Home » Opini » Operasi Garis Dalam, Ancaman Senyap yang Menggerogoti Wibawa Presiden

Operasi Garis Dalam, Ancaman Senyap yang Menggerogoti Wibawa Presiden

IMG-20250817-WA0096

DALAM dunia intelijen tempur, dikenal istilah operasi garis dalam. Sebuah taktik penghancuran lawan dari dalam, dengan cara menyusupkan orang-orang ke jantung kekuasaan, membangun opini negatif, hingga menggiring persepsi publik bahwa kelemahan lawan muncul secara alami. Padahal sesungguhnya, itu adalah hasil rekayasa yang terstruktur.

Fenomena politik nasional hari ini memperlihatkan gejala serupa. Sorotan publik seolah diarahkan pada kinerja Presiden Prabowo yang tengah menghadapi tantangan hukum, ekonomi, dan politik. Namun jika ditelisik lebih dalam, kerawanan stabilitas nasional justru bukan lahir dari kebijakan presiden, melainkan ulah politik cawe-cawe Jokowi dan kroninya yang masih memanfaatkan instrumen negara untuk kepentingan pribadi.

Indikasi jelas terlihat. Pernyataan-pernyataan kontroversial para menteri “warisan Jokowi” kerap menimbulkan keresahan publik. Mulai dari kebijakan tanah oleh ATR/BPN, wacana pajak yang memicu amarah rakyat, kebijakan elpiji 3 kg yang mencekik, hingga manuver Menteri Desa dan Menpan-RB yang justru memperburuk situasi sosial. Belum lagi gaya komunikasi pejabat yang arogan, praktik hukum “pesanan”, dan moral aparat yang lebih sibuk mengejar remah hasil korupsi ketimbang menegakkan keadilan.

Dari perspektif intelijen, ini bukan sekadar kebetulan. Pola ini sangat rapi, seolah bagian dari grand design operasi garis dalam. Tujuannya adalah melemahkan citra dan wibawa Presiden Prabowo untuk membuka jalan menuju 2029. Caranya? Pertama, menempatkan orang-orang tertentu di posisi strategis kabinet. Kedua, memproduksi keresahan publik lewat kebijakan kontroversial. Ketiga, mengkriminalisasi orang-orang dekat presiden melalui black campaign. Keempat, mendorong instabilitas ekonomi dan memicu kerusuhan sosial dengan memanfaatkan relawan bayangan.

Namun Prabowo bukan tanpa perlawanan. Sejumlah langkah kontra-intelijen mulai terlihat seperti pembatalan izin PSN, penundaan proyek IKN, hingga pembatalan kebijakan menteri yang menimbulkan keresahan. Langkah ini menandakan Prabowo sudah membaca skenario besar tersebut.

Yang kini ditunggu publik adalah langkah pamungkas berupa “pembersihan kerikil dalam sepatu kekuasaan”. Tanpa operasi bersih-bersih di lingkaran dalam, wibawa presiden akan terus digerogoti. Politik balas budi tidak boleh dimaknai sebagai loyalitas pada Jokowi, melainkan sebagai tanggung jawab moral untuk mengembalikan negara pada jalur kepentingan rakyat.

Sejarah akan mencatat, apakah Prabowo memilih tunduk pada operasi garis dalam, atau bangkit melakukan pembersihan besar demi melahirkan kepemimpinan yang berdaulat dan berwibawa.

 

Penulis : Sri Radjasa MBA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…