Home » Daerah » Tanah di Aceh Timur Dirampas Perusahaan Saat Konflik, Janji Plasma Sawit Tak Kunjung Dipenuhi

Tanah di Aceh Timur Dirampas Perusahaan Saat Konflik, Janji Plasma Sawit Tak Kunjung Dipenuhi

IMG-20250806-WA0039

ACEH TIMUR – Warga Gampong Jambo Reuhat, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, kembali mempertanyakan janji pembangunan kebun plasma oleh PT Bumi Flora, perusahaan sawit yang telah beroperasi sejak era konflik di Aceh. Janji tersebut hingga kini tak kunjung direalisasikan, meskipun telah digaungkan sejak 2022 sebagai bagian dari syarat perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU).

Tokoh masyarakat setempat, Tgk Muda Wali, Rabu (6/8/2025), mengungkapkan bahwa masyarakat telah beberapa kali dimediasi oleh Koperasi Gunung Nam Blah (GNB-16) untuk bertemu dengan pihak perusahaan. Namun hingga memasuki tahun 2025, tidak ada satu pun janji yang ditepati, termasuk penyediaan satu unit alat berat untuk membuka lahan plasma.

“Mereka menjanjikan alat berat untuk membersihkan lokasi plasma, tapi sampai hari ini tidak ada. Lokasi kebun plasma pun tidak jelas, bahkan sebagian besar klaim lahan oleh perusahaan adalah tanah milik warga yang dirampas saat konflik dulu. Beberapa lahan itu masih ada pemilik sahnya,” kata Ketua Aliansi Masyarakat Menuntut Keadilan (AMMK) Tgk Muda Wali, Rabu 6 Agustus 2025.

Ia juga menyesalkan sikap perusahaan yang terkesan abai meski koperasi mitra telah menyampaikan keluhan masyarakat. “Kalau janji ini terus diabaikan, kami tidak lagi percaya pada koperasi. Mereka gagal memfasilitasi dan hanya membawa-bawa masyarakat untuk bertemu pimpinan perusahaan di Medan, tapi hasilnya nihil,” lanjutnya.

Landasan Hukum Mengikat, Tak Bisa Diabaikan

Kewajiban PT Bumi Flora membangun kebun plasma tidak hanya moral, tapi juga hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib mengalokasikan 20% dari total lahan HGU untuk plasma masyarakat. Ketentuan ini diperkuat oleh UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013.

“Jika perusahaan tidak patuh terhadap aturan ini, maka sudah bisa dikategorikan bermasalah secara hukum,” tegas Muda Wali.

Di tingkat lokal, regulasi seperti Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perkebunan Sawit, menekankan pentingnya aspek kesejahteraan, sosial, lingkungan, dan kontribusi terhadap masyarakat sekitar.

Masyarakat juga meminta agar aparat penegak hukum (APH), Bupati Aceh Timur, dan Gubernur Aceh memeriksa ulang konsesi dan status administratif PT Bumi Flora. Pasalnya, dugaan pelanggaran bukan hanya pada aspek plasma, tetapi juga pada praktik pengamanan berbasis militer yang dinilai menciptakan rasa takut di tengah warga yang trauma yang masih membekas sejak masa konflik.

“Ekonomi kami semakin memburuk. PT Bumi Flora tak hanya abai terhadap janji plasma, tapi juga merusak alam. Rawa penampung air yang mengairi sawah dari Jambo Reuhat hingga Idi kini mengering. Jalan-jalan desa pun rusak karena digunakan untuk operasional perusahaan,” keluh Muda Wali.

Jika tuntutan ini tidak direspons dalam waktu dekat, masyarakat mengancam akan mengambil langkah hukum dan aksi sosial untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang telah lama terabaikan.(Ril)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…