DALAM sejarah kepemimpinan Aceh pasca-damai, ada satu nama penjabat gubernur yang hingga kini tetap dikenang publik dengan rasa hormat yakni Mayjen TNI (Purn) Soedarmo. Meski hanya sebentar memimpin Aceh (2016–2017), gaya kepemimpinan yang tegas, netral, dan komunikatif telah meninggalkan jejak yang sulit dihapus.
Soedarmo hadir di tengah suhu politik yang panas menjelang Pilkada 2017. Namun ia tidak larut dalam rivalitas, justru tampil sebagai penyeimbang. Ia menertibkan birokrasi, menjaga netralitas aparatur, dan rajin berdialog dengan ulama serta tokoh masyarakat. Tegas dalam aturan tapi tidak arogan, disiplin tapi tetap mengedepankan komunikasi. Inilah yang membuatnya dihormati oleh hampir semua kubu politik kala itu.
Setelah Soedarmo, kepemimpinan Aceh diisi oleh berbagai figur dengan warna berbeda. Nova Iriansyah, yang naik dari wakil gubernur menjadi gubernur definitif, gagal menjaga soliditas dengan Partai Aceh. Achmad Marzuki, Pj Gubernur dari unsur militer, lebih sering dipersepsikan dekat dengan elit pusat ketimbang rakyat Aceh. Bustami Hamzah, birokrat tulen, justru terjebak dalam problem klasik seperti keterlambatan anggaran dan lemahnya serapan Otsus.
Lalu ada pula Safrizal ZA, sosok yang dikenal piawai sebagai pejabat Kemendagri. Ia cukup komunikatif dan berusaha menjaga hubungan baik dengan ulama, birokrat, serta tokoh masyarakat. Namun, gaya kepemimpinannya lebih administratif dan teknokratis, tidak sepenuhnya mampu mencairkan ketegangan politik di Aceh. Safrizal kuat di regulasi dan tata kelola, tapi kurang menghadirkan ketegasan yang bisa menertibkan birokrasi seperti yang dulu diperlihatkan Soedarmo.
Perbandingan ini menegaskan bahwa Soedarmo bukan sekadar pejabat transisi, melainkan figur yang menghadirkan stabilitas, netralitas, kepedulian, dan ketegasan sekaligus. Bahkan, meski sudah sekian tahun meninggalkan Aceh dan pensiun, Soedarmo masih sering bertanya tentang perkembangan Aceh, masih berkomunikasi dengan orang Aceh, dan terus mengikuti dinamika politik serta sosial di sini. Itu menunjukkan ikatan emosional yang tulus, lahir bukan karena jabatan, melainkan karena kecintaan terhadap tanah yang pernah ia pimpin, walaupun itu bukanlah kampung halamannya.
Kini, di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf (Mualem) pasca Pilkada 2024, publik kembali membandingkan. Mualem punya karisma dan legitimasi sejarah, tetapi tantangan Aceh hari ini mulai dari tata kelola dana Otsus, birokrasi yang sering tersandera politik, hingga lemahnya percepatan pembangunan memerlukan figur yang tegas dan rasional seperti yang pernah ditunjukkan sosok Soedarmo.
Kerinduan pada Soedarmo bukan nostalgia kosong, melainkan kerinduan terhadap model kepemimpinan yang berani, netral, disiplin, rendah hati, dan tetap peduli meski tak lagi menjabat. Sementara figur seperti Safrizal membawa ketertiban administratif, Soedarmo menghadirkan ketertiban sekaligus kehangatan emosional yang jarang dimiliki pejabat pusat.
Bumi Serambi Mekkah selalu butuh sosok dengan kualitas seperti itu yakni pemimpin yang hadir bukan untuk melayani kelompok tertentu, melainkan untuk menata, merangkul, dan menjaga Aceh tetap berdiri tegak di tengah badai politik dan tantangan zaman.








