Home » Opini » Saat Hukum di Kalbar Bertekuk Lutut di Hadapan Emas Ilegal

Saat Hukum di Kalbar Bertekuk Lutut di Hadapan Emas Ilegal

images - 2025-08-14T003430.067

DI NEGERI INI, emas tidak pernah sekadar logam mulia. Ia adalah dewa kecil yang disembah dengan rakus, dari zaman kerajaan hingga era demokrasi. Di hadapannya, keserakahan manusia menemukan panggung, dan hukum sering kali menunduk.

Kalimantan Barat adalah panggung terbaru drama itu. Data Dinas ESDM menyebut ada 600 usaha pertambangan emas di provinsi ini. Sebagian besar adalah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Hasil investigasi lapangan memperlihatkan angka yang lebih mencengangkan yakni mencapai 1 ton emas per hari mengalir dari PETI di Kalbar, nyaris tanpa jejak di kas negara.

Lebih parah, ini bukan sekadar cerita penambang rakyat bermodal karung dan cangkul. Dugaan mengarah pada dua perusahaan besar berizin bauksit yakni PT Wester Alumina Indonesia dan PT Kalimantan Alumina Indonesia yang disebut-sebut ikut mengeruk emas. Distribusinya diduga dikuasai oleh seorang tauke bernama Aseng, yang kabarnya dilindungi “payung hukum” dari pejabat daerah.

Jika tuduhan ini benar, maka kita sedang berhadapan dengan kejahatan berlapis berupa perampokan sumber daya negara, penghancuran lingkungan, dan pengkhianatan aparat pada amanah rakyat.

Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali menegaskan sikap tegas terhadap tambang ilegal, bahkan memerintahkan pengambilalihan 300.000 hektare lahan tambang ilegal yang berpotensi merugikan negara hingga Rp700 triliun. Tapi Kalbar akan menjadi ujian sesungguhnya: beranikah pemerintah menyentuh mereka yang berada di lingkaran “orang dalam”?

Tentunya rakyat kita berharap tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jangan biarkan hukum hanya menjadi cambuk untuk rakyat kecil, sementara menjadi perisai bagi penguasa rakus.

Sebab jika emas terus membeli kesetiaan pejabat, jika tambang ilegal tetap menjadi sapi perah kelompok tertentu, maka kita sedang menggali lubang kubur bagi kedaulatan bangsa, dengan sekop yang terbuat dari emas itu sendiri.

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…