang kurang hanya niat politik. Atau barangkali justru niat itulah yang sedang ditambang? Qanun menjadi emas politik yang diperebutkan lebih alot daripada butiran emas di dasar sungai.
Sementara itu, rakyat dibiarkan hidup di antara dua dunia yaitu dunia hukum yang menyebut mereka penjahat, dan dunia perut yang memaksa mereka menambang. Kekhususan yang seharusnya memuliakan, justru merendahkan. Kita sedang menonton sandiwara dimana Aceh punya mahkota, tapi dikenakan terbalik.
Jika terus begini, sejarah akan mencatat Aceh sebagai daerah dengan kekhususan yang gemerlap di atas kertas, tapi lumpuh di lapangan. Sebuah singgasana yang elegan, tapi hanya dipakai untuk berayun seperti kursi goyang, memang tampak mewah, namun tak pernah membawa ke mana-mana.
Penulis : Hanzirwansyah, ST (Dewan Pembina DPC Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia Kabupaten Aceh Selatan)








